Jumat, 04 November 2016

G. Faktor-Faktor yang Memaksa Belanda Keluar dari Indonesia


1. Dari Dalam:
  1. Belanda sadar militernya tak cukup kuat tundukkan RI.
  2. Perang, rugikan perkebunan dan pabrik Belanda.
  3. Belanda tdk dpt dukungan politik dari dalam negeri Indonesia.
  4. Pejuang RI tetap bergerilya & serangan umum.
2. Dari Luar:
AS ancam hentikan bantuan pembangunan pada Belanda.
4. Rangkuman Materi IPS Kelas IX Bab 4 Semester 1 (Pasca Pengakuan Kedaulatan RI )
  1. PROSES KEMBALI KE NKRI
  2. PEMILU I 1955 DI TINGKAT PUSAT & DAERAH
  3. DEKRIT PRESIDEN & PENGARUHNYA
  4. DAMPAK HUBUNGAN PUSAT-DAERAH TERHADAP KEHIDUPAN POLITIK NASIONAL & DAERAH SAMPAI AWAL TAHUN 1960-AN
  1. A.     PROSES KEMBALI KE NKRI
ü  Dalam KMB dinyatakan bahwa RIS terdiri dari 7 (Tujuh) negara bagian dan 9 (Sembilan) daerah otonom.
ü  Pembentukan negara federal RIS tetap dipandang sbg hasil politik kolonial Belanda untuk memecah belah persatuan bangsa Indonesia.
ü  Presiden Soekarno menyampaikan naskah Piagam Pernyataan terbentuknya NKRI dlm sidang gabungan DPR & Senat RIS pada 15 Agustus 1950. Perubahan ini berlaku sejak 17 Agustus 1950, ketika RIS menjadi NKRI.
ü  Berdasarkan UUDS 1950 NKRI menganut sistem demokrasi liberal, shg secara konkret RI menganut sistem kabinet parlementer.
ü  Jadi, Presiden hanya berfungsi sbg Kepala Negara, sedangkan fungsi Kepala Pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri.
ü  Para menteri & perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).
ü  Dalam pemerintahan liberal juga berlaku sistem multi partai.
  1. 1.      Jatuh Bangun Pemerintahan Masa Demokrasi Liberal
    1. a.       Kabinet Natsir (6 Sept 1950- 2 Mar 1951)
ü  Merupakan Kabinet Koalisi (Gabungan) tapi mayoritas dari Masyumi.
ü  Kabinet ini gagal mengembalikan Irian Barat ke NKRI shg masyarakat sipil & militer pesimis.
  1. b.      Kabinet Sukiman (26 Apr 1951- Feb 1952)
ü  Salah satu yg menonjol adlh Nasionalisasi de Javasche Bank pada 28 Mei 1951.
ü  Kebijakan politik luar negeri saat itu condong ke AS shg RI mendapat bantuan di bidang  ekonomi & militer.
ü  Namun kurang mendapat kepercayaan masy, apalagi juga gagal menangani Irian Barat.

  1. c.       Kabinet Wilopo (30 Mar 1952- 2 Juni 1953)
ü  Wilopo (dari PNI) sbg Perdana Menteri (PM), sdgkan Prawoto Mangkusasmito (dari Masyumi)sbg Wakil PM.
ü  Kedua partai tsb kurang harmonis, krn saling curiga, shg PNI mencari sekutu lain yaitu PKI & sejak 1953 juga menggandeng NU.
ü  Program Kerja cabinet Wilopo : memilih anggota konstituante, DPR, DPRD, meningkatkan kemakmuran rakyat, membebaskan Irian Barat, serta politik LN yang bebas aktif.
ü  Gagal menyelesaikan masalah perkebunan di Sumatera, dikenal Peristiwa Tanjung Morawa.
  1. d.      Kabnet Ali I (31 Juli 1953 – 24 Juli 1955)
ü  Memiliki keberhasilan, salah satunya : KAA di Bandung (18-24 Apr 1955).
ü  Gagal dlm hubungan dgn militer terkait “Peristiwa 17 Oktober 1952” (Demontrasi masyarakat & TNI-AD utk membubarkan DPR yg ikut campur masalah angkatan bersenjata).
  1. e.      Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agust 1955 – 3 Maret 1956)
ü  Burhanuddin H dari Masyumi.
ü  Kabinet ini lazim dikenal sebagai “Politik Dagang Sapi” (Partai kecil dapat 2 kursi, padahal biasanya hanya 1 kursi).
ü  Berhasil mengadakan Pemilu pertama 1955.

