This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Rabu, 16 November 2016

perubahan sosial budaya

Perubahan (change) merupakan sebuah dimensi sosial budaya yang pada umumnya menyertai perubahan bentuk lain juga. Perubahan berkaitan dengan suatu hal atau keadaan berubah. Hal yang pasti kita tahu, bahwa perubahan tersebut bersifat dinamis, artinya akan terus bergerak sesuai dengan arah kebutuhan manusia. Setiap perubahan yang dilakukan oleh manusia selalu disertai dengan timbulnya konflik, krisis, penghapusan, atau penggantian nilai-nilai lama dengan tatanan nilai yang baru. Hal ini disebabkan adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya yang berbeda tahapan perkembangannya, sehingga terjadi ketidakserasian fungsinya bagi kehidupan. Dalam perubahan sosial budaya, manusia adalah aktor utama yang menyebabkan terjadinya perubahan (agent of change) dan merasakan hasil perubahan tersebut. Perubahan sosial budaya merupakan dua hal yang saling berkaitan. Untuk mengetahui pengertian perubahan sosial budaya, maka terlebih dahulu perlu diketahui pengertian perubahan sosial dan perubahan kebudayaan.

soal uraian

 Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!
1. Jelaskan peran perjuangan bersenjata dalam mempertahankan kemerdekaan!
2. Mengapa Indonesia perlu menarik dukungan internasional dalam perjuangan
diplomasinya?
3. Jelaskan tujuan politis Belanda dalam pembentukan RIS dan negara-negara bagian!
4. Apakah latar belakang pembentukan MPRS, DPAS, dan DPRGR yang dilakukan Presiden
Soekarno?
5. Jelaskan penyebab laju inflasi pada masa demokrasi terpimpin!

soal

Latihan Soal 2
I. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!
1. Tujuan datangnya Sekutu ke Indonesia
dalam rangka ....
a. mengembalikan kekuasaan Inggris
b. memerangi Indonesia
c. melatih tentara Indonesia
d. melucuti tentara Jepang
2. Berdasarkan Perundingan Linggajati,
wilayah RI meliputi ....
a. Jawa, Sumatra, dan Bali
b. Jawa, Sumatra, dan Madura
c. Jawa, Madura, dan Bali
d. Jawa dan Bali
3. Pemilu tahap pertama dilaksanakan pada
tanggal ....
a. 28 September 1955
b. 27 September 1955
c. 29 September 1955
d. 30 September 1955
4. Kimisi Tiga Negara dibentuk PBB dengan
tujuan ....
a. membantu menyelesaikan perselisihan
antara Indonesia dengan Belanda
b. memberi bantuan pangan dan perlengkapan
perang kepada Indonesia
c. membantu proses kemerdekaan
Indonesia
d. membantu Indonesia melawan agresi
militer Belanda
5. Pada 23 Maret 1946 terjadi pembumihangusan
sebuah kota oleh para pejuang
Indonesia sendiri. Peristiwa itu dikenal
dengan nama ....
a. pertempuran 10 November
b. peristiwa Merah Putih di Biak
c. Bandung Lautan Api
d. pertempuran Medan Area
Refleksi
Kamu sudah mempelajari perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan
kemerdekaan. Sekarang berilah tanda cek (√) pada kolom Ya atau Tidak, sesuai dengan
pemahamanmu tentang materi yang telah kamu pelajari.
No Pernyataan Ya Tidak
1. Sudah tahukah kamu, apa penyebab konflik antara Indonesia
dengan Belanda?
2. Sudahkah kamu paham, bagaimana usaha bangsa Indonesia
dalam berjuang mempertahankan kemerdekaannya?
3. Apakah di daerah tempat tinggalmu pada zaman dahulu juga
terjadi pertempuran yang hebat untuk mempertahankan
kemerdekaan Indonesia?
4. sudah pahamkah kamu mengenai adanya aktivitas diplomasi
yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mempertahankan
kemerdekaannya?
5. Apakah kamu sudah berjuang dengan gigih tanpa kenal
menyerah seperti para pejuang bangsa dalam meraih prestasi?
Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 77
6. Presiden RI semasa RIS dijabat oleh
seorang pemangku tugas presiden RI,
yaitu ....
a. Mr. Asaat
b. Mr. Muh. Yamin
c. Ir. Juanda
d. Mohammad Natsir
7. Pada masa Kabinet Natsir, Menteri
Keuangan Soemitro Djoyohadikusumo
membuat program ....
a. Gerakan Benteng
b. Gerakan Ali Baba
c. Sistem Ekonomi Benteng
d. Sistem Ekonomi Ali Baba
8. Penyebab pertempuran 10 November
1945 di Surabaya adalah ....
a. adanya bentrokan antara pejuang
Surabaya dengan pasukan Belanda
b. Inggris terang-terangan membantu
NICA
c. Belanda melakukan provokasi
terhadap pejuang Surabaya
d. tewasnya Brigjen. A. W. S. Mallaby
9. Berikut ini adalah isi dekrit Presiden 5 Juli
1959, kecuali ....
a. pembubaran Badan Konstituante
b. pencabutan UUDS 1950
c. pemberlakuan kembali UUD 1945
d. pengunduran diri presiden
10. Jumlah partai politik peserta Pemilu 1955
adalah ....
a. 28 partai c. 26 partai
b. 48 partai d. 15 partai
11. Beberapa kabinet yang sempat terbentuk
dimasa demokrasi liberal adalah sebagai
berikut, kecuali ....
a. Kabinet Natsir
b. Kabinet Sukiman
c. Kabinet Burhanudin Harahap
d. Kabinet Sultan Hamengku Buwono IX
12. Para mahasiswa menyampaikan Tritura
pada tanggal 10 Januari tahun ....
a. 1965 c. 1967
b. 1966 d. 1968
13. Bentrokan antara mahasiswa dan tentara
yang menyebabkan tewasnya Arief Rachman
Hakim terjadi pada tanggal ....
a. 24 Februari 1965
b. 24 Februari 1966
c. 24 Februari 1967
d. 24 Februari 1968
14. Tritura terdiri atas tiga poin berikut ini,
kecuali ....
a. pembubaran PKI dan ormas-ormasnya
b. bersihkan Kabinet Dwikora dari
unsur-unsur PKI
c. turunkan harga barang-barang
d. pertahankan kedudukan Presiden
Soekarno
15. Sejak dikeluarkannya Supersemar, pemerintah
mencoba untuk menata kembali
kehidupan berbangsa dan bernegara
berdasarkan ....
a. ketetapan MPR
b. Pancasila dan UUD 1945
c. agama
d. keputusan presiden

Rangkuman

™ Usaha perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan melalui cara diplomasi dan pertempuran – Cara diplomasi yang dilakukan Indonesia dengan Belanda adalah Perundingan Linggajati, Perundingan Renville, Konferensi Asia di New Delhi, Perundingan RoemRoyen, Konferensi Inter–Indonesia, dan Konferensi Meja Bundar. – Berbagai pertempuran dalam mempertahankan kemerdekaan adalah pertempuran Surabaya, Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, Pertempuran Margarana, Agresi Militer Belanda I, dan Agresi Militer Belanda II. ™ Dengan disetujuinya hasil KMB, pada tanggal 27 Desember 1949 ditandatangani naskah pengakuan kedaulatan RIS di Amsterdam. ™ Kedaulatan RIS hasil KMB memunculkan berbagai aksi protes, sehingga pada tanggal 14 Agustus 1950, parlemen dan senat RIS sebagai perwakilan rakyat mengesahkan penggantian Konstitusi RIS dengan UUDS 1950. Dengan demikian Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk kembali, dan secara resmi RIS dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950. ™ Peristiwa politik Indonesia pascapengakuan kedaulatan antara lain sebagai berikut. – Masa demokrasi liberal, meliputi pelaksanaan UUDS 1950 dan sistem multipartai, serta perencanaan dan pelaksanaan pemilu. – Dekrit Presiden 5 Juli 1959 – Masa demokrasi terpimpin, meliputi pembentukan MPRS, pembentukan DPRGR, pembubaran DPR hasil Pemilu 1955, pembentukan DPAS, penghapusan jabatan wakil presiden, ajaran Nasakom, pembatasan partai politik, serta politik poros dan politik mercusuar. – Tumbangnya Orde Lama dan naiknya Orde Baru. ™ Kebijakan pemerintah di sektor ekonomi Indonesia pada tahun 1950-an antara lain sebagai berikut. – Memperbaiki sektor ekonomi Indonesia secara bertahap dan perubahan ciri ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. – Program Gerakan Benteng. – Memotong nilai mata uang rupiah. – Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. – Mengurangi volume impor dan membantu pengusaha lemah

