This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Rabu, 16 November 2016

perubahan sosial budaya

Perubahan (change) merupakan sebuah dimensi sosial budaya yang pada umumnya menyertai perubahan bentuk lain juga. Perubahan berkaitan dengan suatu hal atau keadaan berubah. Hal yang pasti kita tahu, bahwa perubahan tersebut bersifat dinamis, artinya akan terus bergerak sesuai dengan arah kebutuhan manusia. Setiap perubahan yang dilakukan oleh manusia selalu disertai dengan timbulnya konflik, krisis, penghapusan, atau penggantian nilai-nilai lama dengan tatanan nilai yang baru. Hal ini disebabkan adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya yang berbeda tahapan perkembangannya, sehingga terjadi ketidakserasian fungsinya bagi kehidupan. Dalam perubahan sosial budaya, manusia adalah aktor utama yang menyebabkan terjadinya perubahan (agent of change) dan merasakan hasil perubahan tersebut. Perubahan sosial budaya merupakan dua hal yang saling berkaitan. Untuk mengetahui pengertian perubahan sosial budaya, maka terlebih dahulu perlu diketahui pengertian perubahan sosial dan perubahan kebudayaan.

soal uraian

 Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!
1. Jelaskan peran perjuangan bersenjata dalam mempertahankan kemerdekaan!
2. Mengapa Indonesia perlu menarik dukungan internasional dalam perjuangan
diplomasinya?
3. Jelaskan tujuan politis Belanda dalam pembentukan RIS dan negara-negara bagian!
4. Apakah latar belakang pembentukan MPRS, DPAS, dan DPRGR yang dilakukan Presiden
Soekarno?
5. Jelaskan penyebab laju inflasi pada masa demokrasi terpimpin!