  1. f.        Kabinet Ali Sostroamidjojo (24 Maret 1956 – Maret 1957)
ü  Merupakan Kabinet Koalisi tiga partai besar (PNI, NU, & Masyumi)
ü  Mendapat tentangan dari PSI dan PKI.
ü  Bermasalah dengan semangat anti Cina di masyarakat & kekacauan di daerah.
  1. g.      Kabinet Djuanda (Maret 1957 – Juli 1959)
ü  Merupakan kabinet ekstra parlementer ( bukan dari kalangan parlementer).
ü  Disebut juga Kabinet Kerja/Karya.
ü  Kabinet terakhir di masa Demokrasi Liberal.
  1. 2.      Pemilu 1955
ü  Pemilu 29 Sept 1955 : memilih anggota DPR.
ü  Pemilu 11 Des 1955 : memilih anggota Konstituante (sidang Pembuat UUD).
ü  Melahirkan 4 partai besar : PNI, Masyumi, NU, & PKI.
ü  Pemilu 1955 tidak mampu menghasilkan pemerintah yang kuat & stabil, krn tidak satupun diantara 4 partai yang mampu menjadi kekuatan mayoritas tunggal.

  1. 3.      Dekrit Presiden 5 Juli 1959
ü  DPR & Dewan Konstituante ternyata tidak mampu memperjuangkan kepentingan rakyat.
ü  Dalam situasi krisis, pemerintah perlu menjamin kesatuan nasional, ketertiban kenegaraan , dan pembangunan ekonomi.
ü  5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden yang berisi :
  1. Pembubaran Konstituante.
  2. Berlakunya UUD 1945 (Tidak berlakunya UUDS 1950)
  3. Pembentukan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung) & MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara).

  1. B.     ORDE LAMA
    1. 1.      Sentralisasi Kekuasaan
  • Sistem pemerintahan ketika itu berubah dari kabinet parlementer menjadi presidensial (Presiden sbg Kepala Negara & Kepala Pemerintahan).
  • Lalu dibentuk MPRS, yg mengakibatkan penyimpangan UUD 1945, a.l. :
1). Presiden mengangkat Ketua MPRS, A.H. Nasution  sbg menteri (pembantu presiden), padahal MPRS adalah lembaga tertinggi Negara.
2).DPR hasil pemilu dibubarkan melalui Penetapan Presiden No.3 tahun 1960,
  • Dgn demikian Sistem Demokrasi Terpimpin berarti pemusatan kekuasaan di tangan Presiden Soekarno.
  1. 2.      Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)
  • Tugas DPAS : memberi jawaban atas pertanyaan presiden & mengajukan usul kepada pemerintah.
  • Kongres Pemuda di Bandung (Feb 1960)Presiden menyatakan bahwa intisari Manipol : UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia (USDEK).

  1. 3.      Pembentukan Front Nasional
  • Adalah Ormas yg dibentuk akhir 1959, bertujuan memperjuangkan cita-cita proklamasi & yang terkandung di UUD 1945.
  • Sayangnya, ormas ini menjadi alat PKI untuk mencapai tujuan komunis.

  1. 4.      Politik Mercusuar
  • Politik yg berpandangan bahwa Indonesia adalah mercusuar yg dapat menerangi jalan bagi NEFOS (New Emerging Forces = kekuatan baru yg muncul sbg negara2 yg anti imperialisme & kolonialisme ) di seluruh dunia.
  • Proyek Mercusuar : MONAS, Senayan, Jembatan Ampera Palembang, & GANEFO.

  1. 5.      Komando Dwikora
  • Isi Dwi Komando Rakyat (3 Mei 1964):
1). Perhebat ketahanan revolusi.
2). Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaysia, Singapura, Sabah, dan Brunei untuk menggagalkan Negara Boneka Malaysia.

  1. 6.      Keluar dari PBB
  • 7 Januari 1965 Presiden Soekarno mengomandoi keluarnya RI dari PBB krn menolak masuknya Malaysia ke PBB.
  • Politik konfrontasi tsb menyebabkan RI diisolasi dari masyarakat internasional.

Related Posts:

  • Kondisi perekonomian Indonesia Kondisi perekonomian Indonesia sesaat setelah proklamasi kemerdekaan sangatlah kritis. Meski secara politis kemerdekaan telah diraih, namun terdapat berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia, di antaranya a… Read More
  • Naiknya Orde BaruNaiknya Orde Baru Sejak dikeluarkannya Supersemar, pemerintah mencoba untuk menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Upaya penataan tersebut difokuskan pada lembaga pemerintahan. Pa… Read More
  • Tumbangnya Orde Lama (Rezim Soekarno) dan naiknya Orde Baru (Rezim Soeharto)Jatuhnya Rezim Soekarno dan Soeharto mempunyai kesamaan, yaitu atas andil para mahasiswa dalam aksi unjuk rasa. Berikut kamu akan memperoleh kejelasan mengenai kronologi tumbangnya Orde Lama dan naiknya Orde Baru. GANEFO dise… Read More
  • Rangkuman™ Usaha perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan melalui cara diplomasi dan pertempuran – Cara diplomasi yang dilakukan Indonesia dengan Belanda adalah Perundingan Linggajati, Perundingan Renville, Konferensi… Read More
  • Keadaan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin KeadaanKeadaan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin Keadaan berubah total saat Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin. Pemerintah menggunakan sistem ekonomi terpimpin di mana sektor ekonomi ditangani langsung oleh presiden. Akibatn… Read More

0 komentar:

Posting Komentar