perubahan sosial budaya

Perubahan (change) merupakan sebuah dimensi sosial budaya yang pada umumnya menyertai perubahan bentuk lain juga. Perubahan berkaitan dengan suatu hal atau keadaan berubah. Hal yang pasti kita tahu, bahwa perubahan tersebut bersifat dinamis, artinya akan terus bergerak sesuai dengan arah kebutuhan manusia. Setiap perubahan yang dilakukan oleh manusia selalu disertai dengan timbulnya konflik, krisis, penghapusan, atau penggantian nilai-nilai lama dengan tatanan nilai yang baru. Hal ini disebabkan adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya yang berbeda tahapan perkembangannya, sehingga terjadi ketidakserasian fungsinya bagi kehidupan. Dalam perubahan sosial budaya, manusia adalah aktor utama yang menyebabkan terjadinya perubahan (agent of change) dan merasakan hasil perubahan tersebut. Perubahan sosial budaya merupakan dua hal yang saling berkaitan. Untuk mengetahui pengertian perubahan sosial budaya, maka terlebih dahulu perlu diketahui pengertian perubahan sosial dan perubahan kebudayaan.

Read More

soal uraian

 Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!
1. Jelaskan peran perjuangan bersenjata dalam mempertahankan kemerdekaan!
2. Mengapa Indonesia perlu menarik dukungan internasional dalam perjuangan
diplomasinya?
3. Jelaskan tujuan politis Belanda dalam pembentukan RIS dan negara-negara bagian!
4. Apakah latar belakang pembentukan MPRS, DPAS, dan DPRGR yang dilakukan Presiden
Soekarno?
5. Jelaskan penyebab laju inflasi pada masa demokrasi terpimpin!

Read More

soal

Latihan Soal 2
I. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!
1. Tujuan datangnya Sekutu ke Indonesia
dalam rangka ....
a. mengembalikan kekuasaan Inggris
b. memerangi Indonesia
c. melatih tentara Indonesia
d. melucuti tentara Jepang
2. Berdasarkan Perundingan Linggajati,
wilayah RI meliputi ....
a. Jawa, Sumatra, dan Bali
b. Jawa, Sumatra, dan Madura
c. Jawa, Madura, dan Bali
d. Jawa dan Bali
3. Pemilu tahap pertama dilaksanakan pada
tanggal ....
a. 28 September 1955
b. 27 September 1955
c. 29 September 1955
d. 30 September 1955
4. Kimisi Tiga Negara dibentuk PBB dengan
tujuan ....
a. membantu menyelesaikan perselisihan
antara Indonesia dengan Belanda
b. memberi bantuan pangan dan perlengkapan
perang kepada Indonesia
c. membantu proses kemerdekaan
Indonesia
d. membantu Indonesia melawan agresi
militer Belanda
5. Pada 23 Maret 1946 terjadi pembumihangusan
sebuah kota oleh para pejuang
Indonesia sendiri. Peristiwa itu dikenal
dengan nama ....
a. pertempuran 10 November
b. peristiwa Merah Putih di Biak
c. Bandung Lautan Api
d. pertempuran Medan Area
Refleksi
Kamu sudah mempelajari perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan
kemerdekaan. Sekarang berilah tanda cek (√) pada kolom Ya atau Tidak, sesuai dengan
pemahamanmu tentang materi yang telah kamu pelajari.
No Pernyataan Ya Tidak
1. Sudah tahukah kamu, apa penyebab konflik antara Indonesia
dengan Belanda?
2. Sudahkah kamu paham, bagaimana usaha bangsa Indonesia
dalam berjuang mempertahankan kemerdekaannya?
3. Apakah di daerah tempat tinggalmu pada zaman dahulu juga
terjadi pertempuran yang hebat untuk mempertahankan
kemerdekaan Indonesia?
4. sudah pahamkah kamu mengenai adanya aktivitas diplomasi
yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mempertahankan
kemerdekaannya?
5. Apakah kamu sudah berjuang dengan gigih tanpa kenal
menyerah seperti para pejuang bangsa dalam meraih prestasi?
Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 77
6. Presiden RI semasa RIS dijabat oleh
seorang pemangku tugas presiden RI,
yaitu ....
a. Mr. Asaat
b. Mr. Muh. Yamin
c. Ir. Juanda
d. Mohammad Natsir
7. Pada masa Kabinet Natsir, Menteri
Keuangan Soemitro Djoyohadikusumo
membuat program ....
a. Gerakan Benteng
b. Gerakan Ali Baba
c. Sistem Ekonomi Benteng
d. Sistem Ekonomi Ali Baba
8. Penyebab pertempuran 10 November
1945 di Surabaya adalah ....
a. adanya bentrokan antara pejuang
Surabaya dengan pasukan Belanda
b. Inggris terang-terangan membantu
NICA
c. Belanda melakukan provokasi
terhadap pejuang Surabaya
d. tewasnya Brigjen. A. W. S. Mallaby
9. Berikut ini adalah isi dekrit Presiden 5 Juli
1959, kecuali ....
a. pembubaran Badan Konstituante
b. pencabutan UUDS 1950
c. pemberlakuan kembali UUD 1945
d. pengunduran diri presiden
10. Jumlah partai politik peserta Pemilu 1955
adalah ....
a. 28 partai c. 26 partai
b. 48 partai d. 15 partai
11. Beberapa kabinet yang sempat terbentuk
dimasa demokrasi liberal adalah sebagai
berikut, kecuali ....
a. Kabinet Natsir
b. Kabinet Sukiman
c. Kabinet Burhanudin Harahap
d. Kabinet Sultan Hamengku Buwono IX
12. Para mahasiswa menyampaikan Tritura
pada tanggal 10 Januari tahun ....
a. 1965 c. 1967
b. 1966 d. 1968
13. Bentrokan antara mahasiswa dan tentara
yang menyebabkan tewasnya Arief Rachman
Hakim terjadi pada tanggal ....
a. 24 Februari 1965
b. 24 Februari 1966
c. 24 Februari 1967
d. 24 Februari 1968
14. Tritura terdiri atas tiga poin berikut ini,
kecuali ....
a. pembubaran PKI dan ormas-ormasnya
b. bersihkan Kabinet Dwikora dari
unsur-unsur PKI
c. turunkan harga barang-barang
d. pertahankan kedudukan Presiden
Soekarno
15. Sejak dikeluarkannya Supersemar, pemerintah
mencoba untuk menata kembali
kehidupan berbangsa dan bernegara
berdasarkan ....
a. ketetapan MPR
b. Pancasila dan UUD 1945
c. agama
d. keputusan presiden

Read More

Rangkuman

™ Usaha perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan melalui cara diplomasi dan pertempuran – Cara diplomasi yang dilakukan Indonesia dengan Belanda adalah Perundingan Linggajati, Perundingan Renville, Konferensi Asia di New Delhi, Perundingan RoemRoyen, Konferensi Inter–Indonesia, dan Konferensi Meja Bundar. – Berbagai pertempuran dalam mempertahankan kemerdekaan adalah pertempuran Surabaya, Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, Pertempuran Margarana, Agresi Militer Belanda I, dan Agresi Militer Belanda II. ™ Dengan disetujuinya hasil KMB, pada tanggal 27 Desember 1949 ditandatangani naskah pengakuan kedaulatan RIS di Amsterdam. ™ Kedaulatan RIS hasil KMB memunculkan berbagai aksi protes, sehingga pada tanggal 14 Agustus 1950, parlemen dan senat RIS sebagai perwakilan rakyat mengesahkan penggantian Konstitusi RIS dengan UUDS 1950. Dengan demikian Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk kembali, dan secara resmi RIS dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950. ™ Peristiwa politik Indonesia pascapengakuan kedaulatan antara lain sebagai berikut. – Masa demokrasi liberal, meliputi pelaksanaan UUDS 1950 dan sistem multipartai, serta perencanaan dan pelaksanaan pemilu. – Dekrit Presiden 5 Juli 1959 – Masa demokrasi terpimpin, meliputi pembentukan MPRS, pembentukan DPRGR, pembubaran DPR hasil Pemilu 1955, pembentukan DPAS, penghapusan jabatan wakil presiden, ajaran Nasakom, pembatasan partai politik, serta politik poros dan politik mercusuar. – Tumbangnya Orde Lama dan naiknya Orde Baru. ™ Kebijakan pemerintah di sektor ekonomi Indonesia pada tahun 1950-an antara lain sebagai berikut. – Memperbaiki sektor ekonomi Indonesia secara bertahap dan perubahan ciri ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. – Program Gerakan Benteng. – Memotong nilai mata uang rupiah. – Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. – Mengurangi volume impor dan membantu pengusaha lemah

Read More

Keadaan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin Keadaan

Keadaan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin Keadaan berubah total saat Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin. Pemerintah menggunakan sistem ekonomi terpimpin di mana sektor ekonomi ditangani langsung oleh presiden. Akibatnya, kegiatan ekonomi sangat tergantung pada pemerintah pusat dan kegiatan ekonomi pun mengalami penurunan. Saat itu, Indonesia mulai melakukan politik mercusuar yang menuntut pembangunan fasilitas-fasilitas umum besar-besaran, seperti pembangunan Gelora Bung Karno untuk keperluan pesta olahraga GANEFO. Akibatnya uang kertas dicetak secara besar-besaran tanpa perhitungan yang mengakibatkan laju inflasi meroket tidak terkendali dan mencapai angka 650

Read More

Kondisi perekonomian Indonesia

Kondisi perekonomian Indonesia sesaat setelah proklamasi kemerdekaan sangatlah kritis. Meski secara politis kemerdekaan telah diraih, namun terdapat berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia, di antaranya adalah inflasi cukup tingi, defisit dalam perdagangan internasional, dan kekurangan tenaga ahli untuk menuju ekonomi nasional. E. Perkembangan Ekonomi Indonesia Pascapengakuan Kedaulatan Gambar 2.17 Pengambilan sumpah dan pelantikan Jenderal Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 74 Ilmu Pengetahuan Sosial SMP dan MTs Kelas IX Adapun perkembangan ekonomi Indonesia dapat kamu pelajari dalam uraian materi ini. 1. Nasionalisasi Ekonomi Sektor ekonomi Indonesia pada tahun 1950-an diwarnai oleh berbagai kebijakan pemerintah di antaranya sebagai berikut. a. Untuk memperbaiki sektor ekonomi Indonesia secara bertahap dan perubahan ciri ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. b. Pada masa Kabinet Natsir, Menteri Keuangan Soemitro Djoyohadikusumo membuat program yang dinamakan Gerakan Benteng. Gerakan Benteng bertujuan untuk menumbuhkan kelas pengusaha di tengah-tengah masyarakat Indonesia melalui kemudahan pemberian pinjaman modal bagi kaum pengusaha Indonesia. Dengan begitu, diharapkan para pengusaha Indonesia akan maju dan mampu ikut mendorong perbaikan perekonomian nasional sehingga secara perlahan ciri ekonomi kolonial akan berubah menjadi ekonomi nasional. c. Pada tahun 1950, pemerintah mengambil kebijakan untuk memotong nilai mata uang rupiah di atas Rp2,5 menjadi setengahnya. Ini dilakukan untuk menanggulangi masalah defisit kas negara yang mencapai angka Rp5,1 milliar. Kebijakan itu ditempuh oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada 19 Maret 1950. d. Melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia untuk menekan biaya ekspor dan menaikkan pendapatan. e. Mengurangi volume impor dan memberikan bantuan pengusaha lemah. Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjoyo I, Menteri Keuangan Mr. Ishak Cokrohadisuryo memunculkan Sistem Ekonomi Ali Baba. Sistem Ekonomi Ali Baba merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dari ‘Ali’ (warga pribumi) dan ‘Baba’ (warga keturunan Tionghoa) agar kedua elemen masyarakat tersebut mampu ikut mendorong perbaikan sistem ekonomi Indonesia. Seperti halnya Gerakan Benteng, sistem ekonomi Ali Baba pun memberikan fasilitas kemudahan kredit yang dalam kenyataannya disalahgunakan oleh sebagian pengusaha untuk memperkaya diri sendiri dengan mengajukan kredit tanpa melakukan pembayaran utang. Setelah melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia, akhirnya pada tahun 1958 pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap lebih dari 700 perusahaan Belanda yang masih ada. Dengan melakukan nasionalisasi terhadap berbagai perusahaan Belanda, pemerintah berharap agar Indonesia memiliki kemandirian dalam sektor ekonomi hingga tidak lagi menggantungkan kehidupan pada sistem ekonomi yang merupakan warisan kolonial Belanda. Selain itu juga mempercepat pembangunan sistem ekonomi yang berciri nasional mengingat Indonesia telah menjadi sebuah negara merdeka.

Read More

Naiknya Orde Baru

Naiknya Orde Baru Sejak dikeluarkannya Supersemar, pemerintah mencoba untuk menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Upaya penataan tersebut difokuskan pada lembaga pemerintahan. Pada pelaksanaannya, penataan tersebut berimbas pada jatuhnya Soekarno dan naiknya Soeharto sebagai pemegang kekuasaan. Sebagai tindak lanjutnya dilakukan reorganisasi MPRS. MPRS yang pada masa demokrasi terpimpin tidak dapat melaksanakan kedaulatan rakyat karena cenderung tunduk pada kebijakan pemerintah, diupayakan agar kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara dapat pulih. Selanjutnya guna menciptakan stabilitas politik, MPRS mengadakan Sidang Umum yang ke-4 di Jakarta pada tanggal 20 Juni sampai 5 Juli 1966. Keputusan penting yang dihasilkan dalam Sidang Umum tersebut adalah sebagai berikut. 1) Menetapkan Supersemar sebagai ketetapan MPR. 2) Mengembalikan kedudukan seluruh lembaga negara pada posisi yang diatur dalam UUD 1945. 3) Menetapkan rencana penyelenggaraan pemilu selambatlambatnya pada 5 Juli 1968. 4) Mencabut ketetapan MPRS yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup. 5) Menetapkan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. 6) Menetapkan pelarangan penyebaran ajaran Marxisme dan komunisme di Indonesia. 7) Menetapkan sumber tertib hukum RI dan tata urutan peraturan perundang-undangan RI. 8) Menetapkan penegasan kembali politik luar negeri RI. Dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 dimulailah koreksi total atas penyelewengan yang dilakukan oleh Orde Lama serta usaha untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Atas dasar itu, tanggal 11 Maret dijadikan sebagai hari lahirnya Orde Baru. Supersemar merupakan tonggak lahirnya Orde Baru. Wawasan Sosial Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 73 Untuk memperbaiki lembaga pemerintahan, Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk Kabinet Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat). Kabinet ini dibentuk untuk menjamin pelaksanaan Tritura di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Kabinet Ampera diresmikan pada 28 Juli 1966 untuk masa kerja dua tahun. Kabinet Ampera masih berada di bawah Presiden Soekarno, namun dalam pelaksanaannya Soeharto sebagai pemegang mandat Supersemar ditempatkan sebagai ketua presidium yang memimpin kabinet. Akibatnya, terjadi dualisme kepemimpinan nasional. Di satu sisi, Soekarno masih memegang jabatan presiden, sedang di sisi lain Soeharto menjadi pelaksana pemerintahan. Namun, pada tanggal 7–12 Maret 1967 MPRS menyelenggarakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Soekarno. Pidato jawaban presiden atas tuntutan MPRS yang diberi judul Nawaksara ditolak MPRS sehingga Presiden Soekarno harus turun dari jabatannya. Peristiwa tersebut melapangkan jalan bagi Soeharto sebagai orang yang dianggap paling berjasa dalam penanganan peristiwa G 30S/ PKI. Kemudian MPRS mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden RI. Akhirnya, dalam Sidang Umum MPRS 21–30 Maret 1968 secara resmi mengangkat Soeharto sebagai Presiden RI. Maka, kekuasaan panjang Soeharto di Indonesia selama 32 tahun pun dimulai.