Keadaan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin Keadaan

Keadaan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin Keadaan berubah total saat Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin. Pemerintah menggunakan sistem ekonomi terpimpin di mana sektor ekonomi ditangani langsung oleh presiden. Akibatnya, kegiatan ekonomi sangat tergantung pada pemerintah pusat dan kegiatan ekonomi pun mengalami penurunan. Saat itu, Indonesia mulai melakukan politik mercusuar yang menuntut pembangunan fasilitas-fasilitas umum besar-besaran, seperti pembangunan Gelora Bung Karno untuk keperluan pesta olahraga GANEFO. Akibatnya uang kertas dicetak secara besar-besaran tanpa perhitungan yang mengakibatkan laju inflasi meroket tidak terkendali dan mencapai angka 650

Kondisi perekonomian Indonesia

Kondisi perekonomian Indonesia sesaat setelah proklamasi kemerdekaan sangatlah kritis. Meski secara politis kemerdekaan telah diraih, namun terdapat berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia, di antaranya adalah inflasi cukup tingi, defisit dalam perdagangan internasional, dan kekurangan tenaga ahli untuk menuju ekonomi nasional. E. Perkembangan Ekonomi Indonesia Pascapengakuan Kedaulatan Gambar 2.17 Pengambilan sumpah dan pelantikan Jenderal Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 74 Ilmu Pengetahuan Sosial SMP dan MTs Kelas IX Adapun perkembangan ekonomi Indonesia dapat kamu pelajari dalam uraian materi ini. 1. Nasionalisasi Ekonomi Sektor ekonomi Indonesia pada tahun 1950-an diwarnai oleh berbagai kebijakan pemerintah di antaranya sebagai berikut. a. Untuk memperbaiki sektor ekonomi Indonesia secara bertahap dan perubahan ciri ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. b. Pada masa Kabinet Natsir, Menteri Keuangan Soemitro Djoyohadikusumo membuat program yang dinamakan Gerakan Benteng. Gerakan Benteng bertujuan untuk menumbuhkan kelas pengusaha di tengah-tengah masyarakat Indonesia melalui kemudahan pemberian pinjaman modal bagi kaum pengusaha Indonesia. Dengan begitu, diharapkan para pengusaha Indonesia akan maju dan mampu ikut mendorong perbaikan perekonomian nasional sehingga secara perlahan ciri ekonomi kolonial akan berubah menjadi ekonomi nasional. c. Pada tahun 1950, pemerintah mengambil kebijakan untuk memotong nilai mata uang rupiah di atas Rp2,5 menjadi setengahnya. Ini dilakukan untuk menanggulangi masalah defisit kas negara yang mencapai angka Rp5,1 milliar. Kebijakan itu ditempuh oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada 19 Maret 1950. d. Melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia untuk menekan biaya ekspor dan menaikkan pendapatan. e. Mengurangi volume impor dan memberikan bantuan pengusaha lemah. Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjoyo I, Menteri Keuangan Mr. Ishak Cokrohadisuryo memunculkan Sistem Ekonomi Ali Baba. Sistem Ekonomi Ali Baba merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dari ‘Ali’ (warga pribumi) dan ‘Baba’ (warga keturunan Tionghoa) agar kedua elemen masyarakat tersebut mampu ikut mendorong perbaikan sistem ekonomi Indonesia. Seperti halnya Gerakan Benteng, sistem ekonomi Ali Baba pun memberikan fasilitas kemudahan kredit yang dalam kenyataannya disalahgunakan oleh sebagian pengusaha untuk memperkaya diri sendiri dengan mengajukan kredit tanpa melakukan pembayaran utang. Setelah melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia, akhirnya pada tahun 1958 pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap lebih dari 700 perusahaan Belanda yang masih ada. Dengan melakukan nasionalisasi terhadap berbagai perusahaan Belanda, pemerintah berharap agar Indonesia memiliki kemandirian dalam sektor ekonomi hingga tidak lagi menggantungkan kehidupan pada sistem ekonomi yang merupakan warisan kolonial Belanda. Selain itu juga mempercepat pembangunan sistem ekonomi yang berciri nasional mengingat Indonesia telah menjadi sebuah negara merdeka.

Naiknya Orde Baru

Naiknya Orde Baru Sejak dikeluarkannya Supersemar, pemerintah mencoba untuk menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Upaya penataan tersebut difokuskan pada lembaga pemerintahan. Pada pelaksanaannya, penataan tersebut berimbas pada jatuhnya Soekarno dan naiknya Soeharto sebagai pemegang kekuasaan. Sebagai tindak lanjutnya dilakukan reorganisasi MPRS. MPRS yang pada masa demokrasi terpimpin tidak dapat melaksanakan kedaulatan rakyat karena cenderung tunduk pada kebijakan pemerintah, diupayakan agar kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara dapat pulih. Selanjutnya guna menciptakan stabilitas politik, MPRS mengadakan Sidang Umum yang ke-4 di Jakarta pada tanggal 20 Juni sampai 5 Juli 1966. Keputusan penting yang dihasilkan dalam Sidang Umum tersebut adalah sebagai berikut. 1) Menetapkan Supersemar sebagai ketetapan MPR. 2) Mengembalikan kedudukan seluruh lembaga negara pada posisi yang diatur dalam UUD 1945. 3) Menetapkan rencana penyelenggaraan pemilu selambatlambatnya pada 5 Juli 1968. 4) Mencabut ketetapan MPRS yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup. 5) Menetapkan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. 6) Menetapkan pelarangan penyebaran ajaran Marxisme dan komunisme di Indonesia. 7) Menetapkan sumber tertib hukum RI dan tata urutan peraturan perundang-undangan RI. 8) Menetapkan penegasan kembali politik luar negeri RI. Dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 dimulailah koreksi total atas penyelewengan yang dilakukan oleh Orde Lama serta usaha untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Atas dasar itu, tanggal 11 Maret dijadikan sebagai hari lahirnya Orde Baru. Supersemar merupakan tonggak lahirnya Orde Baru. Wawasan Sosial Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 73 Untuk memperbaiki lembaga pemerintahan, Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk Kabinet Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat). Kabinet ini dibentuk untuk menjamin pelaksanaan Tritura di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Kabinet Ampera diresmikan pada 28 Juli 1966 untuk masa kerja dua tahun. Kabinet Ampera masih berada di bawah Presiden Soekarno, namun dalam pelaksanaannya Soeharto sebagai pemegang mandat Supersemar ditempatkan sebagai ketua presidium yang memimpin kabinet. Akibatnya, terjadi dualisme kepemimpinan nasional. Di satu sisi, Soekarno masih memegang jabatan presiden, sedang di sisi lain Soeharto menjadi pelaksana pemerintahan. Namun, pada tanggal 7–12 Maret 1967 MPRS menyelenggarakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Soekarno. Pidato jawaban presiden atas tuntutan MPRS yang diberi judul Nawaksara ditolak MPRS sehingga Presiden Soekarno harus turun dari jabatannya. Peristiwa tersebut melapangkan jalan bagi Soeharto sebagai orang yang dianggap paling berjasa dalam penanganan peristiwa G 30S/ PKI. Kemudian MPRS mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden RI. Akhirnya, dalam Sidang Umum MPRS 21–30 Maret 1968 secara resmi mengangkat Soeharto sebagai Presiden RI. Maka, kekuasaan panjang Soeharto di Indonesia selama 32 tahun pun dimulai.

