This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Rabu, 16 November 2016

Tumbangnya Orde Lama (Rezim Soekarno) dan naiknya Orde Baru (Rezim Soeharto)

Jatuhnya Rezim Soekarno dan Soeharto mempunyai kesamaan, yaitu atas andil para mahasiswa dalam aksi unjuk rasa. Berikut kamu akan memperoleh kejelasan mengenai kronologi tumbangnya Orde Lama dan naiknya Orde Baru. GANEFO diselenggarakan di Jakarta dari tanggal 10–12 November 1963. Pesta olahraga ini diikuti oleh 46 kontingen. Wawasan Sosial Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 71 a. Tumbangnya Orde Lama Peristiwa G 30S/PKI dan melambungnya harga-harga barang pokok memicu terjadinya demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat. Demonstrasi ini dipelopori oleh para mahasiswa dan pelajar. Para mahasiswa mengoordinasikan gerakan unjuk rasa mereka dengan membentuk KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), sementara para pelajar membentuk KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia). Kegiatan mahasiswa tersebut segera diikuti oleh elemen masyarakat lain. Pada tanggal 10 Januari 1966, KAMI dan KAPPI melakukan unjuk rasa besar-besaran di depan kantor DPRGR. Akhirnya, tercetuslah Tri Tuntutan Hati Nurani Rakyat atau lebih dikenal dengan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) yang terdiri atas tiga poin utama, yaitu sebagai berikut. 1) Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya. 2) Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI. 3) Turunkan harga barang-barang. Setelah dikemukakannya Tritura, pemerintah tampaknya tetap tidak mau mendengarkan tuntutan tersebut. Presiden justru melakukan perombakan Kabinet Dwikora menjadi Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan. Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan tersebut dijuluki Kabinet Seratus Menteri karena terdiri atas banyak menteri. Pada tanggal 24 Februari 1966, presiden hendak melakukan pelantikan Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan di Istana Merdeka. Saat itu, para mahasiswa berunjuk rasa dan memblokir jalan-jalan menuju Istana Merdeka untuk menggagalkan pelantikan tersebut. Dalam suasana seperti itu, terjadi bentrokan antara mahasiswa dan tentara yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa bernama Arief Rachman Hakim. Keesokan harinya, pemerintah membubarkan KAMI. Angkatan darat yang pada masa demokrasi terpimpin merupakan saingan PKI pun sejak awal jelas mendukung aksi Tritura. Bentuk dukungan yang dilakukan oleh angkatan darat meliputi beberapa hal. Misalnya, kodamkodam se-Indonesia melarang pembentukan Barisan Soekarno di wilayahnya masing-masing. Kemudian, Kodam Jaya ikut memberikan perlindungan pada mahasiswa mantan anggota KAMI saat membentuk Laskar Arief Rachman Hakim. Keamanan negara saat itu sangat gawat karena pemerintah sudah tidak mempunyai wibawa di mata rakyat. Karena itu, guna memulihkan keamanan negara, tiga orang perwira tinggi angkatan darat, yakni Mayjen. Basuki Rahmat (Menteri Urusan Veteran), Brigjen. M. Yusuf (Menteri Perindustrian), dan Brigjen. Amir Mahmud (Panglima Kodam Jaya) menghadap presiden di Istana Bogor. Pada kesempatan itu, mereka menyampaikan bahwa Angkatan Gambar 2.16 Rakyat menyambut pelantikan Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan dengan demontrasi yang menelan korban, Arief Rachman Hakim. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 72 Ilmu Pengetahuan Sosial SMP dan MTs Kelas IX Darat tidak akan pernah mengkhianati presiden. Selain itu, mereka mengusulkan agar Men/Pangad Letjen. Soeharto diberi kepercayaan untuk memulihkan keamanan. Setelah itu, presiden mengeluarkan surat perintah kepada Men/Pangad untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat itu dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Berdasarkan wewenang Supersemar, Men/Pangad segera mengambil beberapa kebijakan yang dianggap perlu di antaranya sebagai berikut. 1) Membubarkan PKI dan seluruh ormasnya serta menyatakan PKI sebagai partai terlarang. 2) Mengamankan 15 orang menteri yang diduga kuat terlibat atau mendukung G 30S/PKI 3) Membersihkan MPRS dan lembaga negara lain dari unsur-unsur G 30S/PKI dan mengembalikan peran lembaga-lembaga itu sesuai UUD 1945. b. Naiknya Orde Baru Sejak dikeluarkannya Supersemar, pemerintah mencoba untuk menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Upaya penataan tersebut difokuskan pada lembaga pemerintahan. Pada pelaksanaannya, penataan tersebut berimbas pada jatuhnya Soekarno dan naiknya Soeharto sebagai pemegang kekuasaan. Sebagai tindak lanjutnya dilakukan reorganisasi MPRS. MPRS yang pada masa demokrasi terpimpin tidak dapat melaksanakan kedaulatan rakyat karena cenderung tunduk pada kebijakan pemerintah, diupayakan agar kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara dapat pulih. Selanjutnya guna menciptakan stabilitas politik, MPRS mengadakan Sidang Umum yang ke-4 di Jakarta pada tanggal 20 Juni sampai 5 Juli 1966. Keputusan penting yang dihasilkan dalam Sidang Umum tersebut adalah sebagai berikut. 