Read More

Tumbangnya Orde Lama (Rezim Soekarno) dan naiknya Orde Baru (Rezim Soeharto)

Jatuhnya Rezim Soekarno dan Soeharto mempunyai kesamaan, yaitu atas andil para mahasiswa dalam aksi unjuk rasa. Berikut kamu akan memperoleh kejelasan mengenai kronologi tumbangnya Orde Lama dan naiknya Orde Baru. GANEFO diselenggarakan di Jakarta dari tanggal 10–12 November 1963. Pesta olahraga ini diikuti oleh 46 kontingen. Wawasan Sosial Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 71 a. Tumbangnya Orde Lama Peristiwa G 30S/PKI dan melambungnya harga-harga barang pokok memicu terjadinya demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat. Demonstrasi ini dipelopori oleh para mahasiswa dan pelajar. Para mahasiswa mengoordinasikan gerakan unjuk rasa mereka dengan membentuk KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), sementara para pelajar membentuk KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia). Kegiatan mahasiswa tersebut segera diikuti oleh elemen masyarakat lain. Pada tanggal 10 Januari 1966, KAMI dan KAPPI melakukan unjuk rasa besar-besaran di depan kantor DPRGR. Akhirnya, tercetuslah Tri Tuntutan Hati Nurani Rakyat atau lebih dikenal dengan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) yang terdiri atas tiga poin utama, yaitu sebagai berikut. 1) Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya. 2) Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI. 3) Turunkan harga barang-barang. Setelah dikemukakannya Tritura, pemerintah tampaknya tetap tidak mau mendengarkan tuntutan tersebut. Presiden justru melakukan perombakan Kabinet Dwikora menjadi Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan. Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan tersebut dijuluki Kabinet Seratus Menteri karena terdiri atas banyak menteri. Pada tanggal 24 Februari 1966, presiden hendak melakukan pelantikan Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan di Istana Merdeka. Saat itu, para mahasiswa berunjuk rasa dan memblokir jalan-jalan menuju Istana Merdeka untuk menggagalkan pelantikan tersebut. Dalam suasana seperti itu, terjadi bentrokan antara mahasiswa dan tentara yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa bernama Arief Rachman Hakim. Keesokan harinya, pemerintah membubarkan KAMI. Angkatan darat yang pada masa demokrasi terpimpin merupakan saingan PKI pun sejak awal jelas mendukung aksi Tritura. Bentuk dukungan yang dilakukan oleh angkatan darat meliputi beberapa hal. Misalnya, kodamkodam se-Indonesia melarang pembentukan Barisan Soekarno di wilayahnya masing-masing. Kemudian, Kodam Jaya ikut memberikan perlindungan pada mahasiswa mantan anggota KAMI saat membentuk Laskar Arief Rachman Hakim. Keamanan negara saat itu sangat gawat karena pemerintah sudah tidak mempunyai wibawa di mata rakyat. Karena itu, guna memulihkan keamanan negara, tiga orang perwira tinggi angkatan darat, yakni Mayjen. Basuki Rahmat (Menteri Urusan Veteran), Brigjen. M. Yusuf (Menteri Perindustrian), dan Brigjen. Amir Mahmud (Panglima Kodam Jaya) menghadap presiden di Istana Bogor. Pada kesempatan itu, mereka menyampaikan bahwa Angkatan Gambar 2.16 Rakyat menyambut pelantikan Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan dengan demontrasi yang menelan korban, Arief Rachman Hakim. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 72 Ilmu Pengetahuan Sosial SMP dan MTs Kelas IX Darat tidak akan pernah mengkhianati presiden. Selain itu, mereka mengusulkan agar Men/Pangad Letjen. Soeharto diberi kepercayaan untuk memulihkan keamanan. Setelah itu, presiden mengeluarkan surat perintah kepada Men/Pangad untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat itu dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Berdasarkan wewenang Supersemar, Men/Pangad segera mengambil beberapa kebijakan yang dianggap perlu di antaranya sebagai berikut. 1) Membubarkan PKI dan seluruh ormasnya serta menyatakan PKI sebagai partai terlarang. 2) Mengamankan 15 orang menteri yang diduga kuat terlibat atau mendukung G 30S/PKI 3) Membersihkan MPRS dan lembaga negara lain dari unsur-unsur G 30S/PKI dan mengembalikan peran lembaga-lembaga itu sesuai UUD 1945. b. Naiknya Orde Baru Sejak dikeluarkannya Supersemar, pemerintah mencoba untuk menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Upaya penataan tersebut difokuskan pada lembaga pemerintahan. Pada pelaksanaannya, penataan tersebut berimbas pada jatuhnya Soekarno dan naiknya Soeharto sebagai pemegang kekuasaan. Sebagai tindak lanjutnya dilakukan reorganisasi MPRS. MPRS yang pada masa demokrasi terpimpin tidak dapat melaksanakan kedaulatan rakyat karena cenderung tunduk pada kebijakan pemerintah, diupayakan agar kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara dapat pulih. Selanjutnya guna menciptakan stabilitas politik, MPRS mengadakan Sidang Umum yang ke-4 di Jakarta pada tanggal 20 Juni sampai 5 Juli 1966. Keputusan penting yang dihasilkan dalam Sidang Umum tersebut adalah sebagai berikut. 1) Menetapkan Supersemar sebagai ketetapan MPR. 2) Mengembalikan kedudukan seluruh lembaga negara pada posisi yang diatur dalam UUD 1945. 3) Menetapkan rencana penyelenggaraan pemilu selambatlambatnya pada 5 Juli 1968. 4) Mencabut ketetapan MPRS yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup. 5) Menetapkan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. 6) Menetapkan pelarangan penyebaran ajaran Marxisme dan komunisme di Indonesia. 7) Menetapkan sumber tertib hukum RI dan tata urutan peraturan perundang-undangan RI. 8) Menetapkan penegasan kembali politik luar negeri RI. Dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 dimulailah koreksi total atas penyelewengan yang dilakukan oleh Orde Lama serta usaha untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Atas dasar itu, tanggal 11 Maret dijadikan sebagai hari lahirnya Orde Baru. Supersemar merupakan tonggak lahirnya Orde Baru. Wawasan Sosial Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 73 Untuk memperbaiki lembaga pemerintahan, Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk Kabinet Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat). Kabinet ini dibentuk untuk menjamin pelaksanaan Tritura di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Kabinet Ampera diresmikan pada 28 Juli 1966 untuk masa kerja dua tahun. Kabinet Ampera masih berada di bawah Presiden Soekarno, namun dalam pelaksanaannya Soeharto sebagai pemegang mandat Supersemar ditempatkan sebagai ketua presidium yang memimpin kabinet. Akibatnya, terjadi dualisme kepemimpinan nasional. Di satu sisi, Soekarno masih memegang jabatan presiden, sedang di sisi lain Soeharto menjadi pelaksana pemerintahan. Namun, pada tanggal 7–12 Maret 1967 MPRS menyelenggarakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Soekarno. Pidato jawaban presiden atas tuntutan MPRS yang diberi judul Nawaksara ditolak MPRS sehingga Presiden Soekarno harus turun dari jabatannya. Peristiwa tersebut melapangkan jalan bagi Soeharto sebagai orang yang dianggap paling berjasa dalam penanganan peristiwa G 30S/ PKI. Kemudian MPRS mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden RI. Akhirnya, dalam Sidang Umum MPRS 21–30 Maret 1968 secara resmi mengangkat Soeharto sebagai Presiden RI. Maka, kekuasaan panjang Soeharto di Indonesia selama 32 tahun pun dimulai.

Read More

Masa Demokrasi Terpimpin

Istilah demokrasi terpimpin berasal dari penggalan sila ke empat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Sejak itu, praktis kepemimpinan dan pemerintahan bertumpu kepada Presiden Soekarno. Namun setelah diberlakukannya UUD 1945 dan demokrasi terpimpin, presiden sangat mendominasi pemerintahan dan sangat menentukan segala urusan yang berkenaan dengan penataan kehidupan politik di Indonesia. Akibat pemberlakuan demokrasi terpimpin, hakikat awal Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang telah rusak pada masa demokrasi liberal mengalami penyimpangan. Pemerintahan cenderung menjadi sentralistik, karena terpusat pada presiden saja. Kondisi tersebut menjadikan posisi presiden sangat kuat dan berkuasa, sehingga berkali-kali terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap UUD 1945 dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. a. Pembentukan MPRS Salah satu upaya yang dilakukan Presiden Soekarno untuk menata kembali pemerintahan Indonesia adalah membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) berdasarkan Penpres No.12 Tahun 1959. Menurut penpres tersebut, tugas MPRS terbatas pada kewenangan menetapkan GBHN. Gambar 2.14 Presiden Soekarno sedang membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 di Istana Merdeka. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 68 Ilmu Pengetahuan Sosial SMP dan MTs Kelas IX Dalam kurun waktu 1959–1965, MPRS sempat melaksanakan Sidang Umum sebanyak tiga kali di Gedung Merdeka Bandung. Beberapa hasil Sidang Umum tersebut menunjukkan indikasi kuat bahwa MPRS hanya berfungsi untuk memperkuat posisi presiden dan tunduk pada segala keinginan presiden. Beberapa hasil persidangan tersebut adalah sebagai berikut. 1) Penetapan pidato presiden (Manifesto Politik Republik Indonesia) sebagai GBHN. 2) Pengangkatan Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup. 3) Penetapan pidato presiden yang berjudul ‘Berdikari’ (Berdiri di Atas Kaki Sendiri) sebagai pedoman revolusi dan politik luar negeri Indonesia. Ketetapan tersebut jelas sebuah pengingkaran terhadap UUD 1945. Karena GBHN merupakan hasil persidangan MPRS yang mengacu pada kepentingan dan kebutuhan rakyat, presiden hanya menjabat selama lima tahun, dan politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif dan tidak memihak. b. Pembentukan DPRGR dan Pembubaran DPR Hasil Pemilu 1955 Presiden membubarkan DPR hasil pilihan rakyat pada Pemilu 1955. Hal ini disebabkan DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Untuk mengganti DPR, presiden membentuk DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong). Melalui Penpres No. 24 Tahun 1960 seluruh anggota DPRGR diangkat oleh presiden. Akibatnya, DPRGR pun sangat berpihak pada pemerintah serta mengikuti seluruh kebijakan dan keputusan pemerintah. Pembubaran DPR hasil pilihan rakyat pada Pemilu 1955 merupakan sebuah pengkhianatan aspirasi rakyat. Selain itu, pembubaran DPR oleh presiden sebenarnya merupakan pelanggaran serius terhadap UUD 1945, karena posisi DPR dan presiden adalah sejajar. Demikian pula dengan pengangkatan anggota DPRGR oleh presiden, karena anggota DPR seharusnya dipilih oleh rakyat. c. Pembentukan DPAS Salah satu upaya lain yang dilakukan oleh Presiden Soekarno untuk menata pemerintahan adalah membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) menurut Penpres No. 3 Tahun 1959. Pada pelaksanaannya, DPAS diketuai oleh presiden sendiri dan para anggotanya pun diangkat oleh presiden. Seperti halnya MPRS dan DPRGR, DPAS pun cenderung membela keinginan dan kebijakan pemerintah karena para anggotanya diangkat oleh presiden sendiri. Hal ini terbukti bahwa DPAS mengusulkan agar pidato presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita dijadikan GBHN yang ditempatkan sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia. Tugas Mandiri Apakah tugas MPRS yang dibentuk setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959? Dengan berlakunya kembali UUD 1945, kemudian dibentuk kabinet dengan Ir. Juanda sebagai Menteri Pertama. Kabinet yang terbentuk dinamai Kabinet Kerja dengan program yang disebut Tri Program. – Sandang pangan – Keamanan – Perjuangan merebut Irian Barat Wawasan Sosial Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 69 Lakukan diskusi dengan temanmu sebangku mengenai akibat ajaran Nasakom! Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari buku dan sumber yang lain! Tugas Bersama d. Penghapusan Jabatan Wakil Presiden Sejak 1 Desember 1956, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatannya. Sejak itulah jabatan wakil presiden kosong. Selanjutnya Presiden menetapkan jabatan wakil presiden dihapuskan dan untuk menggantikannya, presiden membuat sebuah jabatan yang disebut Menteri Pertama. Pada 9 Juli 1959, presiden membentuk sebuah kabinet yang dinamakan Kabinet Kerja. Jabatan menteri pertama dalam kabinet tersebut dijabat oleh Ir. Juanda. e. Ajaran Nasakom Ketika memasuki masa demokrasi terpimpin presiden mencoba untuk merumuskan sebuah pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyatukan tiga paham utama di Indonesia, yakni nasionalis, agama, dan komunis. Pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut dinamakan ajaran Nasakom. Presiden menyatakan bahwa Nasakom merupakan cermin kesatuan berbagai paham yang ada di Indonesia. Menurutnya, persatuan seluruh Indonesia dapat terwujud dengan menerima dan mengamalkan ajaran Nasakom. Sejak dicetuskannya ajaran Nasakom, pemerintah giat memasyarakatkan ajaran itu ke tengah-tengah masyarakat. Pada kenyataannya, ajaran Nasakom ternyata dimanfaatkan oleh PKI untuk kepentingan-kepentingan penyebaran paham komunisme di Indonesia. Perlahan-lahan, ajaran Nasakom digunakan oleh PKI untuk menggusur Pancasila sebagai dasar negara. f. Pembatasan Partai Politik Ketika memasuki masa demokrasi terpimpin, presiden mencoba membatasi kegiatan partai-partai politik. Presiden mengeluarkan penpres yang isinya membatasi ruang gerak aktivitas politik. Partai politik yang tidak memenuhi syarat sesuai penpres akan dibubarkan. Akibatnya, dari 28 partai politik yang ada menjadi 11 partai saja. Gambar 2.15 Pimpinan Partai Masyumi dan PSI. Kedua partai tersebut kemudian dinyatakan sebagai partai terlarang. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 70 Ilmu Pengetahuan Sosial SMP dan MTs Kelas IX Pembatasan jumlah dan kegiatan partai politik semakin memperkuat kedudukan dan posisi presiden, karena tidak ada lagi kontrol dan kritik jalannya pemerintahan. Beberapa partai politik yang sering bersuara kritis terhadap kebijakan presiden pun dibubarkan. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 200 Tahun 1960 dan No. 201 Tahun 1960, pada tanggal 17 Agustus 1960 pemerintah membubarkan Partai Masyumi dan Partai Sosial Indonesia (PSI). g. Politik Poros dan Politik Mercusuar Pemikiran presiden yang revolusioner ketika itu akhirnya membawa Indonesia menyimpang dari peran politik luar negeri bebas aktif yang ditandai dengan berbagai kebijakan yang menempatkan Indonesia lebih dekat dengan negaranegara blok Timur. Padahal, Indonesia merupakan salah satu negara anggota Gerakan Nonblok. Pandangan politik presiden ketika itu menyatakan bahwa di dunia ini ada dua kekuatan yang saling berlawanan yakni kekuatan OLDEFO (Old Emerging Forces) atau blok Barat dan NEFO (New Emerging Forces) atau blok Timur. Menurut presiden, OLDEFO merupakan kekuatan lama yang beranggotakan negara-negara kolonialis yang bersifat kapitalis. Sementara NEFO adalah kekuatan baru yang mewakili sikap antikolonialis dan antikapitalis. Presiden menetapkan bahwa Indonesia merupakan salah satu pilar kekuatan NEFO. Sejak itu, Indonesia cenderung menjaga jarak dengan negara-negara blok Barat dan lebih dekat dengan negara-negara blok Timur. Politik akibat pandangan NEFO dan OLDEFO tersebut berkembang menjadi lebih keras dengan dilancarkannya politik poros oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, terjadilah politik luar negeri yang mengutamakan poros tertentu seperti Poros Jakarta–Peking (Indonesia dan Cina), Poros Jakarta–Phnom Penh–Hanoi–Peking–Pyongyang (Indonesia, Kamboja, Vietnam Utara, Cina, dan Korea Utara). Hal ini berarti Indonesia lebih memihak blok sosialis/komunis, sehingga politik luar negeri tidak bebas dan aktif lagi. Selanjutnya sebagai negara yang menjadi pilar NEFO, presiden melakukan kebijakan politik mercusuar dengan membuat berbagai proyek besar untuk memunculkan citra Indonesia sebagai negara kuat. Politik mercusuar meliputi pembangunan kompleks olahraga Gelora Bung Karno dan penyelenggaraan pesta olahraga GANEFO (Games of the New Emerging Forces)