Tumbangnya Orde Lama (Rezim Soekarno) dan naiknya Orde Baru (Rezim Soeharto)

Jatuhnya Rezim Soekarno dan Soeharto mempunyai kesamaan, yaitu atas andil para mahasiswa dalam aksi unjuk rasa. Berikut kamu akan memperoleh kejelasan mengenai kronologi tumbangnya Orde Lama dan naiknya Orde Baru. GANEFO diselenggarakan di Jakarta dari tanggal 10–12 November 1963. Pesta olahraga ini diikuti oleh 46 kontingen. Wawasan Sosial Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 71 a. Tumbangnya Orde Lama Peristiwa G 30S/PKI dan melambungnya harga-harga barang pokok memicu terjadinya demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat. Demonstrasi ini dipelopori oleh para mahasiswa dan pelajar. Para mahasiswa mengoordinasikan gerakan unjuk rasa mereka dengan membentuk KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), sementara para pelajar membentuk KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia). Kegiatan mahasiswa tersebut segera diikuti oleh elemen masyarakat lain. Pada tanggal 10 Januari 1966, KAMI dan KAPPI melakukan unjuk rasa besar-besaran di depan kantor DPRGR. Akhirnya, tercetuslah Tri Tuntutan Hati Nurani Rakyat atau lebih dikenal dengan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) yang terdiri atas tiga poin utama, yaitu sebagai berikut. 1) Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya. 2) Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI. 3) Turunkan harga barang-barang. Setelah dikemukakannya Tritura, pemerintah tampaknya tetap tidak mau mendengarkan tuntutan tersebut. Presiden justru melakukan perombakan Kabinet Dwikora menjadi Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan. Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan tersebut dijuluki Kabinet Seratus Menteri karena terdiri atas banyak menteri. Pada tanggal 24 Februari 1966, presiden hendak melakukan pelantikan Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan di Istana Merdeka. Saat itu, para mahasiswa berunjuk rasa dan memblokir jalan-jalan menuju Istana Merdeka untuk menggagalkan pelantikan tersebut. Dalam suasana seperti itu, terjadi bentrokan antara mahasiswa dan tentara yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa bernama Arief Rachman Hakim. Keesokan harinya, pemerintah membubarkan KAMI. Angkatan darat yang pada masa demokrasi terpimpin merupakan saingan PKI pun sejak awal jelas mendukung aksi Tritura. Bentuk dukungan yang dilakukan oleh angkatan darat meliputi beberapa hal. Misalnya, kodamkodam se-Indonesia melarang pembentukan Barisan Soekarno di wilayahnya masing-masing. Kemudian, Kodam Jaya ikut memberikan perlindungan pada mahasiswa mantan anggota KAMI saat membentuk Laskar Arief Rachman Hakim. Keamanan negara saat itu sangat gawat karena pemerintah sudah tidak mempunyai wibawa di mata rakyat. Karena itu, guna memulihkan keamanan negara, tiga orang perwira tinggi angkatan darat, yakni Mayjen. Basuki Rahmat (Menteri Urusan Veteran), Brigjen. M. Yusuf (Menteri Perindustrian), dan Brigjen. Amir Mahmud (Panglima Kodam Jaya) menghadap presiden di Istana Bogor. Pada kesempatan itu, mereka menyampaikan bahwa Angkatan Gambar 2.16 Rakyat menyambut pelantikan Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan dengan demontrasi yang menelan korban, Arief Rachman Hakim. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 72 Ilmu Pengetahuan Sosial SMP dan MTs Kelas IX Darat tidak akan pernah mengkhianati presiden. Selain itu, mereka mengusulkan agar Men/Pangad Letjen. Soeharto diberi kepercayaan untuk memulihkan keamanan. Setelah itu, presiden mengeluarkan surat perintah kepada Men/Pangad untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat itu dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Berdasarkan wewenang Supersemar, Men/Pangad segera mengambil beberapa kebijakan yang dianggap perlu di antaranya sebagai berikut. 1) Membubarkan PKI dan seluruh ormasnya serta menyatakan PKI sebagai partai terlarang. 2) Mengamankan 15 orang menteri yang diduga kuat terlibat atau mendukung G 30S/PKI 3) Membersihkan MPRS dan lembaga negara lain dari unsur-unsur G 30S/PKI dan mengembalikan peran lembaga-lembaga itu sesuai UUD 1945. b. Naiknya Orde Baru Sejak dikeluarkannya Supersemar, pemerintah mencoba untuk menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Upaya penataan tersebut difokuskan pada lembaga pemerintahan. Pada pelaksanaannya, penataan tersebut berimbas pada jatuhnya Soekarno dan naiknya Soeharto sebagai pemegang kekuasaan. Sebagai tindak lanjutnya dilakukan reorganisasi MPRS. MPRS yang pada masa demokrasi terpimpin tidak dapat melaksanakan kedaulatan rakyat karena cenderung tunduk pada kebijakan pemerintah, diupayakan agar kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara dapat pulih. Selanjutnya guna menciptakan stabilitas politik, MPRS mengadakan Sidang Umum yang ke-4 di Jakarta pada tanggal 20 Juni sampai 5 Juli 1966. Keputusan penting yang dihasilkan dalam Sidang Umum tersebut adalah sebagai berikut. 1) Menetapkan Supersemar sebagai ketetapan MPR. 2) Mengembalikan kedudukan seluruh lembaga negara pada posisi yang diatur dalam UUD 1945. 3) Menetapkan rencana penyelenggaraan pemilu selambatlambatnya pada 5 Juli 1968. 4) Mencabut ketetapan MPRS yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup. 5) Menetapkan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. 6) Menetapkan pelarangan penyebaran ajaran Marxisme dan komunisme di Indonesia. 7) Menetapkan sumber tertib hukum RI dan tata urutan peraturan perundang-undangan RI. 8) Menetapkan penegasan kembali politik luar negeri RI. Dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 dimulailah koreksi total atas penyelewengan yang dilakukan oleh Orde Lama serta usaha untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Atas dasar itu, tanggal 11 Maret dijadikan sebagai hari lahirnya Orde Baru. Supersemar merupakan tonggak lahirnya Orde Baru. Wawasan Sosial Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 73 Untuk memperbaiki lembaga pemerintahan, Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk Kabinet Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat). Kabinet ini dibentuk untuk menjamin pelaksanaan Tritura di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Kabinet Ampera diresmikan pada 28 Juli 1966 untuk masa kerja dua tahun. Kabinet Ampera masih berada di bawah Presiden Soekarno, namun dalam pelaksanaannya Soeharto sebagai pemegang mandat Supersemar ditempatkan sebagai ketua presidium yang memimpin kabinet. Akibatnya, terjadi dualisme kepemimpinan nasional. Di satu sisi, Soekarno masih memegang jabatan presiden, sedang di sisi lain Soeharto menjadi pelaksana pemerintahan. Namun, pada tanggal 7–12 Maret 1967 MPRS menyelenggarakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Soekarno. Pidato jawaban presiden atas tuntutan MPRS yang diberi judul Nawaksara ditolak MPRS sehingga Presiden Soekarno harus turun dari jabatannya. Peristiwa tersebut melapangkan jalan bagi Soeharto sebagai orang yang dianggap paling berjasa dalam penanganan peristiwa G 30S/ PKI. Kemudian MPRS mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden RI. Akhirnya, dalam Sidang Umum MPRS 21–30 Maret 1968 secara resmi mengangkat Soeharto sebagai Presiden RI. Maka, kekuasaan panjang Soeharto di Indonesia selama 32 tahun pun dimulai.