soal

Latihan Soal 2
I. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!
1. Tujuan datangnya Sekutu ke Indonesia
dalam rangka ....
a. mengembalikan kekuasaan Inggris
b. memerangi Indonesia
c. melatih tentara Indonesia
d. melucuti tentara Jepang
2. Berdasarkan Perundingan Linggajati,
wilayah RI meliputi ....
a. Jawa, Sumatra, dan Bali
b. Jawa, Sumatra, dan Madura
c. Jawa, Madura, dan Bali
d. Jawa dan Bali
3. Pemilu tahap pertama dilaksanakan pada
tanggal ....
a. 28 September 1955
b. 27 September 1955
c. 29 September 1955
d. 30 September 1955
4. Kimisi Tiga Negara dibentuk PBB dengan
tujuan ....
a. membantu menyelesaikan perselisihan
antara Indonesia dengan Belanda
b. memberi bantuan pangan dan perlengkapan
perang kepada Indonesia
c. membantu proses kemerdekaan
Indonesia
d. membantu Indonesia melawan agresi
militer Belanda
5. Pada 23 Maret 1946 terjadi pembumihangusan
sebuah kota oleh para pejuang
Indonesia sendiri. Peristiwa itu dikenal
dengan nama ....
a. pertempuran 10 November
b. peristiwa Merah Putih di Biak
c. Bandung Lautan Api
d. pertempuran Medan Area
Refleksi
Kamu sudah mempelajari perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan
kemerdekaan. Sekarang berilah tanda cek (√) pada kolom Ya atau Tidak, sesuai dengan
pemahamanmu tentang materi yang telah kamu pelajari.
No Pernyataan Ya Tidak
1. Sudah tahukah kamu, apa penyebab konflik antara Indonesia
dengan Belanda?
2. Sudahkah kamu paham, bagaimana usaha bangsa Indonesia
dalam berjuang mempertahankan kemerdekaannya?
3. Apakah di daerah tempat tinggalmu pada zaman dahulu juga
terjadi pertempuran yang hebat untuk mempertahankan
kemerdekaan Indonesia?
4. sudah pahamkah kamu mengenai adanya aktivitas diplomasi
yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mempertahankan
kemerdekaannya?
5. Apakah kamu sudah berjuang dengan gigih tanpa kenal
menyerah seperti para pejuang bangsa dalam meraih prestasi?
Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 77
6. Presiden RI semasa RIS dijabat oleh
seorang pemangku tugas presiden RI,
yaitu ....
a. Mr. Asaat
b. Mr. Muh. Yamin
c. Ir. Juanda
d. Mohammad Natsir
7. Pada masa Kabinet Natsir, Menteri
Keuangan Soemitro Djoyohadikusumo
membuat program ....
a. Gerakan Benteng
b. Gerakan Ali Baba
c. Sistem Ekonomi Benteng
d. Sistem Ekonomi Ali Baba
8. Penyebab pertempuran 10 November
1945 di Surabaya adalah ....
a. adanya bentrokan antara pejuang
Surabaya dengan pasukan Belanda
b. Inggris terang-terangan membantu
NICA
c. Belanda melakukan provokasi
terhadap pejuang Surabaya
d. tewasnya Brigjen. A. W. S. Mallaby
9. Berikut ini adalah isi dekrit Presiden 5 Juli
1959, kecuali ....
a. pembubaran Badan Konstituante
b. pencabutan UUDS 1950
c. pemberlakuan kembali UUD 1945
d. pengunduran diri presiden
10. Jumlah partai politik peserta Pemilu 1955
adalah ....
a. 28 partai c. 26 partai
b. 48 partai d. 15 partai
11. Beberapa kabinet yang sempat terbentuk
dimasa demokrasi liberal adalah sebagai
berikut, kecuali ....
a. Kabinet Natsir
b. Kabinet Sukiman
c. Kabinet Burhanudin Harahap
d. Kabinet Sultan Hamengku Buwono IX
12. Para mahasiswa menyampaikan Tritura
pada tanggal 10 Januari tahun ....
a. 1965 c. 1967
b. 1966 d. 1968
13. Bentrokan antara mahasiswa dan tentara
yang menyebabkan tewasnya Arief Rachman
Hakim terjadi pada tanggal ....
a. 24 Februari 1965
b. 24 Februari 1966
c. 24 Februari 1967
d. 24 Februari 1968
14. Tritura terdiri atas tiga poin berikut ini,
kecuali ....
a. pembubaran PKI dan ormas-ormasnya
b. bersihkan Kabinet Dwikora dari
unsur-unsur PKI
c. turunkan harga barang-barang
d. pertahankan kedudukan Presiden
Soekarno
15. Sejak dikeluarkannya Supersemar, pemerintah
mencoba untuk menata kembali
kehidupan berbangsa dan bernegara
berdasarkan ....
a. ketetapan MPR
b. Pancasila dan UUD 1945
c. agama
d. keputusan presiden

Rangkuman

™ Usaha perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan melalui cara diplomasi dan pertempuran – Cara diplomasi yang dilakukan Indonesia dengan Belanda adalah Perundingan Linggajati, Perundingan Renville, Konferensi Asia di New Delhi, Perundingan RoemRoyen, Konferensi Inter–Indonesia, dan Konferensi Meja Bundar. – Berbagai pertempuran dalam mempertahankan kemerdekaan adalah pertempuran Surabaya, Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, Pertempuran Margarana, Agresi Militer Belanda I, dan Agresi Militer Belanda II. ™ Dengan disetujuinya hasil KMB, pada tanggal 27 Desember 1949 ditandatangani naskah pengakuan kedaulatan RIS di Amsterdam. ™ Kedaulatan RIS hasil KMB memunculkan berbagai aksi protes, sehingga pada tanggal 14 Agustus 1950, parlemen dan senat RIS sebagai perwakilan rakyat mengesahkan penggantian Konstitusi RIS dengan UUDS 1950. Dengan demikian Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk kembali, dan secara resmi RIS dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950. ™ Peristiwa politik Indonesia pascapengakuan kedaulatan antara lain sebagai berikut. – Masa demokrasi liberal, meliputi pelaksanaan UUDS 1950 dan sistem multipartai, serta perencanaan dan pelaksanaan pemilu. – Dekrit Presiden 5 Juli 1959 – Masa demokrasi terpimpin, meliputi pembentukan MPRS, pembentukan DPRGR, pembubaran DPR hasil Pemilu 1955, pembentukan DPAS, penghapusan jabatan wakil presiden, ajaran Nasakom, pembatasan partai politik, serta politik poros dan politik mercusuar. – Tumbangnya Orde Lama dan naiknya Orde Baru. ™ Kebijakan pemerintah di sektor ekonomi Indonesia pada tahun 1950-an antara lain sebagai berikut. – Memperbaiki sektor ekonomi Indonesia secara bertahap dan perubahan ciri ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. – Program Gerakan Benteng. – Memotong nilai mata uang rupiah. – Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. – Mengurangi volume impor dan membantu pengusaha lemah