1) Menetapkan Supersemar sebagai ketetapan MPR. 2) Mengembalikan kedudukan seluruh lembaga negara pada posisi yang diatur dalam UUD 1945. 3) Menetapkan rencana penyelenggaraan pemilu selambatlambatnya pada 5 Juli 1968. 4) Mencabut ketetapan MPRS yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup. 5) Menetapkan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. 6) Menetapkan pelarangan penyebaran ajaran Marxisme dan komunisme di Indonesia. 7) Menetapkan sumber tertib hukum RI dan tata urutan peraturan perundang-undangan RI. 8) Menetapkan penegasan kembali politik luar negeri RI. Dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 dimulailah koreksi total atas penyelewengan yang dilakukan oleh Orde Lama serta usaha untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Atas dasar itu, tanggal 11 Maret dijadikan sebagai hari lahirnya Orde Baru. Supersemar merupakan tonggak lahirnya Orde Baru. Wawasan Sosial Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 73 Untuk memperbaiki lembaga pemerintahan, Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk Kabinet Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat). Kabinet ini dibentuk untuk menjamin pelaksanaan Tritura di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Kabinet Ampera diresmikan pada 28 Juli 1966 untuk masa kerja dua tahun. Kabinet Ampera masih berada di bawah Presiden Soekarno, namun dalam pelaksanaannya Soeharto sebagai pemegang mandat Supersemar ditempatkan sebagai ketua presidium yang memimpin kabinet. Akibatnya, terjadi dualisme kepemimpinan nasional. Di satu sisi, Soekarno masih memegang jabatan presiden, sedang di sisi lain Soeharto menjadi pelaksana pemerintahan. Namun, pada tanggal 7–12 Maret 1967 MPRS menyelenggarakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Soekarno. Pidato jawaban presiden atas tuntutan MPRS yang diberi judul Nawaksara ditolak MPRS sehingga Presiden Soekarno harus turun dari jabatannya. Peristiwa tersebut melapangkan jalan bagi Soeharto sebagai orang yang dianggap paling berjasa dalam penanganan peristiwa G 30S/ PKI. Kemudian MPRS mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden RI. Akhirnya, dalam Sidang Umum MPRS 21–30 Maret 1968 secara resmi mengangkat Soeharto sebagai Presiden RI. Maka, kekuasaan panjang Soeharto di Indonesia selama 32 tahun pun dimulai.

Masa Demokrasi Terpimpin

Istilah demokrasi terpimpin berasal dari penggalan sila ke empat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Sejak itu, praktis kepemimpinan dan pemerintahan bertumpu kepada Presiden Soekarno. Namun setelah diberlakukannya UUD 1945 dan demokrasi terpimpin, presiden sangat mendominasi pemerintahan dan sangat menentukan segala urusan yang berkenaan dengan penataan kehidupan politik di Indonesia. Akibat pemberlakuan demokrasi terpimpin, hakikat awal Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang telah rusak pada masa demokrasi liberal mengalami penyimpangan. Pemerintahan cenderung menjadi sentralistik, karena terpusat pada presiden saja. Kondisi tersebut menjadikan posisi presiden sangat kuat dan berkuasa, sehingga berkali-kali terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap UUD 1945 dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. a. Pembentukan MPRS Salah satu upaya yang dilakukan Presiden Soekarno untuk menata kembali pemerintahan Indonesia adalah membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) berdasarkan Penpres No.12 Tahun 1959. Menurut penpres tersebut, tugas MPRS terbatas pada kewenangan menetapkan GBHN. Gambar 2.14 Presiden Soekarno sedang membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 di Istana Merdeka. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 68 Ilmu Pengetahuan Sosial SMP dan MTs Kelas IX Dalam kurun waktu 1959–1965, MPRS sempat melaksanakan Sidang Umum sebanyak tiga kali di Gedung Merdeka Bandung. Beberapa hasil Sidang Umum tersebut menunjukkan indikasi kuat bahwa MPRS hanya berfungsi untuk memperkuat posisi presiden dan tunduk pada segala keinginan presiden. Beberapa hasil persidangan tersebut adalah sebagai berikut. 