Masa Demokrasi Terpimpin

Istilah demokrasi terpimpin berasal dari penggalan sila ke empat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Sejak itu, praktis kepemimpinan dan pemerintahan bertumpu kepada Presiden Soekarno. Namun setelah diberlakukannya UUD 1945 dan demokrasi terpimpin, presiden sangat mendominasi pemerintahan dan sangat menentukan segala urusan yang berkenaan dengan penataan kehidupan politik di Indonesia. Akibat pemberlakuan demokrasi terpimpin, hakikat awal Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang telah rusak pada masa demokrasi liberal mengalami penyimpangan. Pemerintahan cenderung menjadi sentralistik, karena terpusat pada presiden saja. Kondisi tersebut menjadikan posisi presiden sangat kuat dan berkuasa, sehingga berkali-kali terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap UUD 1945 dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. a. Pembentukan MPRS Salah satu upaya yang dilakukan Presiden Soekarno untuk menata kembali pemerintahan Indonesia adalah membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) berdasarkan Penpres No.12 Tahun 1959. Menurut penpres tersebut, tugas MPRS terbatas pada kewenangan menetapkan GBHN. Gambar 2.14 Presiden Soekarno sedang membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 di Istana Merdeka. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 68 Ilmu Pengetahuan Sosial SMP dan MTs Kelas IX Dalam kurun waktu 1959–1965, MPRS sempat melaksanakan Sidang Umum sebanyak tiga kali di Gedung Merdeka Bandung. Beberapa hasil Sidang Umum tersebut menunjukkan indikasi kuat bahwa MPRS hanya berfungsi untuk memperkuat posisi presiden dan tunduk pada segala keinginan presiden. Beberapa hasil persidangan tersebut adalah sebagai berikut. 1) Penetapan pidato presiden (Manifesto Politik Republik Indonesia) sebagai GBHN. 2) Pengangkatan Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup. 3) Penetapan pidato presiden yang berjudul ‘Berdikari’ (Berdiri di Atas Kaki Sendiri) sebagai pedoman revolusi dan politik luar negeri Indonesia. Ketetapan tersebut jelas sebuah pengingkaran terhadap UUD 1945. Karena GBHN merupakan hasil persidangan MPRS yang mengacu pada kepentingan dan kebutuhan rakyat, presiden hanya menjabat selama lima tahun, dan politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif dan tidak memihak. b. Pembentukan DPRGR dan Pembubaran DPR Hasil Pemilu 1955 Presiden membubarkan DPR hasil pilihan rakyat pada Pemilu 1955. Hal ini disebabkan DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Untuk mengganti DPR, presiden membentuk DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong). Melalui Penpres No. 24 Tahun 1960 seluruh anggota DPRGR diangkat oleh presiden. Akibatnya, DPRGR pun sangat berpihak pada pemerintah serta mengikuti seluruh kebijakan dan keputusan pemerintah. Pembubaran DPR hasil pilihan rakyat pada Pemilu 1955 merupakan sebuah pengkhianatan aspirasi rakyat. Selain itu, pembubaran DPR oleh presiden sebenarnya merupakan pelanggaran serius terhadap UUD 1945, karena posisi DPR dan presiden adalah sejajar. Demikian pula dengan pengangkatan anggota DPRGR oleh presiden, karena anggota DPR seharusnya dipilih oleh rakyat. c. Pembentukan DPAS Salah satu upaya lain yang dilakukan oleh Presiden Soekarno untuk menata pemerintahan adalah membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) menurut Penpres No. 3 Tahun 1959. Pada pelaksanaannya, DPAS diketuai oleh presiden sendiri dan para anggotanya pun diangkat oleh presiden. Seperti halnya MPRS dan DPRGR, DPAS pun cenderung membela keinginan dan kebijakan pemerintah karena para anggotanya diangkat oleh presiden sendiri. Hal ini terbukti bahwa DPAS mengusulkan agar pidato presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita dijadikan GBHN yang ditempatkan sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia. Tugas Mandiri Apakah tugas MPRS yang dibentuk setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959? Dengan berlakunya kembali UUD 1945, kemudian dibentuk kabinet dengan Ir. Juanda sebagai Menteri Pertama. Kabinet yang terbentuk dinamai Kabinet Kerja dengan program yang disebut Tri Program. – Sandang pangan – Keamanan – Perjuangan merebut Irian Barat Wawasan Sosial Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 69 Lakukan diskusi dengan temanmu sebangku mengenai akibat ajaran Nasakom! Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari buku dan sumber yang lain! Tugas Bersama d. Penghapusan Jabatan Wakil Presiden Sejak 1 Desember 1956, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatannya. Sejak itulah jabatan wakil presiden kosong. Selanjutnya Presiden menetapkan jabatan wakil presiden dihapuskan dan untuk menggantikannya, presiden membuat sebuah jabatan yang disebut Menteri Pertama. Pada 9 Juli 1959, presiden membentuk sebuah kabinet yang dinamakan Kabinet Kerja. Jabatan menteri pertama dalam kabinet tersebut dijabat oleh Ir. Juanda. e. Ajaran Nasakom Ketika memasuki masa demokrasi terpimpin presiden mencoba untuk merumuskan sebuah pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyatukan tiga paham utama di Indonesia, yakni nasionalis, agama, dan komunis. Pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut dinamakan ajaran Nasakom. Presiden menyatakan bahwa Nasakom merupakan cermin kesatuan berbagai paham yang ada di Indonesia. Menurutnya, persatuan seluruh Indonesia dapat terwujud dengan menerima dan mengamalkan ajaran Nasakom. Sejak dicetuskannya ajaran Nasakom, pemerintah giat memasyarakatkan ajaran itu ke tengah-tengah masyarakat. Pada kenyataannya, ajaran Nasakom ternyata dimanfaatkan oleh PKI untuk kepentingan-kepentingan penyebaran paham komunisme di Indonesia. Perlahan-lahan, ajaran Nasakom digunakan oleh PKI untuk menggusur Pancasila sebagai dasar negara. f. Pembatasan Partai Politik Ketika memasuki masa demokrasi terpimpin, presiden mencoba membatasi kegiatan partai-partai politik. Presiden mengeluarkan penpres yang isinya membatasi ruang gerak aktivitas politik. Partai politik yang tidak memenuhi syarat sesuai penpres akan dibubarkan. Akibatnya, dari 28 partai politik yang ada menjadi 11 partai saja. Gambar 2.15 Pimpinan Partai Masyumi dan PSI. Kedua partai tersebut kemudian dinyatakan sebagai partai terlarang. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 70 Ilmu Pengetahuan Sosial SMP dan MTs Kelas IX Pembatasan jumlah dan kegiatan partai politik semakin memperkuat kedudukan dan posisi presiden, karena tidak ada lagi kontrol dan kritik jalannya pemerintahan. Beberapa partai politik yang sering bersuara kritis terhadap kebijakan presiden pun dibubarkan. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 200 Tahun 1960 dan No. 201 Tahun 1960, pada tanggal 17 Agustus 1960 pemerintah membubarkan Partai Masyumi dan Partai Sosial Indonesia (PSI). g. Politik Poros dan Politik Mercusuar Pemikiran presiden yang revolusioner ketika itu akhirnya membawa Indonesia menyimpang dari peran politik luar negeri bebas aktif yang ditandai dengan berbagai kebijakan yang menempatkan Indonesia lebih dekat dengan negaranegara blok Timur. Padahal, Indonesia merupakan salah satu negara anggota Gerakan Nonblok. Pandangan politik presiden ketika itu menyatakan bahwa di dunia ini ada dua kekuatan yang saling berlawanan yakni kekuatan OLDEFO (Old Emerging Forces) atau blok Barat dan NEFO (New Emerging Forces) atau blok Timur. Menurut presiden, OLDEFO merupakan kekuatan lama yang beranggotakan negara-negara kolonialis yang bersifat kapitalis. Sementara NEFO adalah kekuatan baru yang mewakili sikap antikolonialis dan antikapitalis. Presiden menetapkan bahwa Indonesia merupakan salah satu pilar kekuatan NEFO. Sejak itu, Indonesia cenderung menjaga jarak dengan negara-negara blok Barat dan lebih dekat dengan negara-negara blok Timur. Politik akibat pandangan NEFO dan OLDEFO tersebut berkembang menjadi lebih keras dengan dilancarkannya politik poros oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, terjadilah politik luar negeri yang mengutamakan poros tertentu seperti Poros Jakarta–Peking (Indonesia dan Cina), Poros Jakarta–Phnom Penh–Hanoi–Peking–Pyongyang (Indonesia, Kamboja, Vietnam Utara, Cina, dan Korea Utara). Hal ini berarti Indonesia lebih memihak blok sosialis/komunis, sehingga politik luar negeri tidak bebas dan aktif lagi. Selanjutnya sebagai negara yang menjadi pilar NEFO, presiden melakukan kebijakan politik mercusuar dengan membuat berbagai proyek besar untuk memunculkan citra Indonesia sebagai negara kuat. Politik mercusuar meliputi pembangunan kompleks olahraga Gelora Bung Karno dan penyelenggaraan pesta olahraga GANEFO (Games of the New Emerging Forces)