Read More

Dekrit Presiden

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Setelah dilaksanakannya Pemilu 1955, Badan Konstituante mulai bersidang untuk menyusun undang-undang dasar sebagai pengganti UUDS 1950. Namun, hingga tahun 1958 sidang tidak kunjung usai. Perdebatan berlangsung berkepanjangan dalam Gambar 2.13 Suasana Pemilu 1955. Sumber: Sejarah Nasional Indonesia IV 66 Ilmu Pengetahuan Sosial SMP dan MTs Kelas IX setiap sesi persidangan karena tidak ada pihak yang mau mengalah. Salah satu sebab yang menjadi sumber perdebatan adalah dasar negara Indonesia yang hendak dicantumkan dalam undang-undang dasar yang baru. Di tengah kondisi yang tidak menentu tersebut, pada tanggal 22 April 1959 Presiden Soekarno berpidato di tengah Sidang Badan Konstituante. Dalam pidatonya, presiden menyarankan agar Badan Konstituante menempuh langkah singkat dengan kembali ke UUD 1945. Guna merespon usul tersebut, Badan Konstituante melakukan pemungutan suara dalam dua periode, yaitu pada tanggal 29 Mei dan tanggal 2 Juni 1959. Dalam kedua pemungutan suara itu, tidak semua anggota Badan Konstituante hadir sehingga sidang tidak memenuhi kuorum. Hal ini mengakibatkan masalah semakin berlarut-larut. Krisis pemerintahan pun terjadi dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. Hal tersebut diperburuk oleh terjadinya pergolakan-pergolakan di berbagai daerah karena keresahan masyarakat akan keadaan politik yang tidak menentu. Beberapa pergolakan berkembang menjadi pemberontakan yang bertujuan menjatuhkan pemerintahan yang sah. Indonesia semakin berada di ambang kehancuran akibat berbagai pemberontakan yang timbul dan kegagalan Badan Konstituante untuk menyusun undang-undang dasar baru. Atas pertimbangan itu, maka pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut. a. Membubarkan Badan Konstituante. b. Pencabutan UUDS 1950 dan pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. c. Presiden akan segera membentuk MPR Sementara dan DPA Sementara. Dekrit yang dikeluarkan Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 itu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Mahkamah Agung juga membenarkan dekrit tersebut. Bahkan, DPR hasil Pemilu 1955 melakukan sidang untuk membahas dekrit tersebut pada tanggal 22 Juli 1959. Dari hasil sidang tersebut, DPR pun menyetujui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 secara aklamasi dan menyatakan siap untuk bekerja berdasarkan UUD 1945. Sementara itu, dari kalangan militer juga memberikan dukungan. Hal itu ditunjukkan oleh Kepala Staff Angkatan Darat TNI dengan memerintahkan pada seluruh jajaran TNI–AD untuk melaksanakan dan mengamankan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sehubungan dengan pelaksanaan jalannya pemerintahan, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memberikan pengaruh yang luar biasa. Dengan diberlakukannya UUD 1945, Presiden Soekarno menyatakan bahwa demokrasi liberal ala Barat tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Oleh karena itu, beliau mencoba menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Tugas Mandiri Sebutkan hal-hal apa saja yang melatarbelakangi presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959! Tugas Mandiri Apa sisi positif dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959? Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 67 Sisi positif dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut. a. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan. b. Memberi pedoman yang jelas (UUD 1945) bagi kelangsungan negara. c. Merintis pembentukan MPR Sementara dan DPA Sementara selama masa demokrasi liberal tertunda

Read More

Perencanaan dan Pelaksanaan Pemilu

UUDS 1950 menekankan bahwa sistem yang digunakan di Indonesia adalah sistem demokrasi liberal. Namun suasana demokratis belum terasa sepenuhnya karena orang-orang yang duduk di parlemen bukanlah wakil rakyat yang sesungguhnya, melainkan orang-orang yang diutus oleh partai politik saja. Untuk menumbuhkan suasana demokrasi yang sesungguhnya, masyarakat menuntut diadakannya pemilihan umum (pemilu). Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo I, pemerintah mencoba merintis penyelenggaraan pemilu dengan membentuk Panitia Pemilu (Papilu) pada bulan Mei 1954. Papilu merencanakan pelaksanaan pemilu dalam dua tahap, yakni sebagai berikut. 1) Pemilu tahap I diselenggarakan tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. 2) Pemilu tahap II diselenggarakan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Badan Konstituante (lembaga yang bertugas menyusun undang-undang dasar). Tugas Mandiri Mengapa rakyat menginginkan diadakan pemilu? Gambar 2.12 Tanda-tanda gambar pada pemilihan umum pertama tahun 1955. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka Tugas Mandiri Apa yang kamu ketahui tentang pengertian partai oposisi? Bandingkan jawabanmu dengan jawaban temanmu! Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 65 Pemilu baru dapat terlaksana pada masa Kabinet Burhanudin Harahap tahun 1955. Lebih dari 40 juta rakyat Indonesia berduyun-duyun datang ke tempat pemungutan suara untuk memberikan suaranya. Terlepas dari segala pergolakan dan kekacauan pada masa tersebut, pemilu pertama dapat berjalan dengan tertib, jujur, dan adil tanpa diwarnai politik uang atau paksaan pihak mana pun. Oleh karena itu, banyak ahli politik yang menyatakan bahwa Pemilu 1955 sebagai pemilu paling demokratis yang pernah dilaksanakan sepanjang sejarah Indonesia. Pemilu 1955 diikuti oleh 28 partai politik dan beberapa calon perorangan. Pemilu ini memperebutkan 272 kursi di DPR dan 520 kursi di Badan Konstituante. Pada pemilu ini, ada empat partai yang meraih kursi terbanyak. Keempat partai tersebut adalah Masyumi, PNI, PKI, dan NU. Berikut ini perolehan kursi di DPR pada Pemilu 1955. 1) Masyumi dengan perolehan 60 kursi. 2) PNI dengan perolehan 58 kursi. 3) NU dengan perolehan 47 kursi. 4) PKI dengan perolehan 32 kursi. 5) Sisa 75 kursi lainnya terbagi atas partai-partai lain dan calon perorangan. Adapun di Badan Konstituante, perolehan kursi adalah sebagai berikut. 1) Masyumi dengan perolehan 119 kursi. 2) PNI dengan perolehan 112 kursi. 3) NU dengan perolehan 91 kursi. 4) PKI dengan perolehan 80 kursi. 5) Sisa 118 kursi lainnya terbagi atas partai-partai lain dan calon perorangan. Walau Pemilu 1955 terlaksana dengan baik dan demokratis, DPR dan Badan Konstituante tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Partai-partai yang duduk di DPR maupun Badan Konstituante cenderung mementingkan kepentingan kelompoknya daripada aspirasi rakyat. Oleh karena itu, stabilitas politik menjadi tidak menentu. Keadaan tersebut memicu timbulnya pergolakan di sejumlah daerah yang memunculkan berbagai pemberontakan. Krisis politik semakin memuncak, sehingga mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit tersebut menandai berakhirnya masa demokrasi liberal di Indonesia.

Read More

kabinet

 2) Kabinet Sukiman (April 1951–Februari 1952) Kabinet ini dipimpin oleh Sukiman Wiryosanjoyo dari Masyumi dan Suwiryo dari PNI. Kabinet ini merupakan koalisi antara Partai Masyumi dengan PNI. Kabinet Sukiman jatuh karena mosi tidak percaya akibat dilaksanakannya kesepakatan antara Menteri Luar Negeri Soebandrio dengan duta besar Amerika Serikat. Hal ini disebabkan bantuan ekonomi dan militer menurut parlemen tidak sejalan dengan kebijakan politik luar negeri bebas aktif. 3) Kabinet Wilopo (April 1952–Juni 1953) Kabinet ini dipimpin oleh Mr. Wilopo. Kabinet Wilopo disebut zaken kabinet, yakni kabinet yang terdiri atas para ahli di bidangnya. Kabinet Wilopo jatuh karena mosi tidak percaya akibat terjadinya Peristiwa Tanjung Morawa di Sumatra Utara, yakni peristiwa di mana para petani dan polisi terlibat bentrokan. 4) Kabinet Ali Sastroamijoyo I (Juli 1953–Juli 1955) Kabinet ini dipimpin oleh Ali Sastroamijoyo dari PNI. Kabinet Ali Sastroamijoyo merupakan koalisi antara PNI dengan Partai Nahdatul Ulama (NU). Kabinet Ali Sastroamijoyo I jatuh karena Partai NU menarik dukungannya dan mosi tidak percaya yang diajukan parlemen tentang pergantian pucuk pimpinan angkatan darat. Keberhasilan kabinet ini adalah menyelenggarakan Konferensi Asia–Afrika. 5) Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955–Maret 1956) Kabinet ini dipimpin oleh Burhanuddin Harahap dari Masyumi. Pada masa kabinet inilah pemilu untuk pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia, yaitu pada tahun 1955. Kabinet ini juga mencatat prestasi lainnya, yakni berhasil membubarkan Uni Indonesia–Belanda. Walau begitu, kabinet ini pun akhirnya jatuh karena kurang memperoleh banyak dukungan di parlemen. 6) Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956–Maret 1957) Ali Sastroamijoyo kembali memimpin kabinet setelah jatuhnya kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan Masyumi, dengan Partai NU. Kabinet Ali Sastroamijoyo II jatuh setelah banyak terjadi pergolakan di daerah yang berujung pada pemberontakan-pemberontakan bersenjata. Kabinet Ali Sastroamijoyo I mencatat prestasi tersendiri melalui penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Konferensi Asia Afrika tahun 1955 menghasilkan Dasasila Bandung yang melatarbelakangi lahirnya Gerakan Nonblok. Wawasan Sosial 64 Ilmu Pengetahuan Sosial SMP dan MTs Kelas IX 7) Kabinet Juanda (April 1957–Juli 1959) Kabinet ini dipimpin oleh Ir. Juanda dan disebut juga dengan Kabinet Karya. Seperti halnya Kabinet Wilopo, kabinet ini merupakan zaken kabinet yang terdiri atas para ahli di bidangnya. Kabinet Juanda kemudian jatuh karena keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Program Kabinet Juanda disebut Panca Karya yang isi pokoknya adalah sebagai berikut. a) Membentuk dewan nasional. b) Normalisasi keadaan RI. c) Mempercepat pembangunan. d) Pembatalan Konferensi Meja Bundar (KMB). e) Memperjuangkan Irian Barat.

Read More

Peristiwa Politik Indonesia Pascapengakuan Kedaulatan

Setelah sekian lama bangsa Indonesia berjuang menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan dari rongrongan Sekutu dan Belanda yang masih ingin menancapkan kekuasaannya, akhirnya bangsa Indonesia berhasil kembali lagi pada cita-cita semula, yaitu pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia belum selesai dengan kembalinya ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu karena di negara kita muncul gerakan-gerakan yang berusaha untuk memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan-gerakan itu justru muncul dari masyarakat kita sendiri. Tugas Mandiri Sebutkan alasan rakyat Indonesia ingin kembali ke dalam bentuk negara kesatuan! D. Peristiwa Politik Indonesia Pascapengakuan Kedaulatan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 61 Gerakan-gerakan itu mencoba memisahkan diri dan menghimpun kekuatan-kekuatan sendiri, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Mereka berusaha memengaruhi rakyat dan menyebarkan fitnah-fitnah yang menjadikan rakyat benci terhadap negara. Kelompokkelompok yang berusaha memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu melakukan berbagai pemberontakan. Pemberontakan tersebut antara lain pemberontakan PKI (Madiun) 1948 dan pemberontakan DI/TII. 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun 1948 Pemberontakan ini dipimpin oleh Muso. Tujuan dilakukannya pemberontakan PKI Madiun adalah untuk meruntuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menggantikannya dengan negara komunis. Pemberontakan ini dapat ditumpas pada 30 September 1948.