Keadaan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin Keadaan

Keadaan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin Keadaan berubah total saat Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin. Pemerintah menggunakan sistem ekonomi terpimpin di mana sektor ekonomi ditangani langsung oleh presiden. Akibatnya, kegiatan ekonomi sangat tergantung pada pemerintah pusat dan kegiatan ekonomi pun mengalami penurunan. Saat itu, Indonesia mulai melakukan politik mercusuar yang menuntut pembangunan fasilitas-fasilitas umum besar-besaran, seperti pembangunan Gelora Bung Karno untuk keperluan pesta olahraga GANEFO. Akibatnya uang kertas dicetak secara besar-besaran tanpa perhitungan yang mengakibatkan laju inflasi meroket tidak terkendali dan mencapai angka 650

Kondisi perekonomian Indonesia

Kondisi perekonomian Indonesia sesaat setelah proklamasi kemerdekaan sangatlah kritis. Meski secara politis kemerdekaan telah diraih, namun terdapat berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia, di antaranya adalah inflasi cukup tingi, defisit dalam perdagangan internasional, dan kekurangan tenaga ahli untuk menuju ekonomi nasional. E. Perkembangan Ekonomi Indonesia Pascapengakuan Kedaulatan Gambar 2.17 Pengambilan sumpah dan pelantikan Jenderal Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 74 Ilmu Pengetahuan Sosial SMP dan MTs Kelas IX Adapun perkembangan ekonomi Indonesia dapat kamu pelajari dalam uraian materi ini. 1. Nasionalisasi Ekonomi Sektor ekonomi Indonesia pada tahun 1950-an diwarnai oleh berbagai kebijakan pemerintah di antaranya sebagai berikut. a. Untuk memperbaiki sektor ekonomi Indonesia secara bertahap dan perubahan ciri ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. b. Pada masa Kabinet Natsir, Menteri Keuangan Soemitro Djoyohadikusumo membuat program yang dinamakan Gerakan Benteng. Gerakan Benteng bertujuan untuk menumbuhkan kelas pengusaha di tengah-tengah masyarakat Indonesia melalui kemudahan pemberian pinjaman modal bagi kaum pengusaha Indonesia. Dengan begitu, diharapkan para pengusaha Indonesia akan maju dan mampu ikut mendorong perbaikan perekonomian nasional sehingga secara perlahan ciri ekonomi kolonial akan berubah menjadi ekonomi nasional. c. Pada tahun 1950, pemerintah mengambil kebijakan untuk memotong nilai mata uang rupiah di atas Rp2,5 menjadi setengahnya. Ini dilakukan untuk menanggulangi masalah defisit kas negara yang mencapai angka Rp5,1 milliar. Kebijakan itu ditempuh oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada 19 Maret 1950. d. Melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia untuk menekan biaya ekspor dan menaikkan pendapatan. e. Mengurangi volume impor dan memberikan bantuan pengusaha lemah. Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjoyo I, Menteri Keuangan Mr. Ishak Cokrohadisuryo memunculkan Sistem Ekonomi Ali Baba. Sistem Ekonomi Ali Baba merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dari ‘Ali’ (warga pribumi) dan ‘Baba’ (warga keturunan Tionghoa) agar kedua elemen masyarakat tersebut mampu ikut mendorong perbaikan sistem ekonomi Indonesia. Seperti halnya Gerakan Benteng, sistem ekonomi Ali Baba pun memberikan fasilitas kemudahan kredit yang dalam kenyataannya disalahgunakan oleh sebagian pengusaha untuk memperkaya diri sendiri dengan mengajukan kredit tanpa melakukan pembayaran utang. Setelah melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia, akhirnya pada tahun 1958 pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap lebih dari 700 perusahaan Belanda yang masih ada. Dengan melakukan nasionalisasi terhadap berbagai perusahaan Belanda, pemerintah berharap agar Indonesia memiliki kemandirian dalam sektor ekonomi hingga tidak lagi menggantungkan kehidupan pada sistem ekonomi yang merupakan warisan kolonial Belanda. Selain itu juga mempercepat pembangunan sistem ekonomi yang berciri nasional mengingat Indonesia telah menjadi sebuah negara merdeka.