Dekrit Presiden

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Setelah dilaksanakannya Pemilu 1955, Badan Konstituante mulai bersidang untuk menyusun undang-undang dasar sebagai pengganti UUDS 1950. Namun, hingga tahun 1958 sidang tidak kunjung usai. Perdebatan berlangsung berkepanjangan dalam Gambar 2.13 Suasana Pemilu 1955. Sumber: Sejarah Nasional Indonesia IV 66 Ilmu Pengetahuan Sosial SMP dan MTs Kelas IX setiap sesi persidangan karena tidak ada pihak yang mau mengalah. Salah satu sebab yang menjadi sumber perdebatan adalah dasar negara Indonesia yang hendak dicantumkan dalam undang-undang dasar yang baru. Di tengah kondisi yang tidak menentu tersebut, pada tanggal 22 April 1959 Presiden Soekarno berpidato di tengah Sidang Badan Konstituante. Dalam pidatonya, presiden menyarankan agar Badan Konstituante menempuh langkah singkat dengan kembali ke UUD 1945. Guna merespon usul tersebut, Badan Konstituante melakukan pemungutan suara dalam dua periode, yaitu pada tanggal 29 Mei dan tanggal 2 Juni 1959. Dalam kedua pemungutan suara itu, tidak semua anggota Badan Konstituante hadir sehingga sidang tidak memenuhi kuorum. Hal ini mengakibatkan masalah semakin berlarut-larut. Krisis pemerintahan pun terjadi dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. Hal tersebut diperburuk oleh terjadinya pergolakan-pergolakan di berbagai daerah karena keresahan masyarakat akan keadaan politik yang tidak menentu. Beberapa pergolakan berkembang menjadi pemberontakan yang bertujuan menjatuhkan pemerintahan yang sah. Indonesia semakin berada di ambang kehancuran akibat berbagai pemberontakan yang timbul dan kegagalan Badan Konstituante untuk menyusun undang-undang dasar baru. Atas pertimbangan itu, maka pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut. a. Membubarkan Badan Konstituante. b. Pencabutan UUDS 1950 dan pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. c. Presiden akan segera membentuk MPR Sementara dan DPA Sementara. Dekrit yang dikeluarkan Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 itu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Mahkamah Agung juga membenarkan dekrit tersebut. Bahkan, DPR hasil Pemilu 1955 melakukan sidang untuk membahas dekrit tersebut pada tanggal 22 Juli 1959. Dari hasil sidang tersebut, DPR pun menyetujui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 secara aklamasi dan menyatakan siap untuk bekerja berdasarkan UUD 1945. Sementara itu, dari kalangan militer juga memberikan dukungan. Hal itu ditunjukkan oleh Kepala Staff Angkatan Darat TNI dengan memerintahkan pada seluruh jajaran TNI–AD untuk melaksanakan dan mengamankan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sehubungan dengan pelaksanaan jalannya pemerintahan, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memberikan pengaruh yang luar biasa. Dengan diberlakukannya UUD 1945, Presiden Soekarno menyatakan bahwa demokrasi liberal ala Barat tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Oleh karena itu, beliau mencoba menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Tugas Mandiri Sebutkan hal-hal apa saja yang melatarbelakangi presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959! Tugas Mandiri Apa sisi positif dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959? Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 67 Sisi positif dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut. a. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan. b. Memberi pedoman yang jelas (UUD 1945) bagi kelangsungan negara. c. Merintis pembentukan MPR Sementara dan DPA Sementara selama masa demokrasi liberal tertunda

Perencanaan dan Pelaksanaan Pemilu

UUDS 1950 menekankan bahwa sistem yang digunakan di Indonesia adalah sistem demokrasi liberal. Namun suasana demokratis belum terasa sepenuhnya karena orang-orang yang duduk di parlemen bukanlah wakil rakyat yang sesungguhnya, melainkan orang-orang yang diutus oleh partai politik saja. Untuk menumbuhkan suasana demokrasi yang sesungguhnya, masyarakat menuntut diadakannya pemilihan umum (pemilu). Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo I, pemerintah mencoba merintis penyelenggaraan pemilu dengan membentuk Panitia Pemilu (Papilu) pada bulan Mei 1954. Papilu merencanakan pelaksanaan pemilu dalam dua tahap, yakni sebagai berikut. 1) Pemilu tahap I diselenggarakan tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. 2) Pemilu tahap II diselenggarakan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Badan Konstituante (lembaga yang bertugas menyusun undang-undang dasar). Tugas Mandiri Mengapa rakyat menginginkan diadakan pemilu? Gambar 2.12 Tanda-tanda gambar pada pemilihan umum pertama tahun 1955. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka Tugas Mandiri Apa yang kamu ketahui tentang pengertian partai oposisi? Bandingkan jawabanmu dengan jawaban temanmu! Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 65 Pemilu baru dapat terlaksana pada masa Kabinet Burhanudin Harahap tahun 1955. Lebih dari 40 juta rakyat Indonesia berduyun-duyun datang ke tempat pemungutan suara untuk memberikan suaranya. Terlepas dari segala pergolakan dan kekacauan pada masa tersebut, pemilu pertama dapat berjalan dengan tertib, jujur, dan adil tanpa diwarnai politik uang atau paksaan pihak mana pun. Oleh karena itu, banyak ahli politik yang menyatakan bahwa Pemilu 1955 sebagai pemilu paling demokratis yang pernah dilaksanakan sepanjang sejarah Indonesia. Pemilu 1955 diikuti oleh 28 partai politik dan beberapa calon perorangan. Pemilu ini memperebutkan 272 kursi di DPR dan 520 kursi di Badan Konstituante. Pada pemilu ini, ada empat partai yang meraih kursi terbanyak. Keempat partai tersebut adalah Masyumi, PNI, PKI, dan NU. Berikut ini perolehan kursi di DPR pada Pemilu 1955. 1) Masyumi dengan perolehan 60 kursi. 2) PNI dengan perolehan 58 kursi. 3) NU dengan perolehan 47 kursi. 4) PKI dengan perolehan 32 kursi. 5) Sisa 75 kursi lainnya terbagi atas partai-partai lain dan calon perorangan. Adapun di Badan Konstituante, perolehan kursi adalah sebagai berikut. 1) Masyumi dengan perolehan 119 kursi. 2) PNI dengan perolehan 112 kursi. 3) NU dengan perolehan 91 kursi. 4) PKI dengan perolehan 80 kursi. 5) Sisa 118 kursi lainnya terbagi atas partai-partai lain dan calon perorangan. Walau Pemilu 1955 terlaksana dengan baik dan demokratis, DPR dan Badan Konstituante tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Partai-partai yang duduk di DPR maupun Badan Konstituante cenderung mementingkan kepentingan kelompoknya daripada aspirasi rakyat. Oleh karena itu, stabilitas politik menjadi tidak menentu. Keadaan tersebut memicu timbulnya pergolakan di sejumlah daerah yang memunculkan berbagai pemberontakan. Krisis politik semakin memuncak, sehingga mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit tersebut menandai berakhirnya masa demokrasi liberal di Indonesia.