Read More

Kembalinya Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan

Posisi Republik Indonesia yang hanya merupakan salah satu negara bagian di dalam RIS secara tidak langsung telah memperlemah posisi dan kedudukan RI sendiri. Hal inilah yang diharapkan oleh Belanda. Karena walau bagaimanapun, negaranegara bagian bentukan Belanda tersebut tentu lebih memberikan dukungan kepada Belanda sebagai pembentuknya daripada kepada Pemerintah Republik Indonesia yang jelas-jelas berseberangan dengan Belanda. Terbentuknya RIS mengakibatkan UUD 1945 hanya berlaku di Republik Indonesia yang berstatus sebagai salah satu negara bagian RIS. Sebagai undang-undang tertinggi, para pemimpin RI dan negara-negara bagian memberlakukan Konstitusi RIS. Kemudian, Ir. Soekarno diangkat sebagai presiden RIS dan Drs. Mohammad Hatta sebagai perdana menteri RIS. Karena diangkat sebagai presiden RIS, maka jabatan presiden RI kemudian dijalankan oleh Mr. Asaat dengan status sebagai pemangku tugas presiden RI. Namun dalam perkembangannya, rencana Belanda untuk tetap menanamkan pengaruhnya di Indonesia justru gagal total. Ini disebabkan sebagian besar rakyat Indonesia yang sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia mendukung Republik Indonesia, tidak menerima kenyataan bahwa negara yang mereka cintai hanya diakui sebagai salah satu negara bagian dalam RIS. Karena itu, muncul asumsi bahwa RIS merupakan negara bentukan Belanda, terutama karena adanya ketentuan pembentukan Uni Indonesia–Belanda yang dipimpin ratu Belanda. Di samping rasa syukur bahwa perjuangan bersenjata telah berakhir, di kalangan masyarakat terdapat pula rasa tidak puas terhadap hasil-hasil yang dicapai dalam KMB. Memang terbukti kemudian bahwa Belanda telah meninggalkan bom-bom waktu yang akan mengganggu ketenteraman bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan. Wawasan Sosial C. Kembalinya Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan 60 Ilmu Pengetahuan Sosial SMP dan MTs Kelas IX Akhirnya, Uni Indonesia–Belanda yang semula diharapkan Belanda akan menjadi sarana untuk memengaruhi pemerintahan di Indonesia tidak memberikan hasil apapun. Sarana RIS sebagai negara federal yang mereka ciptakan pun ternyata tidak bisa bertahan lama. Segera setelah pengakuan kedaulatan RIS melalui hasil KMB, muncul berbagai aksi protes atas pendirian RIS di berbagai wilayah Indonesia. Empat hari setelah didirikannya RIS, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang menyatakan diri keluar dari negara Jawa Timur dan kembali bergabung dengan Republik Indonesia. Kemudian disusul oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat yang keluar dari Negara Pasundan. Rangkaian aksi protes dan keluarnya kabupaten-kabupaten di berbagai negara bagian terus memuncak, hingga Negara Pasundan dan Jawa Timur lenyap begitu saja. Dalam berbagai aksi protes yang menuntut dikembalikannya bentuk negara kesatuan, banyak korban berjatuhan di manamana. Puncak semua itu terjadi saat Mohammad Natsir mengajukan mosi dalam parlemen agar pemerintah RIS mengambil tindakan tegas. Akhirnya, 13 dari 16 negara bagian RIS memenuhi tuntutan rakyat untuk membubarkan diri dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Pada 14 Agustus 1950, Parlemen dan Senat RIS sebagai perwakilan rakyat mengesahkan pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Setelah satu hari, Presiden RIS Soekarno menerima pengalihan mandat dari perdana menteri RIS dan kembali memangku jabatan presiden RI yang semasa RIS dijalankan oleh Mr. Asaat. Pada hari itu pula presiden menyatakan pembubaran RIS dan terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. RIS resmi dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950.

Read More

Konferensi Meja Bundar (KMB)

Konferensi Meja Bundar (KMB) Konferensi Meja Bundar dilaksanakan tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag. Pihak Indonesia diwakili Drs. Moh Hatta, BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II, Belanda diketuai Mr. van Maarseveen, dan UNCI oleh Chritchley sebagai peninjau. Konferensi tersebut menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1) Belanda akan mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat selambat-lambatnya pada akhir Desember 1949. 2) Penyelesaian soal Irian Barat ditangguhkan sampai tahun berikutnya sesudah pengakuan kedaulatan. 3) RIS dan Belanda akan bekerja sama dalam suatu perserikatan yang dipimpin ratu Belanda atas dasar sukarela serta persamaan derajat dan hak. 4) RIS mengembalikan hak milik Belanda, memberi hak konsensi, dan izin baru bagi perusahaan-perusahaan Belanda. 5) Semua utang bekas Hindia Belanda harus dibayar oleh RIS. 6) Pembubaran KNIL, dan RIS akan membentuk angkatan perang dengan TNI sebagai inti kekuatannya. Persetujuan KMB berhasil ditandatangani pada tanggal 2 November 1949. Kemudian tanggal 29 Oktober 1949, RI dan BFO melakukan penandatanganan piagam persetujuan Konstitusi RIS. Dengan persetujuan hasil KMB, maka berdirilah negara Indonesia dalam bentuk federal dengan nama RIS (Republik Indonesia Serikat). Negara RIS terdiri dari negara-negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Sumatra Timur, Negara Sumatra Selatan, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Indonesia Timur, dan sembilan satuan kenegaraan, yaitu Kalimantan Barat, Gambar 2.10 Konferensi Meja Bundar yang berlangsung di Den Haag, Belanda. Sumber: Ensiklopedi Umum untuk Pelajar Gambar 2.9 Suasana Konferensi Inter–Indonesia pertama di Jogjakarta. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 59 Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Bangka, Biliton, Riau, dan Jawa Tengah. Pada tanggal 23 Desember 1949 delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Moh. Hatta berangkat ke negeri Belanda untuk menandatangani naskah pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Selanjutnya Ratu Yuliana pada tanggal 27 Desember 1949 menandatangani piagam pengakuan kedaulatan RIS di Amsterdam. Pada saat yang bersamaan di Istana Merdeka Jakarta juga berlangsung penandatanganan pengakuan kedaulatan RIS dari Wali Tinggi Mahkota Belanda Lovink kepada wakil pemerintahan RIS Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Berbagai konferensi telah dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda untuk menyelesaikan pertikaian. Keberhasilan tokohtokoh nasionalis Indonesia dalam perjuangan diplomasi memaksa Belanda keluar dari Indonesia. Setelah Belanda pergi, di dalam masyarakat muncul tuntutan-tuntutan untuk kembali ke bentuk negara kesatuan sesuai dengan amanat UUD 1945.

Read More

Konferensi Inter–Indonesia

Konferensi Inter–Indonesia Konferensi Inter–Indonesia diadakan pada tanggal 19–22 Juli di Jogjakarta dan pada tanggal 30 Juli sampai tanggal 2 Agustus 1949 di Jakarta. Penyelenggaraan Konferensi InterIndonesia ini dilatarbelakangi oleh keinginan menjalin persatuan dan sikap bersama guna menghadapi Belanda dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) nanti. Pembicaraan dalam konferensi ini hampir semuanya mengenai masalah pembentukan Indonesia Serikat (RIS), terutama mengenai tata susunan dan hak pemerintah RIS di satu pihak, serta hak negara-negara bagian di lain pihak. Konferensi yang diselenggarakan antara wakil-wakil Republik Indonesia dengan pemimpin-pemimpin Bijeenkomst Voor Federal Overleg (BFO) ini menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. Gambar 2.8 Setiba di Jogjakarta Jenderal Soedirman langsung menemui presiden dan wakil presiden. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka Tugas Mandiri Apakah makna yang dapat diambil dengan kembalinya presiden, wakil presiden, dan para pejabat tinggi ke Jogjakarta? Perundingan Roem-Royen mencapai kesepakatan tanggal 7 Mei 1949 dengan melahirkan persetujuan yang kemudian dikenal dengan nama “Roem–Royen statements”. Adapun isi pokok persetujuan tersebut adalah sebagai berikut. 1) Delegasi Indonesia menyatakan kesediaan pemerintah RI untuk berikut ini. a) Menghentikan perang gerilya. b) Bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian serta menjaga ketertiban dan keamanan. c) Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. 2) Delegasi Belanda menyetujui untuk berikut ini. a) Mengembalikan pemerintahan RI di Jogjakarta. b) Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tawanan perang. c) Tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara di daerah yang dikuasai RI sebelum tanggal 19 Desember 1948 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan penduduk. d) Menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat. e) Berusaha untuk segera mengadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) sesudah pemerintah republik ke Jogjakarta. Perjanjian itu sangat menguntungkan Indonesia karena Belanda harus meninggalkan Jogjakarta, sehingga TNI dapat memasuki Jogjakarta. Presiden dan wakilnya serta pejabat tinggi pun dibebaskan dan dapat kembali ke Jogjakarta. Dengan situasi seperti itu, maka Jenderal Soedirman dapat kembali ke Jogjakarta dan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden RI di Jogjakarta. e. Konferensi Inter–Indonesia Konferensi Inter–Indonesia diadakan pada tanggal 19–22 Juli di Jogjakarta dan pada tanggal 30 Juli sampai tanggal 2 Agustus 1949 di Jakarta. Penyelenggaraan Konferensi InterIndonesia ini dilatarbelakangi oleh keinginan menjalin persatuan dan sikap bersama guna menghadapi Belanda dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) nanti. Pembicaraan dalam konferensi ini hampir semuanya mengenai masalah pembentukan Indonesia Serikat (RIS), terutama mengenai tata susunan dan hak pemerintah RIS di satu pihak, serta hak negara-negara bagian di lain pihak. Konferensi yang diselenggarakan antara wakil-wakil Republik Indonesia dengan pemimpin-pemimpin Bijeenkomst Voor Federal Overleg (BFO) ini menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. 58 Ilmu Pengetahuan Sosial SMP dan MTs Kelas IX 1) BFO mendukung tuntutan RI atas penyerahan kedaulatan tanpa ikatan-ikatan politik ataupun ekonomi. 2) Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) adalah angkatan perang nasional dan TNI menjadi inti dari APRIS. 3) Pertahanan negara adalah semata-mata hak pemerintah RIS, negara-negara bagian tidak mempunyai angkatan perang sendiri. 4) Negara Indonesia Serikat diganti namanya menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Dalam konferensi ini delegasi RI terdiri atas Moh. Hatta, Moh. Roem, Soepomo, J. Leimena, Ali Sastroamidjojo, Djoeanda, Soemitro Djojohadikoesoemo, Soekiman, Soejono Hadinoto, T.B. Simatupang, dan Soemardi. Sedangkan delegasi BFO dipimpin Sultan Hamid II dari Pontianak.

Read More

Konferensi Asia di New Delhi

Konferensi Asia di New Delhi Konferensi yang diprakarsai oleh Birma dan India ini merupakan bentuk dukungan negara-negara Asia terhadap kemerdekaan Indonesia sekaligus merupakan tekanan internasional bagi Belanda. Konferensi yang dilaksanakan tanggal 20 sampai 23 Januari 1949 ini dihadiri negara-negara Afrika dan Australia yang menghasilkan resolusi sebagai berikut. 1) Pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Jogjakarta. 2) Pembentukan pemerintahan interim yang mempunyai kemerdekaan dan politik luar negeri, sebelum tanggal 15 Maret 1949. 3) Penarikan tentara Belanda dari seluruh wilayah Indonesia. 4) Penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Serikat paling lambat tanggal 1 Januari 1950. d. Perundingan Roem–Royen Lahirnya Perundingan Roem-Royen merupakan tindak lanjut dari resolusi Dewan Keamanan PBB yang sebelumnya telah didahului dengan perundingan di Hotel Des Indes Jakarta pada tanggal 14 April 1949. Dalam perundingan ini delegasi Republik Indonesia dipimpin Moh. Roem dengan anggota Ali Sastroamidjojo, Dr. J. Leimena, Djoeanda, Soepomo, dan Latuharhary. Delegasi Belanda dipimpin oleh van Royen yang didampingi N. Blom, A. Jacob, dan J.J. van der Velde. Sementara itu wakil dari PBB (UNCI) adalah Merle Cochran. Dalam Perjanjian Renville, pihak Belanda sengaja mengangkat orang Indonesia sebagai ketua, sekretaris, dan anggota delegasi untuk menimbulkan kesan bahwa pertikaian yang sesungguhnya terjadi antara orang Indonesia sendiri dan Belanda hanya bertindak sebagai penengah. Wawasan Sosial Gambar 2.6 Suasana perundingan di atas kapal Renville. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka Gambar 2.7 Suasana Konferensi Asia di New Delhi yang membicarakan masalah Indonesia. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 57 Perundingan Roem-Royen mencapai kesepakatan tanggal 7 Mei 1949 dengan melahirkan persetujuan yang kemudian dikenal dengan nama “Roem–Royen statements”. Adapun isi pokok persetujuan tersebut adalah sebagai berikut. 1) Delegasi Indonesia menyatakan kesediaan pemerintah RI untuk berikut ini. a) Menghentikan perang gerilya. b) Bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian serta menjaga ketertiban dan keamanan. c) Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. 2) Delegasi Belanda menyetujui untuk berikut ini. a) Mengembalikan pemerintahan RI di Jogjakarta. b) Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tawanan perang. c) Tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara di daerah yang dikuasai RI sebelum tanggal 19 Desember 1948 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan penduduk. d) Menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat. e) Berusaha untuk segera mengadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) sesudah pemerintah republik ke Jogjakarta. Perjanjian itu sangat menguntungkan Indonesia karena Belanda harus meninggalkan Jogjakarta, sehingga TNI dapat memasuki Jogjakarta. Presiden dan wakilnya serta pejabat tinggi pun dibebaskan dan dapat kembali ke Jogjakarta. Dengan situasi seperti itu, maka Jenderal Soedirman dapat kembali ke Jogjakarta dan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden RI di Jogjakarta.