Naiknya Orde Baru

Naiknya Orde Baru Sejak dikeluarkannya Supersemar, pemerintah mencoba untuk menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Upaya penataan tersebut difokuskan pada lembaga pemerintahan. Pada pelaksanaannya, penataan tersebut berimbas pada jatuhnya Soekarno dan naiknya Soeharto sebagai pemegang kekuasaan. Sebagai tindak lanjutnya dilakukan reorganisasi MPRS. MPRS yang pada masa demokrasi terpimpin tidak dapat melaksanakan kedaulatan rakyat karena cenderung tunduk pada kebijakan pemerintah, diupayakan agar kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara dapat pulih. Selanjutnya guna menciptakan stabilitas politik, MPRS mengadakan Sidang Umum yang ke-4 di Jakarta pada tanggal 20 Juni sampai 5 Juli 1966. Keputusan penting yang dihasilkan dalam Sidang Umum tersebut adalah sebagai berikut. 1) Menetapkan Supersemar sebagai ketetapan MPR. 2) Mengembalikan kedudukan seluruh lembaga negara pada posisi yang diatur dalam UUD 1945. 3) Menetapkan rencana penyelenggaraan pemilu selambatlambatnya pada 5 Juli 1968. 4) Mencabut ketetapan MPRS yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup. 5) Menetapkan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. 6) Menetapkan pelarangan penyebaran ajaran Marxisme dan komunisme di Indonesia. 7) Menetapkan sumber tertib hukum RI dan tata urutan peraturan perundang-undangan RI. 8) Menetapkan penegasan kembali politik luar negeri RI. Dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 dimulailah koreksi total atas penyelewengan yang dilakukan oleh Orde Lama serta usaha untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Atas dasar itu, tanggal 11 Maret dijadikan sebagai hari lahirnya Orde Baru. Supersemar merupakan tonggak lahirnya Orde Baru. Wawasan Sosial Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 73 Untuk memperbaiki lembaga pemerintahan, Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk Kabinet Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat). Kabinet ini dibentuk untuk menjamin pelaksanaan Tritura di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Kabinet Ampera diresmikan pada 28 Juli 1966 untuk masa kerja dua tahun. Kabinet Ampera masih berada di bawah Presiden Soekarno, namun dalam pelaksanaannya Soeharto sebagai pemegang mandat Supersemar ditempatkan sebagai ketua presidium yang memimpin kabinet. Akibatnya, terjadi dualisme kepemimpinan nasional. Di satu sisi, Soekarno masih memegang jabatan presiden, sedang di sisi lain Soeharto menjadi pelaksana pemerintahan. Namun, pada tanggal 7–12 Maret 1967 MPRS menyelenggarakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Soekarno. Pidato jawaban presiden atas tuntutan MPRS yang diberi judul Nawaksara ditolak MPRS sehingga Presiden Soekarno harus turun dari jabatannya. Peristiwa tersebut melapangkan jalan bagi Soeharto sebagai orang yang dianggap paling berjasa dalam penanganan peristiwa G 30S/ PKI. Kemudian MPRS mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden RI. Akhirnya, dalam Sidang Umum MPRS 21–30 Maret 1968 secara resmi mengangkat Soeharto sebagai Presiden RI. Maka, kekuasaan panjang Soeharto di Indonesia selama 32 tahun pun dimulai.