kabinet

 2) Kabinet Sukiman (April 1951–Februari 1952) Kabinet ini dipimpin oleh Sukiman Wiryosanjoyo dari Masyumi dan Suwiryo dari PNI. Kabinet ini merupakan koalisi antara Partai Masyumi dengan PNI. Kabinet Sukiman jatuh karena mosi tidak percaya akibat dilaksanakannya kesepakatan antara Menteri Luar Negeri Soebandrio dengan duta besar Amerika Serikat. Hal ini disebabkan bantuan ekonomi dan militer menurut parlemen tidak sejalan dengan kebijakan politik luar negeri bebas aktif. 3) Kabinet Wilopo (April 1952–Juni 1953) Kabinet ini dipimpin oleh Mr. Wilopo. Kabinet Wilopo disebut zaken kabinet, yakni kabinet yang terdiri atas para ahli di bidangnya. Kabinet Wilopo jatuh karena mosi tidak percaya akibat terjadinya Peristiwa Tanjung Morawa di Sumatra Utara, yakni peristiwa di mana para petani dan polisi terlibat bentrokan. 4) Kabinet Ali Sastroamijoyo I (Juli 1953–Juli 1955) Kabinet ini dipimpin oleh Ali Sastroamijoyo dari PNI. Kabinet Ali Sastroamijoyo merupakan koalisi antara PNI dengan Partai Nahdatul Ulama (NU). Kabinet Ali Sastroamijoyo I jatuh karena Partai NU menarik dukungannya dan mosi tidak percaya yang diajukan parlemen tentang pergantian pucuk pimpinan angkatan darat. Keberhasilan kabinet ini adalah menyelenggarakan Konferensi Asia–Afrika. 5) Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955–Maret 1956) Kabinet ini dipimpin oleh Burhanuddin Harahap dari Masyumi. Pada masa kabinet inilah pemilu untuk pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia, yaitu pada tahun 1955. Kabinet ini juga mencatat prestasi lainnya, yakni berhasil membubarkan Uni Indonesia–Belanda. Walau begitu, kabinet ini pun akhirnya jatuh karena kurang memperoleh banyak dukungan di parlemen. 6) Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956–Maret 1957) Ali Sastroamijoyo kembali memimpin kabinet setelah jatuhnya kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan Masyumi, dengan Partai NU. Kabinet Ali Sastroamijoyo II jatuh setelah banyak terjadi pergolakan di daerah yang berujung pada pemberontakan-pemberontakan bersenjata. Kabinet Ali Sastroamijoyo I mencatat prestasi tersendiri melalui penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Konferensi Asia Afrika tahun 1955 menghasilkan Dasasila Bandung yang melatarbelakangi lahirnya Gerakan Nonblok. Wawasan Sosial 64 Ilmu Pengetahuan Sosial SMP dan MTs Kelas IX 7) Kabinet Juanda (April 1957–Juli 1959) Kabinet ini dipimpin oleh Ir. Juanda dan disebut juga dengan Kabinet Karya. Seperti halnya Kabinet Wilopo, kabinet ini merupakan zaken kabinet yang terdiri atas para ahli di bidangnya. Kabinet Juanda kemudian jatuh karena keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Program Kabinet Juanda disebut Panca Karya yang isi pokoknya adalah sebagai berikut. a) Membentuk dewan nasional. b) Normalisasi keadaan RI. c) Mempercepat pembangunan. d) Pembatalan Konferensi Meja Bundar (KMB). e) Memperjuangkan Irian Barat.

Peristiwa Politik Indonesia Pascapengakuan Kedaulatan

Setelah sekian lama bangsa Indonesia berjuang menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan dari rongrongan Sekutu dan Belanda yang masih ingin menancapkan kekuasaannya, akhirnya bangsa Indonesia berhasil kembali lagi pada cita-cita semula, yaitu pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia belum selesai dengan kembalinya ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu karena di negara kita muncul gerakan-gerakan yang berusaha untuk memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan-gerakan itu justru muncul dari masyarakat kita sendiri. Tugas Mandiri Sebutkan alasan rakyat Indonesia ingin kembali ke dalam bentuk negara kesatuan! D. Peristiwa Politik Indonesia Pascapengakuan Kedaulatan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 61 Gerakan-gerakan itu mencoba memisahkan diri dan menghimpun kekuatan-kekuatan sendiri, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Mereka berusaha memengaruhi rakyat dan menyebarkan fitnah-fitnah yang menjadikan rakyat benci terhadap negara. Kelompokkelompok yang berusaha memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu melakukan berbagai pemberontakan. Pemberontakan tersebut antara lain pemberontakan PKI (Madiun) 1948 dan pemberontakan DI/TII. 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun 1948 Pemberontakan ini dipimpin oleh Muso. Tujuan dilakukannya pemberontakan PKI Madiun adalah untuk meruntuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menggantikannya dengan negara komunis. Pemberontakan ini dapat ditumpas pada 30 September 1948.

Kembalinya Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan

Posisi Republik Indonesia yang hanya merupakan salah satu negara bagian di dalam RIS secara tidak langsung telah memperlemah posisi dan kedudukan RI sendiri. Hal inilah yang diharapkan oleh Belanda. Karena walau bagaimanapun, negaranegara bagian bentukan Belanda tersebut tentu lebih memberikan dukungan kepada Belanda sebagai pembentuknya daripada kepada Pemerintah Republik Indonesia yang jelas-jelas berseberangan dengan Belanda. Terbentuknya RIS mengakibatkan UUD 1945 hanya berlaku di Republik Indonesia yang berstatus sebagai salah satu negara bagian RIS. Sebagai undang-undang tertinggi, para pemimpin RI dan negara-negara bagian memberlakukan Konstitusi RIS. Kemudian, Ir. Soekarno diangkat sebagai presiden RIS dan Drs. Mohammad Hatta sebagai perdana menteri RIS. Karena diangkat sebagai presiden RIS, maka jabatan presiden RI kemudian dijalankan oleh Mr. Asaat dengan status sebagai pemangku tugas presiden RI. Namun dalam perkembangannya, rencana Belanda untuk tetap menanamkan pengaruhnya di Indonesia justru gagal total. Ini disebabkan sebagian besar rakyat Indonesia yang sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia mendukung Republik Indonesia, tidak menerima kenyataan bahwa negara yang mereka cintai hanya diakui sebagai salah satu negara bagian dalam RIS. Karena itu, muncul asumsi bahwa RIS merupakan negara bentukan Belanda, terutama karena adanya ketentuan pembentukan Uni Indonesia–Belanda yang dipimpin ratu Belanda. Di samping rasa syukur bahwa perjuangan bersenjata telah berakhir, di kalangan masyarakat terdapat pula rasa tidak puas terhadap hasil-hasil yang dicapai dalam KMB. Memang terbukti kemudian bahwa Belanda telah meninggalkan bom-bom waktu yang akan mengganggu ketenteraman bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan. Wawasan Sosial C. Kembalinya Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan 60 Ilmu Pengetahuan Sosial SMP dan MTs Kelas IX Akhirnya, Uni Indonesia–Belanda yang semula diharapkan Belanda akan menjadi sarana untuk memengaruhi pemerintahan di Indonesia tidak memberikan hasil apapun. Sarana RIS sebagai negara federal yang mereka ciptakan pun ternyata tidak bisa bertahan lama. Segera setelah pengakuan kedaulatan RIS melalui hasil KMB, muncul berbagai aksi protes atas pendirian RIS di berbagai wilayah Indonesia. Empat hari setelah didirikannya RIS, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang menyatakan diri keluar dari negara Jawa Timur dan kembali bergabung dengan Republik Indonesia. Kemudian disusul oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat yang keluar dari Negara Pasundan. Rangkaian aksi protes dan keluarnya kabupaten-kabupaten di berbagai negara bagian terus memuncak, hingga Negara Pasundan dan Jawa Timur lenyap begitu saja. Dalam berbagai aksi protes yang menuntut dikembalikannya bentuk negara kesatuan, banyak korban berjatuhan di manamana. Puncak semua itu terjadi saat Mohammad Natsir mengajukan mosi dalam parlemen agar pemerintah RIS mengambil tindakan tegas. Akhirnya, 13 dari 16 negara bagian RIS memenuhi tuntutan rakyat untuk membubarkan diri dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Pada 14 Agustus 1950, Parlemen dan Senat RIS sebagai perwakilan rakyat mengesahkan pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Setelah satu hari, Presiden RIS Soekarno menerima pengalihan mandat dari perdana menteri RIS dan kembali memangku jabatan presiden RI yang semasa RIS dijalankan oleh Mr. Asaat. Pada hari itu pula presiden menyatakan pembubaran RIS dan terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. RIS resmi dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950.