Read More

Perundingan Renville

Perundingan Renville Perundingan Renville diselenggarakan tanggal 8 Desember 1947 di geladak kapal perang Amerika USS Renville. Delegasi Indonesia dipimpin oleh PM. Amir Syarifudin dan delegasi Belanda dipimpin R. Abdul Kadir Widjojoatmodjo. Delegasi Indonesia pada perundingan ini antara lain Amir Syarifudin, Dr. J. Leimena, dan Ali Sastroamidjoyo. Perundingan itu menghasilkan sebuah Perjanjian Renville yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian Renville terdiri atas 10 pasal persetujuan gencatan senjata, 12 pasal prinsip politik, dan 6 pasal prinsip-prinsip tambahan. Isi Perjanjian Renville antara lain sebagai berikut. 1) Segera dikeluarkan perintah penghentian tembakmenembak di sepanjang garis van Mook. 2) Penghentian tembak-menembak segera diikuti dengan perjanjian peletakan senjata dan pembentukan daerahdaerah kosong militer. 3) RI menyetujui dibentuknya RIS dengan masa peralihan. 4) Daerah RI yang diduduki Belanda dari agresi pertama harus diakui oleh Indonesia sebagai daerah pendudukan Belanda. Perjanjian Linggajati ditentang oleh beberapa partai seperti PNI, Masyumi, Partai Rakyat Indonesia, Partai Rakyat Jelata, dan Partai Wanita. Partai penentang ini selanjutnya mendirikan organisasi Benteng Republik Indonesia. Wawasan Sosial 56 Ilmu Pengetahuan Sosial SMP dan MTs Kelas IX Perjanjian ini sangat merugikan pihak Indonesia karena wilayah Indonesia menjadi sempit dan dikepung oleh wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda dengan garis van Mook. Apalagi Indonesia harus menghadapi blokade ekonomi dari Belanda yang membuat posisi Indonesia semakin sulit.

Read More

Aktivitas Diplomasi Indonesia untuk Mempertahankan Kemerdekaan

Aktivitas Diplomasi Indonesia untuk Mempertahankan Kemerdekaan Berikut ini merupakan cara diplomasi yang dilakukan Indonesia dengan Belanda. a. Perundingan Linggajati Perundingan Linggajati yang diadakan oleh pemerintah Indonesia dan Belanda pada tanggal 10 November 1946 dan ditandatangani secara resmi pada tanggal 25 Maret 1947 menghasilkan perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Linggajati yang isi pokoknya adalah sebagai berikut.
Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatra, Jawa, dan Madura. Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 2) Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat, di mana salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. 3) Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan ratu Belanda sebagai ketuanya. Pada Perundingan Linggajati, delegasi Indonesia dipimpin Sutan Syahrir dan delegasi Belanda dipimpin Prof. Schermerhorn. Sementara itu Inggris yang menjadi penengah mengirim Lord Killearn. Anggota delegasi Indonesia terdiri atas Moh. Roem, Susanto Tirtoprojo, AG. Pringgodigdo, J. Leimena, AK. Gani, Amir Syarifudin, dan Ali Budiharjo. Sedangkan delegasi Belanda terdiri atas M. van Poll dan Dr. van Mook Akibat Perjanjian Linggajati bagi Indonesia adalah sebagai berikut. 1) Sisi positif, setelah Belanda mengakui wilayah RI secara de facto, beberapa negara menyampaikan pengakuan kedaulatan RI (Mesir, Lebanon, Suriah, dan lain-lain). 2) Sisi negatif, menimbulkan pro dan kontra dalam anggota KNIP serta jatuhnya Kabinet Syahrir.

Read More

Pertempuran Margarana di Bali

Pertempuran Margarana di Bali Akibat Perjanjian Linggajati, maka daerah Bali bukan lagi termasuk wilayah RI. Ketika Belanda hendak membentuk negara boneka yaitu Negara Indonesia Timur, Letnan Kolonel Ngurah Rai ditawari untuk bekerja sama dengan Belanda. Namun, tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh beliau. Bahkan, pada tanggal 18 November 1946 Ngurah Rai menyerang pasukan Belanda. Belanda membalasnya dengan mengerahkan semua kekuatan di Bali dan Lombok, lengkap dengan pesawat terbang. Pertempuran yang dikenal dengan Pertempuran Puputan itu dimenangkan Belanda, dan Ngurah Rai gugur beserta anak buahnya.

Read More

Pertempuran Medan Area

Pertempuran Medan Area Berita proklamasi baru sampai di Medan pada tanggal 22 Agustus 1945 dibawa oleh Gubernur Sumatra Mr. Teuku M. Hassan. Gubernur ditugaskan untuk menegakkan kedaulatan RI dengan membentuk Komite Nasional Indonesia Wilayah Sumatra. Pasukan Sekutu yang diboncengi oleh serdadu Belanda dan NICA mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945 dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly bertujuan Gambar 2.4 Bung Tomo, pemimpin perjuangan rakyat Surabaya. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka Gambar 2.5 Teuku Moh. Hasan Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 54 Ilmu Pengetahuan Sosial SMP dan MTs Kelas IX mengambil alih pemerintahan. Pertempuran pertama meletus pada tanggal 13 Oktober 1945 antara para pemuda dengan pasukan Belanda yang dikenal dengan Pertempuran Medan Area. Pertempuran semakin meluas yang menyebabkan Sekutu membuat larangan masyarakat untuk membawa senjata. Bahkan semua senjata yang ada harus diserahkan kepada Sekutu. Pada tanggal 10 Desember 1945, Sekutu melancarkan operasi militer yang berdampak pada pertempuran dengan pasukan TKR dan para pemuda.

Read More

Pertempuran Ambarawa

Pertempuran Ambarawa Pertempuran Ambarawa diawali oleh mendaratnya tentara Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Kedatangan mereka disambut dengan baik oleh masyarakat Semarang karena tujuan mereka adalah untuk mengambil dan mengurus tawanan Jepang. Mereka pun berjanji tidak mengganggu kedaulatan RI. Namun, pertempuran demi pertempuran terjadi di Magelang dan Ambarawa antara pasukan Sekutu dan NICA dengan TKR. Hal ini dipicu oleh pihak Sekutu yang secara sepihak membebaskan interniran Belanda di Magelang dan Ambarawa. Kemudian Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Bethel berunding, hasilnya pasukan Sekutu mundur ke Ambarawa pada tanggal 21 November 1945. Gerakan mundur pasukan Sekutu tertahan oleh serangan dari pasukan TKR yang dipimpin Sastrodihardjo di Desa Jambu. Di Desa Ngipik pun mereka dihadang lagi oleh Batalyon I Surjosumpeno. Komandan Resimen Banyumas Kolonel Isdiman gugur ketika mencoba membebaskan dua desa yang dikuasai Sekutu. Karena Isdiman gugur, maka pimpinan diambil alih oleh Soedirman. Beliau menggunakan taktik untuk menyerang semua posisi Sekutu secara bersamaan. Sampai pada akhirnya tanggal 12 Desember 1945 pasukan Sekutu harus mundur ke Semarang.

Read More

Usaha Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia

Usaha Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
Revolusi Indonesia memiliki pola dan struktur perjuangan yang tidak seragam. Hal itu dapat dilihat dengan adanya strategi diplomasi dan perjuangan bersenjata, bahkan ada yang menggunakan revolusi sosial dengan pihak yang menentangnya. Namun di balik perbedaan pendapat tersebut, pada kenyataannya cara bertempur dan berunding tetap digunakan. Bahkan, secara langsung maupun tidak langsung kedua cara itu saling mendukung. 1. Perjuangan di Berbagai Daerah dalam Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perjuangan bangsa Indonesia belum selesai. Bangsa Indonesia masih berjuang melawan kekuatan-kekuatan yang ingin menghancurkan negara yang baru saja berdiri itu. Berikut adalah pertempuran-pertempuran dalam mempertahankan kemerdekaan. a. Pertempuran Surabaya Pendaratan tentara Sekutu (Inggris) Brigade 49 yang berasal dari divisi India ke-23 di Surabaya pada awalnya hanya bertugas untuk melucuti serdadu Jepang dan menyelamatkan tawanan Sekutu. Tentara Sekutu yang dipimpin oleh Brigjen A.W.S. Mallaby berhasil mengadakan pertemuan dengan pemerintah Indonesia dan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. 1) Inggris menjamin bahwa dalam pasukannya tidak terdapat tentara NICA (Belanda). 2) Adanya jaminan dari kedua belah pihak terhadap keamanan dan ketenteraman dalam bentuk kerja sama. 3) Untuk mendukung upaya kerja sama tersebut, maka akan segera dibentuk Kontak Biro. 4) Inggris berjanji hanya akan melucuti senjata Jepang. Tetapi pada perkembangan selanjutnya Inggris telah mengingkari janji. Terbukti pada tanggal 26 Oktober 1945, lebih dari satu peleton pasukan Inggris menyerbu penjara Kalisosok guna membebaskan seorang perwira perang RAPWI (Relief of Prisoners of War and Internees). Keesokan harinya, tanggal 27 Oktober 1945 Sekutu menduduki Dalam perjuangan kemerdekaan, mengapa Indonesia membutuhkan dukungan internasional? Lakukan diskusi dengan temanmu sebangku! Tugas Bersama B. Usaha Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Brigade 49/Divisi India ke-23 tentara Sekutu (AFNEI) di bawah komando Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby untuk pertama kali mendarat di Surabaya tanggal 25 Oktober 1945. Maka dimulailah rangkaian peristiwa terjadinya Pertempuran Surabaya. Wawasan Sosial Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 53 Pangkalan Udara Tanjung Perak, Kantor Pos Besar, Gedung Internatio, dan beberapa objek vital lainnya. Tindak provokatif ini akhirnya memupuskan kepercayaan pemerintah Indonesia terhadap Inggris di Surabaya, sekaligus menyulut pertempuran. Dalam pertempuran tersebut hampir saja memusnahkan pasukan Inggris, sebelum Soekarno memerintahkan gencatan senjata pada tanggal 30 Oktober atas permintaan Inggris. Namun, keadaan kembali memanas setelah Brigadir Jenderal Mallaby tewas dalam tembak-menembak antara Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan Inggris. Untuk membangkitkan semangat rakyat, Bung Tomo menyerukan agar rakyat Surabaya tidak takut dan tidak menyerah terhadap ancaman Sekutu. Keberanian rakyat Surabaya diperingati setiap tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan.

Read More

Peran Dunia Internasional dalam Konflik Indonesia– Belanda

 Peran Dunia Internasional dalam Konflik Indonesia– Belanda Berikut ini adalah peran lembaga internasional dalam membantu penyelesaian konflik antara Indonesia dengan Belanda. Gambar 2.2 Anggota tentara Sekutu yang ditugaskan di Indonesia di bawah pimpinan Letjend Christison. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka Tugas Mandiri 1. Sebutkan tugas pasukan Sekutu (AFNEI) di Indonesia! 2. Mengapa rakyat Indonesia tidak menyukai kedatangan pasukan Sekutu? Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 51 a. Peran Komisi Tiga Negara Akibat Belanda melanggar ketentuan gencatan senjata, PBB mengambil inisiatif untuk mengajak pihak-pihak yang bertikai ke meja perundingan. Perundingan berlangsung ditengahi oleh komisi jasa baik yang dibentuk PBB, yaitu KTN (Komisi Tiga Negara). Komisi jasa baik ini diwakili oleh Australia, Amerika Serikat, dan Belgia. Komisi Tiga Negara dibentuk untuk menyelesaikan konflik Indonesia–Belanda. Dalam perundingan tersebut, Indonesia menunjuk Australia, Belanda menunjuk Belgia, sedangkan yang menjadi penengah adalah Amerika Serikat. Tugas KTN adalah mengawasi secara langsung penghentian tembakmenembak sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB. Kesulitan yang dihadapi KTN adalah garis van Mook, karena Belanda tetap mempertahankan garis van Mook yaitu suatu garis yang menghubungkan pucuk-pucuk pasukan Belanda yang maju sesudah perintah Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan tembak-menembak. b. Peran PBB Konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda semakin berlarut-larut tanpa penyelesaian. Gagalnya peran Komisi Tiga Negara dalam menengahi konflik Indonesia– Belanda tersebut menyebabkan permasalahan ini langsung ditangani oleh PBB. Desakan masyarakat internasional melalui resolusi yang dihasilkan dalam Konferensi Asia menyebabkan PBB mengeluarkan suatu resolusi tentang penyelesaian konflik Indonesia–Belanda. Amerika Serikat pun turut serta memberi dukungan atas resolusi PBB tersebut. Isi resolusi Dewan Keamanan PBB pada tanggal 28 Januari 1949, antara lain sebagai berikut. 1) Penghentian semua operasi militer dengan segera oleh Belanda dan penghentian semua aktivitas gerilya oleh Republik. Kedua belah pihak harus bekerja sama untuk mengadakan perdamaian kembali. 2) Pembebasan dengan segera dan tidak bersyarat semua tahanan politik di daerah Republik oleh Belanda semenjak tanggal 19 Desember 1946. 3) Belanda harus memberikan kesempatan kepada pembesar-pembesar pemerintah Republik Indonesia untuk kembali ke Jogjakarta dengan segera. 4) Perundingan-perundingan akan dilakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya. 5) KTN (Komisi Tiga Negara) berganti namanya menjadi Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia (UNCI). UNCI (United Nations Commisions for Indonesia) bertugas membantu melancarkan perundingan-perundingan untuk mengurus pengembalian kekuasaan pemerintah Republik Indonesia, serta mengamati pemilihan dan berhak Gambar 2.3 Anggota Misi Militer KTN dengan perwira penghubung TNI di daerah Sumatra Tengah pada tahun 1947. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 52 Ilmu Pengetahuan Sosial SMP dan MTs Kelas IX mengajukan usul-usul mengenai berbagai hal yang dapat membantu tercapainya penyelesaian. Peran UNCI lainnya yaitu menindaklanjuti Perundingan Roem Royen dengan menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag setelah pemerintah RI kembali ke Jogjakarta.

Read More

Pertempuran

berurusan dengan pasukan Sekutu, apalagi berbagai pihak sudah merasa curiga dengan tujuan-tujuan Sekutu. Pihak Sekutu, Laksamana Muda Petterson menyatakan bahwa pasukan Sekutu datang ke Indonesia untuk melindungi rakyat dan menegakkan kembali hukum Belanda sebelum pemerintahan sipil berfungsi. Bahkan diperkuat oleh pernyataan Letjend. Christison yang mengemukakan bahwa penggunaan pasukan Sekutu sangat diperlukan untuk keamanan dan ketertiban. Namun, setelah penyampaian pernyataan itu ternyata ditindaklanjuti dengan pendaratan pasukan Belanda. Tentu saja hal tersebut membuat pemimpin nasionalis Indonesia marah dan memperingatkan tentara Sekutu agar menghentikan pendaratan pasukan Belanda yang mereka lindungi. Rakyat juga sudah curiga akan kedatangan Sekutu yang diboncengi pasukan Belanda sebagai suatu usaha untuk menggulingkan pemerintahan republik yang baru berdiri. Tampaknya peringatan pemimpin Indonesia tidak didengar. Semakin hari jumlah pasukan Belanda semakin besar. Mereka sudah mulai banyak yang berpatroli di berbagai sudut Kota Jakarta dan melakukan berbagai kekerasan terhadap penduduk, seperti penembakan dan perampasan rumah. c. Pertempuran-Pertempuran Awal Sikap tentara Sekutu yang melindungi pendaratan Belanda, mendorong para pemuda dan badan-badan perjuangan untuk segera mengorganisasi diri dan membagi kelompok menjadi satuan-satuan tempur kecil. Penyerangan terhadap patroli Belanda dan Inggris semakin sering terjadi, sehingg semakin mendorong kegiatan para pemuda untuk mendapatkan senjata dengan menyerang dan melucuti senjata Jepang. Dengan adanya bentrokan antara para pemuda dengan pasukan Belanda dan Inggris, menjadikan penegakan keamanan dan ketertiban menjadi tujuan utama tentara Sekutu. Sementara tugas untuk melucuti senjata pasukan Jepang akan dilaksanakan setelah keamanan dan ketertiban dapat dipulihkan. Pasukan Sekutu terus bergerak untuk menguasai kota-kota yang dikuasai oleh pasukan Republik. Hal tersebut membuat situasi semakin runyam sehingga memunculkan berbagai pertempuran besar antara Sekutu (Inggris dan Belanda) yang dibantu pasukan Jepang menghadapi pasukan dan pemuda Indonesia.

Read More

perjalanan sejarah Indonesia

Di dalam perjalanan sejarah Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia memasuki masa revolusi fisik. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melewati berbagai peristiwa yaitu pelucutan senjata Jepang, menghadapi tentara Sekutu dan Netherlands Indies Civil Administration (NICA), serta perjuangan politik untuk mendapatkan pengakuan internasional. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan bukanlah persoalan yang mudah. Perjuangan itu perlu mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat untuk bersatu. Fase yang kurang lebih berlangsung selama lima tahun ini kemudian dikenal dengan sebutan “fase revolusi fisik untuk mempertahankan kemerdekaan”. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Belanda dengan membonceng tentara Sekutu ingin menancapkan kekuasaannya lagi di Indonesia. Hal itu mengakibatkan munculnya konflik antara Indonesia dengan Belanda. 1. Faktor Penyebab Konflik Indonesia–Belanda Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 antara lain sebagai berikut. a. Misi Sekutu yang Pertama Pada tanggal 16 September 1945, pasukan Sekutu dengan dipimpin Laksamana Muda Petterson mendarat di Tanjung Priok dengan kapal Cumberland milik Inggris. Dalam rombongan itu juga terdapat C.H.O. Van der Plas sebagai wakil dari van Mook. Selanjutnya pasukan Sekutu membagi daerah masing-masing divisi. Kedatangan pasukan Sekutu yang diboncengi NICA menunjukkan bukti bahwa Sekutu mendukung pendudukan kembali Belanda di Indonesia. Hal ini membuat mereka menghadapi berbagai pertempuran dengan rakyat Indonesia yang tidak mau lagi dijajah Belanda. b. Pendaratan Tentara Sekutu ke Indonesia Divisi yang bertugas mengambil alih Indonesia dari tangan Jepang bernama Allied Force Nederlands East Indies (AFNEI), pimpinan Letnan Jenderal Sir Phillip Christison. Tugas AFNEI yaitu menerima penyerahan kekuatan bersenjata Jepang, membebaskan tawanan perang Sekutu dan sipil, melucuti senjata, serta mengumpulkan orang Jepang untuk dikirim kembali ke Jepang. Selain itu, AFNEI juga bertugas membangun keamanan dan ketertiban di Indonesia sebelum berfungsinya kembali pemerintah sipil. Pihak pemerintah Indonesia menginstruksikan agar tidak A. Konflik Indonesia dengan Belanda Gambar 2.1 Van der Plas, wakil van Mook. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka Panglima AFNEI Letnan Jenderal Christison melakukan perundingan dengan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 25 Oktober 1945, dan mengeluarkan pernyataan yang pada hakikatnya mengakui secara de facto negara Republik Indonesia.

Read More

Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia

Perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan berbagai cara. Pertempuran yang terjadi di berbagai tempat menunjukkan perlawanan yang dilakukan rakyat. Namun, perjuangan diplomasi yang dilakukan dengan mengadakan perundinganperundingan juga tidak kalah pentingnya. Perundingan-perundingan dilakukan untuk menarik dukungan internasional terhadap perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Pada bab ini kamu akan belajar mengenai usaha-usaha yang dilakukan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, beserta keadaan dan peristiwa politik–ekonomi setelah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Read More

praktikum

Langkah-langkah mengerjakan: 1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas lima siswa. 2. Bacalah kutipan berita di atas dengan saksama! 3. Carilah berita atau artikel lain yang mendukung atau berkaitan dengan berita di atas! 4. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan mendiskusikannya dalam kelompokmu! a. Menurutmu, apa hubungan antara jumlah penduduk miskin dengan negara berkembang? Jelaskan! b. Mengapa negara-negara berkembang umumnya memiliki masalah dengan jumlah penduduk miskin dan tingkat pendidikan warganya? c. Berdasarkan kutipan berita di atas, jelaskan masalah kemiskinan yang sedang dihadapi oleh Provinsi Sumatra Barat! d. Menurutmu, bagaimanakah masalah kemiskinan yang sedang dihadapi oleh Indonesia saat ini? e. Kini, cobalah untuk mencari posisi Provinsi Sumatra Barat pada atlasmu dan buatlah daftar yang menginformasikan data penting tentang Provinsi Sumatra Barat seperti letak, luas, batas-batas, dan kota-kota besarnya. 5. Buatlah laporan tertulisnya untuk didiskusikan dengan kelompok lain di kelas!

Read More

Wacana Sosial

Sebanyak 22,7% adalah Warga Miskin Sekitar 22,7% atau lebih dari satu juta dari 4,6 juta warga Sumatra Barat dilaporkan masih hidup miskin. Mereka tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di daerah Ranah Minang itu Dari jumlah warga miskin itu, 66,7% di antaranya hanya mengenyam pendidikan setingkat sekolah dasar (SD) atau bahkan tidak tamat. Sementara 51% di antaranya berprofesi sebagai petani. “Memang ada juga tamatan SMA atau sarjana yang miskin, tetapi jumlahnya sangatsangat kecil dan itu karena faktor malas saja,” ujar Gubernur Sumbar H. Gamawan Fauzi di Padang, kemarin. Gubernur ketika berbicara pada pendeklarasian Forum Pamong Senior Sumatra Barat, kemarin menambahkan, tingginya angka kemiskinan memiliki korelasi dengan tingkat pendidikan yang rendah. Faktor lain yang memengaruhi adalah faktor kemalasan atau rendahnya daya juang masyarakat. “Analisis sementara kita menunjukkan, salah satu penyebab utama kemiskinan itu adalah karena faktor pendidikan dan malas,” katanya. Menurut Gubernur, angka tersebut sangat serius sekaligus mengkhawatirkan. “Bayangkan saja, hampir seperempat penduduk kita ternyata hidup dalam kemiskinan, dan itu tentu sebuah kondisi yang harus bisa ditanggulangi secepatnya,” katanya. (ant) Sumber: Harian Seputar Indonesia, Kamis, 8 Desember 2005 Langkah-langkah mengerjakan: 1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas lima siswa. 2. Bacalah kutipan berita di atas dengan saksama! 3. Carilah berita atau artikel lain yang mendukung atau berkaitan dengan berita di atas! 4. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan mendiskusikannya dalam kelompokmu! a. Menurutmu, apa hubungan antara jumlah penduduk miskin dengan negara berkembang? Jelaskan! b. Mengapa negara-negara berkembang umumnya memiliki masalah dengan jumlah penduduk miskin dan tingkat pendidikan warganya? c. Berdasarkan kutipan berita di atas, jelaskan masalah kemiskinan yang sedang dihadapi oleh Provinsi Sumatra Barat! d. Menurutmu, bagaimanakah masalah kemiskinan yang sedang dihadapi oleh Indonesia saat ini? e. Kini, cobalah untuk mencari posisi Provinsi Sumatra Barat pada atlasmu dan buatlah daftar yang menginformasikan data penting tentang Provinsi Sumatra Barat seperti letak, luas, batas-batas, dan kota-kota besarnya. 5. Buatlah laporan tertulisnya untuk didiskusikan dengan kelompok lain di kelas!

Read More

soal soal latihan

II. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar! 11. Salah satu ciri negara maju adalah .... a. bekas jajahan negara lain b. bertumpu pada sektor pertanian c. menguasai teknologi tinggi d. pengangguran sangat besar 12. Berikut ini adalah sektor-sektor yang mendukung perekonomian Jepang, kecuali .... a. kehutanan c. industri b. pertanian d. perikanan 13. Sistem pertanian monokultur di Amerika Serikat yang wilayahnya khusus untuk menanam gandum disebut .... a. corn belt b. wheat belt c. elevator d. cotton belt 14. Secara umum, keadaan alam di India dibagi tiga sebagai berikut, kecuali .... a. bagian utara b. bagian tengah c. bagian selatan d. bagian barat 15. Negara berkembang yang terletak di Benua Afrika adalah .... a. Meksiko c. Iran b. Mesir d. India 1. Mengapa muncul istilah negara maju dan negara berkembang? 2. Apa saja ciri-ciri umum negara maju? 3. Masalah apa yang paling lazim dijumpai di negara berkembang? 4. Tuliskan sekurangnya tiga negara maju di kawasan Asia! 5. Jepang merupakan sebuah negara maju yang miskin sumber daya alam, menurutmu mengapa kemajuan Jepang lebih baik dari Indonesia?

Read More

3. Perubahan yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki Perubahan dikehendaki atau direncanakan,

karena memiliki kepentingan atau dirasa memberikan manfaat dalaam kehidupannya. Misalnya pengendalian jumlah penduduk, keikut sertaan masyarakat dalam Keluarga Berencana (KB) untuk mengatur kelahiran. Sedangkan perubahan yang tidak dikehendaki adalah perubahan yang berkaitan dengan hukum alam. Manusia tidak mampu mengendalikan perubahan itu. Misalnya harus pindah tempat tinggal karena bencana alam.

Read More

3. Perubahan yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki Perubahan dikehendaki atau direncanakan,

karena memiliki kepentingan atau dirasa memberikan manfaat dalaam kehidupannya. Misalnya pengendalian jumlah penduduk, keikut sertaan masyarakat dalam Keluarga Berencana (KB) untuk mengatur kelahiran. Sedangkan perubahan yang tidak dikehendaki adalah perubahan yang berkaitan dengan hukum alam. Manusia tidak mampu mengendalikan perubahan itu. Misalnya harus pindah tempat tinggal karena bencana alam.

Read More

2. Perubahan yang pengaruhnya kecil dan pengaruhnya besar Kemajuan teknologi komunikasi melalui telepon genggam/hand phone (HP) sudah menjalar sampai ke pelosok pedesaan. Degan adanya alat komunikasi ini terjdi perubahan besar dalam kehidupan C. Bentuk Perubahan 1. Perubahan yang terjadi secara cepat dan secara lambat

Jenis perubahan ini bisa direncanakan atau perubahan yang tidak direncanakan. Akibat sunami di Aceh misalnya, ternyata membawa  perubahan masyarakat sangat cepat dari aspek ekonomi dan sosial. Harta benda mereka habis dilanda banjir, sanak keluarga mereka bercerai berai dalam waktu yang sangat singkat.     Mereka dalam waktu sekejap menjadi jatuh miskin, menjadi anak yatim, perekonomian mereka hancur, lembaga pendidikan dan pemerintahan tidak berfungsi. Perubahan yang lambat misalnya, bagaimana lambannya peningkatan daya beli masyarakat. Murahnya upah buruh sehingga berpengaruh terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
Gambar 5.5. Foto keluarga di pengungsin karena bencana alam. Harta mereka habis. Sehingga hidup dengan
Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Kelas IX88
  Degan adanya alat komunikasi ini terjdi perubahan besar  dalam  kehidupan masyarakat. Orang tidak kirim kartu pos mengucapkan selamat hari raya, atau datang sendiri bersilaaturahmi akan tetapi cukup dengan sms. Dilain pihak telepon genggam tidak saja berfungsi sebagai alat komunikasi, juga alat hiburan dengan permainan game, bisa putar film dan sebagainya. Ini juga berdampak pada perilaku konsumtif pada masyarakat.

Read More

C. Bentuk Perubahan

 1. Perubahan yang terjadi secara cepat dan secara lambat.
Jenis perubahan ini bisa direncanakan atau perubahan yang tidak direncanakan. Akibat sunami di Aceh misalnya, ternyata membawa  perubahan masyarakat sangat cepat dari aspek ekonomi dan sosial. Harta benda mereka habis dilanda banjir, sanak keluarga mereka bercerai berai dalam waktu yang sangat singkat.     Mereka dalam waktu sekejap menjadi jatuh miskin, menjadi anak yatim, perekonomian mereka hancur, lembaga pendidikan dan pemerintahan tidak berfungsi. Perubahan yang lambat misalnya, bagaimana lambannya peningkatan daya beli masyarakat. Murahnya upah buruh sehingga berpengaruh terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

Read More

3. Penduduk

 Pertambahan penduduk terlalu cepat seperti di Jawa mengakibatkan terjadinya beberapa perubahan. Misalnya struktur masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. Muncul perkampungan baru dengan penduduk yang hiterogin. Di kompleks perumahan yang baru,  tinggal masyarakat majemuk karena mereka berasal dari berbagai daerah, suku bangsa, agama. Pernahkah kamu mendengar masyarakat transmigran ? Pemerintah Indonesia mencoba menciptakan pemerataan jumlah penduduk dan kesejahteraan. Karena itu dilakukan pemindahan penduduk melalui transmigrasi. Daerah yang penduduknya padat seperti Jawa, Bali dipindahkan ke Kalimantan, Sulawesi, Sumatra dan Papua. Muncullah perkempungan para transmingran. Lambat laun terjadi percampuran nilai-nilai budaya masyarakat pendatang dengan masyarakat asli. Percampuran itu disebut dengan proses akulturasi kebudayaan. Akultursi kebudayaan adalah fenomena yang timbul jika kelompok-kelompok manusia yang mempunyai
Gambar 5.3. Gambar menujukkan pedagang minuman dari tebu yang dibuat dengan mesin penggiling.(Sumber : www.speda.files.wordpress.com)
Bab V. Perubahan Sosial dan Budaya 87
kebudayaan yang berbeda-beda bertemu dan mengadakan kontak. Kontak dapat berlangsung  secara langsung dan terus menerus. Akibatnya timbul perubahan dalam pola kebudayaan yang original dari salah satu kelomppk atau ke dua-duanya. Proses akulturasi timbul bila suatu  kebudayan tertentu dihadapkan dengan unsur suatu kebudayaan asing yang berbeda. Unsur kebudayaan asing itu lambat diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayan sendiri. Disamping faktor-faktor yang menjadi penyebab perubahan sosial dan budaya, terdapat juga faktor penghambat atau faktor-faktor yang menghalangi terjadinya perubahan. Faktor-faktor itu antara lain: a. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain b. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lamban c. Sikap masyarakat yang masih sangat tradisional d. Prasangka negatif terhadap hal-hal baru atau asing atau     sikap tertutup (eksklusif).