Konferensi Meja Bundar (KMB)

Konferensi Meja Bundar (KMB) Konferensi Meja Bundar dilaksanakan tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag. Pihak Indonesia diwakili Drs. Moh Hatta, BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II, Belanda diketuai Mr. van Maarseveen, dan UNCI oleh Chritchley sebagai peninjau. Konferensi tersebut menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1) Belanda akan mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat selambat-lambatnya pada akhir Desember 1949. 2) Penyelesaian soal Irian Barat ditangguhkan sampai tahun berikutnya sesudah pengakuan kedaulatan. 3) RIS dan Belanda akan bekerja sama dalam suatu perserikatan yang dipimpin ratu Belanda atas dasar sukarela serta persamaan derajat dan hak. 4) RIS mengembalikan hak milik Belanda, memberi hak konsensi, dan izin baru bagi perusahaan-perusahaan Belanda. 5) Semua utang bekas Hindia Belanda harus dibayar oleh RIS. 6) Pembubaran KNIL, dan RIS akan membentuk angkatan perang dengan TNI sebagai inti kekuatannya. Persetujuan KMB berhasil ditandatangani pada tanggal 2 November 1949. Kemudian tanggal 29 Oktober 1949, RI dan BFO melakukan penandatanganan piagam persetujuan Konstitusi RIS. Dengan persetujuan hasil KMB, maka berdirilah negara Indonesia dalam bentuk federal dengan nama RIS (Republik Indonesia Serikat). Negara RIS terdiri dari negara-negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Sumatra Timur, Negara Sumatra Selatan, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Indonesia Timur, dan sembilan satuan kenegaraan, yaitu Kalimantan Barat, Gambar 2.10 Konferensi Meja Bundar yang berlangsung di Den Haag, Belanda. Sumber: Ensiklopedi Umum untuk Pelajar Gambar 2.9 Suasana Konferensi Inter–Indonesia pertama di Jogjakarta. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 59 Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Bangka, Biliton, Riau, dan Jawa Tengah. Pada tanggal 23 Desember 1949 delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Moh. Hatta berangkat ke negeri Belanda untuk menandatangani naskah pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Selanjutnya Ratu Yuliana pada tanggal 27 Desember 1949 menandatangani piagam pengakuan kedaulatan RIS di Amsterdam. Pada saat yang bersamaan di Istana Merdeka Jakarta juga berlangsung penandatanganan pengakuan kedaulatan RIS dari Wali Tinggi Mahkota Belanda Lovink kepada wakil pemerintahan RIS Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Berbagai konferensi telah dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda untuk menyelesaikan pertikaian. Keberhasilan tokohtokoh nasionalis Indonesia dalam perjuangan diplomasi memaksa Belanda keluar dari Indonesia. Setelah Belanda pergi, di dalam masyarakat muncul tuntutan-tuntutan untuk kembali ke bentuk negara kesatuan sesuai dengan amanat UUD 1945.

Konferensi Inter–Indonesia

Konferensi Inter–Indonesia Konferensi Inter–Indonesia diadakan pada tanggal 19–22 Juli di Jogjakarta dan pada tanggal 30 Juli sampai tanggal 2 Agustus 1949 di Jakarta. Penyelenggaraan Konferensi InterIndonesia ini dilatarbelakangi oleh keinginan menjalin persatuan dan sikap bersama guna menghadapi Belanda dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) nanti. Pembicaraan dalam konferensi ini hampir semuanya mengenai masalah pembentukan Indonesia Serikat (RIS), terutama mengenai tata susunan dan hak pemerintah RIS di satu pihak, serta hak negara-negara bagian di lain pihak. Konferensi yang diselenggarakan antara wakil-wakil Republik Indonesia dengan pemimpin-pemimpin Bijeenkomst Voor Federal Overleg (BFO) ini menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. Gambar 2.8 Setiba di Jogjakarta Jenderal Soedirman langsung menemui presiden dan wakil presiden. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka Tugas Mandiri Apakah makna yang dapat diambil dengan kembalinya presiden, wakil presiden, dan para pejabat tinggi ke Jogjakarta? Perundingan Roem-Royen mencapai kesepakatan tanggal 7 Mei 1949 dengan melahirkan persetujuan yang kemudian dikenal dengan nama “Roem–Royen statements”. Adapun isi pokok persetujuan tersebut adalah sebagai berikut. 1) Delegasi Indonesia menyatakan kesediaan pemerintah RI untuk berikut ini. a) Menghentikan perang gerilya. b) Bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian serta menjaga ketertiban dan keamanan. c) Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. 2) Delegasi Belanda menyetujui untuk berikut ini. a) Mengembalikan pemerintahan RI di Jogjakarta. b) Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tawanan perang. c) Tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara di daerah yang dikuasai RI sebelum tanggal 19 Desember 1948 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan penduduk. d) Menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat. e) Berusaha untuk segera mengadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) sesudah pemerintah republik ke Jogjakarta. Perjanjian itu sangat menguntungkan Indonesia karena Belanda harus meninggalkan Jogjakarta, sehingga TNI dapat memasuki Jogjakarta. Presiden dan wakilnya serta pejabat tinggi pun dibebaskan dan dapat kembali ke Jogjakarta. Dengan situasi seperti itu, maka Jenderal Soedirman dapat kembali ke Jogjakarta dan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden RI di Jogjakarta. e. Konferensi Inter–Indonesia Konferensi Inter–Indonesia diadakan pada tanggal 19–22 Juli di Jogjakarta dan pada tanggal 30 Juli sampai tanggal 2 Agustus 1949 di Jakarta. Penyelenggaraan Konferensi InterIndonesia ini dilatarbelakangi oleh keinginan menjalin persatuan dan sikap bersama guna menghadapi Belanda dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) nanti. Pembicaraan dalam konferensi ini hampir semuanya mengenai masalah pembentukan Indonesia Serikat (RIS), terutama mengenai tata susunan dan hak pemerintah RIS di satu pihak, serta hak negara-negara bagian di lain pihak. Konferensi yang diselenggarakan antara wakil-wakil Republik Indonesia dengan pemimpin-pemimpin Bijeenkomst Voor Federal Overleg (BFO) ini menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. 58 Ilmu Pengetahuan Sosial SMP dan MTs Kelas IX 1) BFO mendukung tuntutan RI atas penyerahan kedaulatan tanpa ikatan-ikatan politik ataupun ekonomi. 2) Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) adalah angkatan perang nasional dan TNI menjadi inti dari APRIS. 3) Pertahanan negara adalah semata-mata hak pemerintah RIS, negara-negara bagian tidak mempunyai angkatan perang sendiri. 4) Negara Indonesia Serikat diganti namanya menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Dalam konferensi ini delegasi RI terdiri atas Moh. Hatta, Moh. Roem, Soepomo, J. Leimena, Ali Sastroamidjojo, Djoeanda, Soemitro Djojohadikoesoemo, Soekiman, Soejono Hadinoto, T.B. Simatupang, dan Soemardi. Sedangkan delegasi BFO dipimpin Sultan Hamid II dari Pontianak.