Read More

2. Faktor-faktor

 Teknologis Faktor ini berkaitan dengana adanya penemuan baru dari masyarakat. Penemuan-penemuan baru yang terjadi dalam masyarakat dapat dalam bentuk 2 macam yaitu discovery (penemuan) dan invention (diterima/diterapkan). a. Discovery adalah penemuan baru baik berupa alat (fisik) maupun ide (non fisik). Misalnya mesin penggilingan gabah yang menghasilkan beras. b. Invention adalah kalau masyarakat sudah mengakui, menerima dan menerapkan penemuan baru itu. Masyarakat menerima proses penggilingan gabah itu sehingga meninggalkan cara lama dengan menumbuk padi. Dulu masyarakat membajak sawah dengan bantuan sapi, tetapi sekarang memakai traktor tangan. c. Dengan demikian discovary menjadi invention, walaupun memerlukan waktu yang lama untuk proses adaptasi.

Read More

1. Faktor Geografis.

 Faktor ini meliputi lingkungan fisik, lingkungan alam. Faktor fisik seperti letak geografisnya akan mempengaruhi perubahan itu. Pada daerah yang sukar untuk dijangkau tentu perubahan akan sangat lamban terjadi karena kontak budaya akan terbatas. Itu berarti bahwa perubahan budaya berkaitan dengan lingkungan alam. Banyak bangunan kuno menjadi perubah secara fisik karena faktor temperatur termasuk keadaan cuaca. Bangunan candi misalnya akan cepat ditumbuhi lumut kalau temperaturnya lembab.

Read More

B. Faktor-faktor Penyebab Perubahan

Untuk mengetahu terjadinya perubahan dalam masyarakat, tentu diperlukan pengetahuan berkaitan dengan apa yang menyebabkan terjadinya perubahan itu. Adakalanya perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu dilakukan secara sadar oleh masyarakat, tetapi juga ada perubahan yang tidak sadari. Perubahan terjadi dengan berbagai alasan. Misalnya suatu hasil budaya itu sudah tidak berfungsi lagi (rusak), perlu pembaharuan (ketinggalan jaman), untuk meningkapkan produktivitas, dan sebagainya. Karena itu harus  menyesuaikan dengan faktor-faktor lain yang sudah mengalami perubahan terlebih dahulu. Dari beberapa faktor penyebab terjadinya perubahan itu, berikut beberapa faktor yang menjadi penyebab perubahan

Read More

A. Pengertian Perubahan Sosial-Budaya

Masih ingat keadaan sekolahmu ketika kalian masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas V atau kelas VI ? Bagaimana keadaan sekolahmu, jalan-jalan yang sering kamu lewati termasuk warung  atau toko-tokonya, bangunan-bangunannya, dan orang-orang yang sering kamu jumpai ketika itu ? Apakah  ada perubahan atau masih tetap seperti yang dulu ?

Jika ditelusuri perkembangan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, bahwa perubahan itu berkaitan dengan adanya perbedaan, perbedaan itu  berkaitan dengan waktu dan keadaan masyarakat. Pada masyarakat perkotaan tentu perubahan itu akan lebih cepat terjadi dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Berkaitan dengan perubahan budaya, kita dapat mengkaitkan dengan bentukbentuk kebudayaan itu. Budaya yang bersifat fisik lebih mudah brubah. Misalnya mode pakaian, potongan rambit, bentuk rumah, bentuk meja-kursi dan sebagainya. Sedangkan budaya non fisik relatif lamban mengalami perubahan seperti, tradisi, sistem kepercayaan, etika, nilai dan norma-norma lainnya yang ada dalam masyarakat.Berikut ini salah satu contoh definisi perubahan sosial budaya di antara sekian banyak definisi yang pernah dirumuskan oleh para ahli sosiologi. Perubahan sosial budaya adalah perubahan pola perilaku, hubungan sosial, lembaga, dan struktur sosial pada waktu tertentu. Difinisi lainnya perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang kemudian mempengaruhi nilai-nilai, sikap-sikap, pola-pola perilaku antara kelompok-kelompok yang terdapat dalam masyarakat. Disamping perubahan dalam hal bentuk, ternyata perubahan itu juga berkaitan dengan fungsi. Hal ini nampak dari fungsi Stupa Burubudur ketika dulu didirikan berfungsi sebagai tempat ibadah bagi umat Budha, tetapi sekarang monumen itu lebih banyak berfungsi sebagai obyek wisata. Ditas telah disebutkan bahwa dalam perubahan sosial dan budaya masyarakat ternyata ada budaya yang mudah berubah dan ada budaya yang lamban mengalami perubahan. Berikut akan diuraikan sebabsebab terjadinya perubahan.

Read More

TUGAS LAGI

A. Pilihlah salah satu jawaban yang kamu anggap paling tepat 1. Konferensi Meja Budar (KMB) menghasilkan keputusan penting, di antaranya: a. Pengembalian hak milik Indonesia yang dirampas Belanda b. Pengakuan kedaulatan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia c. Indonesia dan Belanda sepakat untuk menghentikan peperangan d. Belanda siap menarik seluruh tentaranya dari wilayah RI
2. Indonesia menyatakan kembali ke Negara Kesatuan sejak 17 Agustus 1950 karena: a. Semua negara anggota RIS mendukungnya b. Sistem federasi sebaiknya dilaksanakan di negara-negara liberal c. NKRI sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan RI 17-8-1945 d. Negara-negara bagian tetap dikendalikan oleh Belanda
3. Jatuhnya Kabinet Sukiman-Suwiryo pada tanggal 23 Februari 1952 karena: a. Tidak tahan menghadapi partai-partai oposisi b. Dianggap condong ke Blok Barat c. Belum mampu melaksanakan politik bebas aktif d. Tidak mendapat kepercayaan dari DPR
4. Kabinet pertama yang memerintah Indonesia pada masa demokrasi liberal adalah: a. Kabinet Natsir b. Kabinet Wilopo c. Kabinet Sukiman-Suwiryo d. Kabinet Ali Sastroamidjojo 5. Sesudah Pemilu 1955, instabilitas politik Indonesia terus berlangsung karena: a. Konstituante tidak dapat melaksanakan tugasnya b. Pemilu 1955 dianggap tidak demokratis c. Adanya pertentangan antara Presiden dan DPR d. Masa keanggotaan Konstituante telah habis
6. Sistem banyak partai sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia karena: a. Terlalu banyak partai politik yang menjadi peserta Pemilu b. Sulit membangun partai politik yang kuat dan didukung oleh rakyat c. Pemerintah yang stabil tidak dapat diwujudkan d. Peluang terjadinya pertentangan antar partai semakin terbuka
EVALUASI
Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Kelas IX80
7. PRRI merupakan salah satu pergolakan yang terjadi di daerah: a. Sulawesi b. Kalimantan c. Jawa d. Sumatera
8. Pemilu 1995 menghasilkan 4 (empat) partai besar, kecuali: a. Partai Nasional Indonesia (PNI) b. Partai Indonesia Raya (Parindra) c. Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) d. Nahdatul Ulama (NU)
9. Salah satu faktor yang mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah: a. Untuk menciptakan pemerintahan yang stabil b. Untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17-8-1945 c. Konstituante tidak dapat melaksanakan tugasnya d. Terjadinya pertentangan antara para anggota Konstituante
10. Pembentukkan MPRS dan DPAS sangat konstitusional karena: a. Sesuai dengan UUDS 1950 b. Sesuai dengan hak prerogatif Presiden c. Sesuai dengan isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 d. Sesuai dengan UUD 1945

Read More

4. Pembentukan DPAS

 DPAS dibentuk dengan berdasarkan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959. Beberapa hal yang diketahui berkaitan dengan Penetapan Presiden tersebut, seperti: a. Anggota DPAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; b. Anggota DPAS berjumlah 45 orang, yang terdiri dari 12 orang wakil golongan politik, 8 orang utusan daerah, 24 wakil golongan dan satu orang ketua; c. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah; d. DPAS dipimpin oleh presiden sebagai ketua; e. Sebelum memangku jabatan, Wakil Ketua dan anggota DPAS mengangkat sumpah/janji di hadapan presiden; f. DPAS dilantik pada pada tanggal 15 Agustus 1945.

Read More

3. Penbentukkan MPRS

 Sebelum ada MPR yang tetap sesuai dengan UUD 1945, Presiden Soekarno membentuk MPRS berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Keanggotaan MPRS terdiri dari 261 orang anggota DPR, 94 orang anggota Utusan Daerah, dan 200 orang anggota Wakil Golongan. Susunan pimpinan MPRS adalah sebagai berikut:
Ketua : Chaerul Saleh. Wakil Ketua: Mr. Ali Sastroamidjojo. Wakil Ketua: K.H. Idham Khalid. Wakil Ketua: D.N. Aidit. Wakil Ketua: Kolonel Wiluyo Puspoyudo.

Read More

. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

E1.  Sidang-sidang Konstituante Tujuan Pemilu tahun 1955 adalah membentuk DPR dan Konstituante. Salah satu tugas Konstituante adalah menyusun atau merumuskan Rancangan Undang-Undang Dasar (Rancangan UUD) sebagai pengganti UUDS 1950. Sesuai dengan sifatnya yang sementara, maka UUDS 1950 harus diganti dengan UUD yang bersifat tetap. Oleh karena itu, setelah sukses membentuk Konstituante melalui Pemilu 1955, maka Konsituante diharapkan dapat melaksanakan tugasnya secara baik. Untuk itu, para anggota Konstituante mulai bersidang pada tanggal 10 Nopember 1956. Sidang Konstituante yang dilaksanakan di Bandung dipimpin oleh Wilopo SH, dan telah dibuka secara resmi dengan Pidato Presiden Soekarno. Namun dalam kenyataannya, sampai tahun 1958 Konstituante belum berhasil merumuskan Rancangan UUD sebagaimana yang diharapkan. Kegagalan Konstituante untuk merumuskan Rancangan UUD bukan karena para anggota Konstituante tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya, melainkan karena terjadinya perbedaan pendapat di antara para anggota Konstituante mengenai isi Rancangan UUD. Oleh karena itu, Sidang Konstituante cenderung dijadikan arena perdebatan antara para anggota Konstituante. Masing-masing anggota cenderung mengutamakan kepentingan partainya dan kurang memperhatikan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
1. Sebutkan 3 (tiga) hambatan yang dihadapi Pemerintah RI dalam melaksanakan pembaruan Ekonomi Nasional? 2. Sebutkan 3 (tiga) strategi yang ditempuh Pemerintah RI untuk membangun Ekonomi Nasional! Tugas 4.4
Bab IV. Peristiwa-Peristiwa Politik dan Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan 75
Para anggota Konstituante terpecah menjadi dua kelompok utama, yaitu kelompok Islam dan kelompok non Islam (nasionalis dan sosialis). Ternyata, antara kedua kelompok tersebut tidak pernah tercapai kata sepakat mengenai isi Rancangan UUD. Dengan demikian, tidak mengherankan apabila Konstituante, akhirnya gagal melaksanakan tugasnya. Dalam membangun kehidupan yang demokratis, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar. Namun, bukan berarti masing-masing pribadi, kelompok, golongan, dan/atau partai dapat memaksakan kehendaknya. Setiap perbedaan pendapat harus diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Oleh karena itu, menyalahkan demokrasi liberal sebagai penyebab kegagalan Konstituante melaksanakan tugasnya merupakan pemikiran yang kurang bijaksana. Toh negara-negara Barat, demokrasi liberal dapat dilaksanakan secara baik. Namun, adanya pendapat yang mengatakan bahwa demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia patut untuk dihargai. Berdasarkan kenyataan di atas, maka persoalan yang paling mendasar sebenarnya terletak pada kesadaran masing-masing dalam menempatkan kepentingan pribadi dan kepentingan umum (bangsa dan negara). Selama kepentingan pribadi diletakkan di atas segala-galanya, maka demokrasi model manapun tidak akan berhasil membangun kehidupan yang demokratis. Oleh karena itu, demokrasi harus diartikan sebagaimana pengertian dasarnya, yaitu kekuasaan rakyat. Artinya, masing-masing pihak harus dapat menerima pendapat pihak lain. Dengan kata lain, apabila kepentingan bangsa dan negara diletakkan di atas segala-galanya, niscaya kehidupan yang demokratis dapat diwujudkan. Seiring dengan kegagalan Konstituante merumuskan Rancangan UUD, di luar ruang Sidang Konstituante berkembang pemikiran-pemikiran yang semakin kuat untuk kembali ke UUD 1945. Pawai, rapat umum, petisi, dan demonstrasi yang menuntut agar UUD 1945 diberlakukan kembali dilancarkan di mana-mana. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan gagasan untuk kembali ke UUD 1945 dan pelaksanaan demokrasi terpimpin. Keinginan-keinginan untuk kembali ke UUD 1945 mendapat dukungan dari pimpinan ABRI (dalam hal ini Mayor Jenderal A.H. Nasution). Kemudian pimpinan ABRI menggerakkan Dewan Menteri untuk mendesak Konstituante agar segera menetapkan UUD 1945 secara konstitusional. Dewan Menteri mengadakan sidang pada tanggal 19 Februari 1959 dan menghasilkan keputusan mengenai pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945. Keputusan Dewan Menteri itu mengandung tiga hal pokok, yaitu: (1) tentang UUD 1945, (2) prosedur kembalinya ke UUD 1945, dan (3) tentang masuknya golongan fungsional ke dalam DPR. Artinya, perlu adanya pengangkatan calon anggota DPR dari partai politik dan dari golongan fungsional yang penempatannya diselang-seling secara bergantian. Di samping itu, diusulkan untuk mengangkat anggota DPR dari Golongan ABRI oleh Presiden. Sementara, untuk membantu tugas-tugas Presiden perlu dibentuk Front Nasional dengan Keputusan Presiden. Berdasarkan perkembangan tersebut, pada tanggal 25 April 1959 Presiden
Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Kelas IX76
Soekarno menyampaikan amanat di depan Sidang Konstituante yang berisi anjuran untuk kembali ke UUD 1945. Amanat Presiden itu diperdebatkan dalam Konstituante dan akhirnya diputuskan untuk melakukan pemungutan suara sesuai dengan pasal 137 UUDS 1950. Pemungutan suara pun dilaksanakan sampai tiga kali, namun gagal mencapai dua pertiga (2/3). Dengan demikian, upaya untuk menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 secara konstitusional mengalami kegagalan. Terjadilah suasana yang menegangkan dan ada partai politik yang menyatakan tidak mau datang lagi ke Sidang Konstituante. Menanggapi perkembangan yang terjadi di dalam Konstituante, maka Presiden Soekarno menganggap situasi yang terjadi sebagai keadaan darurat. Itulah situasai yang melatarbelakangi dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
2. Keluarnya Dekrit Presiden Setelah Konstituante gagal menetapkan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang diumumkan secara resmi di Istana Merdeka pada tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00. Adapun isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut: a. Pembubaran Konstituante. b. Pemberlakuan kembli UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. c. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tanggapan terhadap Dekrit Presiden adalah sebagai berikut: a. Sebagian besar masyarakat mendukung penetapan dekrit oleh Presiden Soekarno. b. Kasad memerintahkan kepada seluruh anggota TNI untuk melaksanakan dan mengamankan pelaksanaan dekrit tersebut. c.Mahkamah Agung membenarkan dekrit tersebut, d.DPR secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk terus bekerja sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Pernyataan DPR ini disampaikan dalam sidang tanggal 22 Juli 1959.