Konferensi Asia di New Delhi

Konferensi Asia di New Delhi Konferensi yang diprakarsai oleh Birma dan India ini merupakan bentuk dukungan negara-negara Asia terhadap kemerdekaan Indonesia sekaligus merupakan tekanan internasional bagi Belanda. Konferensi yang dilaksanakan tanggal 20 sampai 23 Januari 1949 ini dihadiri negara-negara Afrika dan Australia yang menghasilkan resolusi sebagai berikut. 1) Pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Jogjakarta. 2) Pembentukan pemerintahan interim yang mempunyai kemerdekaan dan politik luar negeri, sebelum tanggal 15 Maret 1949. 3) Penarikan tentara Belanda dari seluruh wilayah Indonesia. 4) Penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Serikat paling lambat tanggal 1 Januari 1950. d. Perundingan Roem–Royen Lahirnya Perundingan Roem-Royen merupakan tindak lanjut dari resolusi Dewan Keamanan PBB yang sebelumnya telah didahului dengan perundingan di Hotel Des Indes Jakarta pada tanggal 14 April 1949. Dalam perundingan ini delegasi Republik Indonesia dipimpin Moh. Roem dengan anggota Ali Sastroamidjojo, Dr. J. Leimena, Djoeanda, Soepomo, dan Latuharhary. Delegasi Belanda dipimpin oleh van Royen yang didampingi N. Blom, A. Jacob, dan J.J. van der Velde. Sementara itu wakil dari PBB (UNCI) adalah Merle Cochran. Dalam Perjanjian Renville, pihak Belanda sengaja mengangkat orang Indonesia sebagai ketua, sekretaris, dan anggota delegasi untuk menimbulkan kesan bahwa pertikaian yang sesungguhnya terjadi antara orang Indonesia sendiri dan Belanda hanya bertindak sebagai penengah. Wawasan Sosial Gambar 2.6 Suasana perundingan di atas kapal Renville. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka Gambar 2.7 Suasana Konferensi Asia di New Delhi yang membicarakan masalah Indonesia. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 57 Perundingan Roem-Royen mencapai kesepakatan tanggal 7 Mei 1949 dengan melahirkan persetujuan yang kemudian dikenal dengan nama “Roem–Royen statements”. Adapun isi pokok persetujuan tersebut adalah sebagai berikut. 1) Delegasi Indonesia menyatakan kesediaan pemerintah RI untuk berikut ini. a) Menghentikan perang gerilya. b) Bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian serta menjaga ketertiban dan keamanan. c) Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. 2) Delegasi Belanda menyetujui untuk berikut ini. a) Mengembalikan pemerintahan RI di Jogjakarta. b) Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tawanan perang. c) Tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara di daerah yang dikuasai RI sebelum tanggal 19 Desember 1948 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan penduduk. d) Menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat. e) Berusaha untuk segera mengadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) sesudah pemerintah republik ke Jogjakarta. Perjanjian itu sangat menguntungkan Indonesia karena Belanda harus meninggalkan Jogjakarta, sehingga TNI dapat memasuki Jogjakarta. Presiden dan wakilnya serta pejabat tinggi pun dibebaskan dan dapat kembali ke Jogjakarta. Dengan situasi seperti itu, maka Jenderal Soedirman dapat kembali ke Jogjakarta dan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden RI di Jogjakarta.

Perundingan Renville

Perundingan Renville Perundingan Renville diselenggarakan tanggal 8 Desember 1947 di geladak kapal perang Amerika USS Renville. Delegasi Indonesia dipimpin oleh PM. Amir Syarifudin dan delegasi Belanda dipimpin R. Abdul Kadir Widjojoatmodjo. Delegasi Indonesia pada perundingan ini antara lain Amir Syarifudin, Dr. J. Leimena, dan Ali Sastroamidjoyo. Perundingan itu menghasilkan sebuah Perjanjian Renville yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian Renville terdiri atas 10 pasal persetujuan gencatan senjata, 12 pasal prinsip politik, dan 6 pasal prinsip-prinsip tambahan. Isi Perjanjian Renville antara lain sebagai berikut. 1) Segera dikeluarkan perintah penghentian tembakmenembak di sepanjang garis van Mook. 2) Penghentian tembak-menembak segera diikuti dengan perjanjian peletakan senjata dan pembentukan daerahdaerah kosong militer. 3) RI menyetujui dibentuknya RIS dengan masa peralihan. 4) Daerah RI yang diduduki Belanda dari agresi pertama harus diakui oleh Indonesia sebagai daerah pendudukan Belanda. Perjanjian Linggajati ditentang oleh beberapa partai seperti PNI, Masyumi, Partai Rakyat Indonesia, Partai Rakyat Jelata, dan Partai Wanita. Partai penentang ini selanjutnya mendirikan organisasi Benteng Republik Indonesia. Wawasan Sosial 56 Ilmu Pengetahuan Sosial SMP dan MTs Kelas IX Perjanjian ini sangat merugikan pihak Indonesia karena wilayah Indonesia menjadi sempit dan dikepung oleh wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda dengan garis van Mook. Apalagi Indonesia harus menghadapi blokade ekonomi dari Belanda yang membuat posisi Indonesia semakin sulit.

Aktivitas Diplomasi Indonesia untuk Mempertahankan Kemerdekaan

Aktivitas Diplomasi Indonesia untuk Mempertahankan Kemerdekaan Berikut ini merupakan cara diplomasi yang dilakukan Indonesia dengan Belanda. a. Perundingan Linggajati Perundingan Linggajati yang diadakan oleh pemerintah Indonesia dan Belanda pada tanggal 10 November 1946 dan ditandatangani secara resmi pada tanggal 25 Maret 1947 menghasilkan perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Linggajati yang isi pokoknya adalah sebagai berikut.
Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatra, Jawa, dan Madura. Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 2) Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat, di mana salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. 3) Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan ratu Belanda sebagai ketuanya. Pada Perundingan Linggajati, delegasi Indonesia dipimpin Sutan Syahrir dan delegasi Belanda dipimpin Prof. Schermerhorn. Sementara itu Inggris yang menjadi penengah mengirim Lord Killearn. Anggota delegasi Indonesia terdiri atas Moh. Roem, Susanto Tirtoprojo, AG. Pringgodigdo, J. Leimena, AK. Gani, Amir Syarifudin, dan Ali Budiharjo. Sedangkan delegasi Belanda terdiri atas M. van Poll dan Dr. van Mook Akibat Perjanjian Linggajati bagi Indonesia adalah sebagai berikut. 1) Sisi positif, setelah Belanda mengakui wilayah RI secara de facto, beberapa negara menyampaikan pengakuan kedaulatan RI (Mesir, Lebanon, Suriah, dan lain-lain). 2) Sisi negatif, menimbulkan pro dan kontra dalam anggota KNIP serta jatuhnya Kabinet Syahrir.

Pertempuran Margarana di Bali

Pertempuran Margarana di Bali Akibat Perjanjian Linggajati, maka daerah Bali bukan lagi termasuk wilayah RI. Ketika Belanda hendak membentuk negara boneka yaitu Negara Indonesia Timur, Letnan Kolonel Ngurah Rai ditawari untuk bekerja sama dengan Belanda. Namun, tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh beliau. Bahkan, pada tanggal 18 November 1946 Ngurah Rai menyerang pasukan Belanda. Belanda membalasnya dengan mengerahkan semua kekuatan di Bali dan Lombok, lengkap dengan pesawat terbang. Pertempuran yang dikenal dengan Pertempuran Puputan itu dimenangkan Belanda, dan Ngurah Rai gugur beserta anak buahnya.