Read More

D.Pembaruan Ekonomi Nasional

 Kondisi perekonomian Indonesia yang buruk dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pelaksanaan sistem ekonomi kolonial, eksploitasi sumber daya alam pada masa pendudukan Jepang yang berorientasi pada kepentingan perang, atau sebagai akibat peperangan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Keadaan itu diperburuk dengan pelaksanaan taktik perang bumi hangus yang memporakporandakan dunia flora Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memperbaiki perekonomian dengan mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang ekonomi. Pada awal kemerdekaan, terjadi inflasi yang sangat tinggi sebagai akibat tak terkendalinya peredaran uang Jepang. Pemerintah belum bisa melarang peredaran uang Jepang karena belum memiliki mata uang sendiri. Pada waktu itu, pemerintah mengakui beredarnya tiga mata uang, yaitu: 1. Uang De Javanche Bank, 2. Uang Hindia Belanda, dan 3. Uang Jepang. Keadaan perekonomian Indonesia semakin parah sebagai akibat blokade laut oleh Belanda. Tujuannya adalah ingin menghancurkan RI melalui senjata ekonomi. Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah melalui Menteri Keuangan, Ir. Surachman merencanakan untuk mengeluarkan kebijakan pinjaman nasional dan telah disetujui oleh BP KNIP. Pinjaman itu diperkirakan mencapai Rp 1,000,000,000.oo yang dibagi menjadi dua tahap. Pinjaman itu akan dikembalikan dalam waktu 40 tahun. Kebijakan itu mendapat dukungan dari rakyat dengan bukti pemerintah mampu menghimpun tabungan rakyat sebesar Rp 500,000,000.oo. Ternyata, keadaan perekonomian tersebut terus memburuk karena berbagai kebijakan Belanda yang mencampuri urusan Indonesia. Misalnya, Belanda mengeluarkan uang NICA untuk mengganti Jepang. Sementara, pemerintah Indonesia mengeluarkan uang kertas baru, yaitu Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). Kemudian pemerintah mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI) pada 5 Juli 1946, mendirikan Banking and Trading Corporation (BTC). Di samping itu, pemerintah berhasil menyelenggarakan Konferensi Ekonomi yang pertama. Konferensi ini menghasilkan beberapa kebijakan, seperti:
Bentuklah kelompok yang terdiri dari 4-5 orang dan kerjakan soal berikut ini! 1. Apakah sistem banyak partai (multi party) dapat menjamin terwujudnya kehidupan yang demokratis! 2. Apakah sistem banyak partai dapat menjamin terjuwujudnya stabilitas nasional? 3. Mengapa tidak partai politik yang mampu memperoleh suara lebih dari 50%? Tugas4.3
Bab IV. Peristiwa-Peristiwa Politik dan Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan 71
1. Pembentukkan Badan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan (BPPBM) yang menjadi cikal bakalnya Bulog; 2. Pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN); 3. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) atas inisiatif Menteri Kemakmuran, dr. A.K. Gani. Sejak pengakuan kedaulatan, pemerintahan Indonesia dihadapkan dengan masalah gawat yang bertalian dengan dipertahankannya dominasi Belanda atas ekonomi Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa dalam KMB, pihak Indonesia telah menyetujui untuk menghormati hak-hak dan mengakui kepentingankepentingan perusahaan Belanda di Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kemerdekaan ekonomi belum tercapai karena beberapa sektor ekonomi Indonesia yang strategis masih dikuasai dan dikendalikan perusahaanperusahaan swasta Belanda. Ada lima perusahaan swasta Belanda yang memegang monopoli kegiatan ekonomi di Indonesia, yaitu: 1. Jacobson dan van den Berg, 2. Internatio, 3. Borneo-Sumatera Maatschappiy (Barsumij), 4. Lindeteves, dan 5. Geo Wehry. Kelima perusahaan itu sering disebut sebagai “the big five”, terutama karena sebagai pemegang monopoli kegiatan ekonomi Indonesia. Berkaitan dengan keadaan tersebut, sebagian besar rakyat Indonesia mendesak pemerintah Indonesia untuk mengurangi kekuasaan perusahaanperusahaan swasta Belanda dalam mengeksploitasi sumber alam Indonesia, dan sekaligus mendorong dan mendukung perkembangan perusahaan swasta pribumi Indonesia. Mereka berkeyakinan bahwa keadaan perekonomian Indonesia yang kurang menguntungkan pada revolusi fisik merupakan bukti pelaksanaan sistem ekonomi kolonial. Pada masa kolonial eksploitasi sumber daya alam dan manusia Indonesia dilakukan oleh dan untuk kepentingan penjajah. Atas dasar pemikiran di atas, maka kepemilikan asing dan non pribumi, khususnya orang Belanda dan juga Cina atas aset-aset produktif Indonesia dan pengendalian ekonomi Indonesia harus dikurangi atau dihapus sama sekali. Secara umum, bangsa Indonesia belum memiliki konsep pembangunan ekonomi nasional yang jelas. Beberapa pemimpin nasional yang berpengaruh menganjurkan pengembangan ekonomi nasional menurut pola sosialis untuk menggantikan struktur ekonomi kapitalis yang eksploitatif yang telah diwarisi dari zaman kolonial. Sementara, Dr. Sumitro Djojohadikusumo (Menkeu Kabinet Natsir) menyatakan bahwa pembaruan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional harus dilakukan dengan menghidupkan kegiatan perdagangan dan menumbuhkan kelas pengusaha. Pada waktu itu, keadaan pengusaha pribumi sangat lemah dan pengusaha non pribumi sudah kuat kedudukan dan modalnya. Oleh karena itu, Sumitro menggagas gerakan benteng, yaitu melindungi pengusaha pribumi dalam
Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Kelas IX72
persaingan dengan pengusaha non pribumi dengan memberikan kredit. Berkaitan dengan gagasan tersebut, pemerintah mengucurkan dana pinjaman yang diberikan kepada 700 pengusaha pribumi. Di samping itu, pemerintah melaksanakan industrialisasi yang dituangkan dalam Rencana Sumitro, dengan sasaran: a. Mengembangkan industri dasar dengan mendirikan pabrik semen, pemintalan, karung, dan percetakan. b. Meningkatkan produksi pangan, perbaikan prasarana, dan penanaman modal asing. Usaha mengatasi krisis moneter dilakukan pula oleh Kabinet Sukiman dengan cara nasionalisasi De Javanche Bank. Kendati mengalami krisis moneter, pemerintah melalui Menteri Keuangan Yusuf Wibisono masih memberikan perhatian kepada para pengusaha dan pedagang nasional golongan ekonomi lemah. Dengan pemberian bantuan itu diharapkan para pengusaha yang merupakan produsen dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume import. Seiring dengan peraturan membagi dua uang kertas, diadakan pula peraturan sertifikat deviden, suatu usaha untuk memberikan dasar yang sewajarnya bagi nilai rupiah. Sertifikat-sertifikat itu tidak pernah diperjualbelikan sebagai kertas berharga yang sebenarnya. Nilainya ditentuan oleh bank dan uang yang diterimanya diberikan atau dibayarkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Pada masa Kabinet Ali-Wongso, Menteri Perekonomian Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo melaksanakan sistem ekonomi baru yang disebut Sistem Benteng sebagaimana digagas oleh Sumitro Djojohadikusumo. Sistem ini sering disebut sebagai Sistem Ali-Baba.  Ali untuk menggambarkan pengusaha pribumi, sedang Baba untuk menggambarkan pengusaha non pribumi, khususnya Cina. Menurut Iskaq, pengusaha pribumi harus bekerja sama dengan pengusaha non pribumi dalam memajukan perekonomian Indonesia. Untuk itu, pemerintah akan menyediakan kredit melalui bank. Namun, sistem mengalami kegagalan karena pengusaha non pribumi lebih piawai dari pengusaha pribumi. Akibat sanering uang yang dilakukan pemerintah pada zaman Ir. Djuanda, yaitu penarikan uang dari peredaran. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Menteri Keuangan berhasil menarik sekitar Rp 1,5 milyar. Dengan uang itu dapatlah pemerintah membayar sebagian utangnya kepada Bank Sentral, untuk membiayai defisit anggaran. Pemerintah selalu mengambil uang muka dari De Javanche Bank (kini Bank Indonesia). Melalui cara tersebut sebagian uang muka dapat dibayar kembali. Dengan demikian, penyelesaian utang pemerintah dilakukan dengan pinjaman ‘paksaan’. Pada masa demokrasi liberal, Indonesia sering ditimpa gelombang pemogokan. Walaupun begitu perdagangan luar negeri masih berkembang baik. Bahkan, waktu itu Indonesia mampu membeli valuta asing sebagai simpanan. Simpanan valuta ini dapat dijual kembali, jika keadaan memaksa seperti pada pertengahan bulan Nopember 1952 Indonesia mulai menjual emasnya. Merosotnya cadangan emas itu menyebabkan nilai dasar barang ekspor Indonesia
Bab IV. Peristiwa-Peristiwa Politik dan Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan 73
menjadi buruk. Di samping itu, untuk mengurangi inflasi pemerintah harus menyediakan barang sebanyak-sebanyaknya. Usaha pemerintah Indonesia untuk menuju ekonomi nasional, ternyata tidak mudah. Adanya peristiwa Tanjung Morawa (tahun 1952) menyebabkan Kabinet Wilopo jatuh. Peristiwa Tanjung Morawa menimbulkan heboh yang demikian besar. Jatuhnya Kabinet Wilopo dan munculnya kabinet baru di bawah Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo I menandakan suatu tahap baru dalam kebijaksanaan anti penanaman modal asing yang lebih militan. Hal ini antara lain terlihat dari usaha “Indonesianisasi” yang lebih intensif, misalnya dengan bantuan pemerintah Indonesia kepada pengusaha-pengusaha pribumi untuk mengambil alih bagian yang lebih besar dari berbagai kegiatan ekonomi, seperti perdagangan impor, perbankan, perkapalan dan penggilingan beras, yang dikuasai kepentingan ekonomi Belanda dan Cina. Sebagai daerah bekas jajahan Belanda, Indonesia tidak memiliki banyak ahli, sehingga usaha mengganti sistem ekonomi kolonial ke ekonomi nasional tidak menghasilkan perubahan yang berarti. Hal tersebut mendorong lahirnya berbagai kebijakan pemerintah mengalami defisit keuangan sehingga cenderung melahirkan kebijakan untuk mencetak uang baru yang menimbulkan inflasi. Inflasi dapat menghambat produksi dikarenakan adanya kenaikan upah. Pemimpin-pemimpin nasional yang lebih pragmatis menyadari bahwa PMA baru memang harus ditarik ke Indonesia untuk mengembangkan sumber-sumber daya alam Indonesia dan mendirikan industri modern yang disertai berbagai amandemen. Undang-Undang PMA melarang PMA dalam beberapa kegiatan ekonomi, seperti pekerjaan umum, pertambangan, dan lapangan usaha lainnya di mana umumnya pengusaha-pengusaha pribumi bergerak. Meskipun pemilikan saham mayoritas tidak dilarang, namun Undang-Undang PMA ini menegaskan bahwa usaha patungan dengan mitra Indonesia akan diberikan prioritas. Situasi politik yang kacau, dan terutama nasionalisasi semua perusahaan Belanda bertalian dengan konflik mengenai status Irian Barat, jelas tidak menguntungkan usahausaha menarik arus PMA baru ke Indonesia. Malahan keadaan politik yang makin radikal dan makin anti kehadiran PMA di Indonesia, maka pada tahun 1959 Presiden Sukarno mencabut UU PMA tahun 1958. Usaha perjuangan pengembalian Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia, dilancarkan pula lewat bidang ekonomi. Pada tanggal 18 Nopember 1957 diadakan rapat umum di Jakarta. Rapat umum ini kemudian diikuti dengan aksi pemogokan total oleh kaum buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda. Pada tahun 1957 pemerintah segera mengambil tindakan antara lain : 1. Melarang beredarnya semua terbitan dan film yang berbahasa Belanda, Tanjung Morawa adalah suatu daerah kecamatan di Sumatera Timur di mana terdapat perkebunan yang dimiliki oleh asing, khususnya tembakau. Pada jaman Jepang, perkebunan itu ditinggalkan oleh kontraktornya dan oleh rakyat (dengan dorongan Jepang) perkebunan ini digarap untuk tanaman bahan makanan. Atas dasar isi perjanjian KMB, para kontraktor menuntut kembali hak atas tanah perkebunannya, dan pemerintah Republik Indonesia menyetujui tuntutan mereka. Karena tanah perkebunan itu dapat menghasilkan devisa yang diperlukan, maka kesanggupan pemerintah untuk menjamin modal asing yang ditanam di Sumatera Timur tadi diharapkan akan menarik lebih banyak modal asing yang ditanam di Indonesia. Petani banyak yang protes, tetapi disambut polisi dengan tembakan yang menyebabkan beberapa petani tewas.
Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Kelas IX74
2. Penerbangan Belanda KLM dilarang mendarat dan terbang di atas wilayah Indonesia, 3. Mulai 5 Desember 1957 semua kegiatan Konsul Belanda di Indonesia diminta dihentikan. Setelah itu terjadi pengambilalihan (nasionalisasi) modal dan berbagai perusahaan milik Belanda, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1958. Berhubung waktu itu dalam keadaan darurat, militer berperan desar dalam nasionalisasi. Beberapa contoh perusahaan yang diambilalih oleh Indonesia antara lain : a. Perbankan seperti Nederlansche Handel Maatschappy (namanya  kemudian menjadi Bank Dagang Negara). b. Perusahaan Listrik Phillips. c. Beberapa perusahaan perkebunan.

Read More