1) Penetapan pidato presiden (Manifesto Politik Republik Indonesia) sebagai GBHN. 2) Pengangkatan Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup. 3) Penetapan pidato presiden yang berjudul ‘Berdikari’ (Berdiri di Atas Kaki Sendiri) sebagai pedoman revolusi dan politik luar negeri Indonesia. Ketetapan tersebut jelas sebuah pengingkaran terhadap UUD 1945. Karena GBHN merupakan hasil persidangan MPRS yang mengacu pada kepentingan dan kebutuhan rakyat, presiden hanya menjabat selama lima tahun, dan politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif dan tidak memihak. b. Pembentukan DPRGR dan Pembubaran DPR Hasil Pemilu 1955 Presiden membubarkan DPR hasil pilihan rakyat pada Pemilu 1955. Hal ini disebabkan DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Untuk mengganti DPR, presiden membentuk DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong). Melalui Penpres No. 24 Tahun 1960 seluruh anggota DPRGR diangkat oleh presiden. Akibatnya, DPRGR pun sangat berpihak pada pemerintah serta mengikuti seluruh kebijakan dan keputusan pemerintah. Pembubaran DPR hasil pilihan rakyat pada Pemilu 1955 merupakan sebuah pengkhianatan aspirasi rakyat. Selain itu, pembubaran DPR oleh presiden sebenarnya merupakan pelanggaran serius terhadap UUD 1945, karena posisi DPR dan presiden adalah sejajar. Demikian pula dengan pengangkatan anggota DPRGR oleh presiden, karena anggota DPR seharusnya dipilih oleh rakyat. c. Pembentukan DPAS Salah satu upaya lain yang dilakukan oleh Presiden Soekarno untuk menata pemerintahan adalah membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) menurut Penpres No. 3 Tahun 1959. Pada pelaksanaannya, DPAS diketuai oleh presiden sendiri dan para anggotanya pun diangkat oleh presiden. Seperti halnya MPRS dan DPRGR, DPAS pun cenderung membela keinginan dan kebijakan pemerintah karena para anggotanya diangkat oleh presiden sendiri. Hal ini terbukti bahwa DPAS mengusulkan agar pidato presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita dijadikan GBHN yang ditempatkan sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia. Tugas Mandiri Apakah tugas MPRS yang dibentuk setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959? Dengan berlakunya kembali UUD 1945, kemudian dibentuk kabinet dengan Ir. Juanda sebagai Menteri Pertama. Kabinet yang terbentuk dinamai Kabinet Kerja dengan program yang disebut Tri Program. – Sandang pangan – Keamanan – Perjuangan merebut Irian Barat Wawasan Sosial Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 69 Lakukan diskusi dengan temanmu sebangku mengenai akibat ajaran Nasakom! Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari buku dan sumber yang lain! Tugas Bersama d. Penghapusan Jabatan Wakil Presiden Sejak 1 Desember 1956, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatannya. Sejak itulah jabatan wakil presiden kosong. Selanjutnya Presiden menetapkan jabatan wakil presiden dihapuskan dan untuk menggantikannya, presiden membuat sebuah jabatan yang disebut Menteri Pertama. Pada 9 Juli 1959, presiden membentuk sebuah kabinet yang dinamakan Kabinet Kerja. Jabatan menteri pertama dalam kabinet tersebut dijabat oleh Ir. Juanda. e. Ajaran Nasakom Ketika memasuki masa demokrasi terpimpin presiden mencoba untuk merumuskan sebuah pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyatukan tiga paham utama di Indonesia, yakni nasionalis, agama, dan komunis. Pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut dinamakan ajaran Nasakom. Presiden menyatakan bahwa Nasakom merupakan cermin kesatuan berbagai paham yang ada di Indonesia. Menurutnya, persatuan seluruh Indonesia dapat terwujud dengan menerima dan mengamalkan ajaran Nasakom. Sejak dicetuskannya ajaran Nasakom, pemerintah giat memasyarakatkan ajaran itu ke tengah-tengah masyarakat. Pada kenyataannya, ajaran Nasakom ternyata dimanfaatkan oleh PKI untuk kepentingan-kepentingan penyebaran paham komunisme di Indonesia. Perlahan-lahan, ajaran Nasakom digunakan oleh PKI untuk menggusur Pancasila sebagai dasar negara. f. Pembatasan Partai Politik Ketika memasuki masa demokrasi terpimpin, presiden mencoba membatasi kegiatan partai-partai politik. Presiden mengeluarkan penpres yang isinya membatasi ruang gerak aktivitas politik. Partai politik yang tidak memenuhi syarat sesuai penpres akan dibubarkan. Akibatnya, dari 28 partai politik yang ada menjadi 11 partai saja. Gambar 2.15 Pimpinan Partai Masyumi dan PSI. Kedua partai tersebut kemudian dinyatakan sebagai partai terlarang. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 70 Ilmu Pengetahuan Sosial SMP dan MTs Kelas IX Pembatasan jumlah dan kegiatan partai politik semakin memperkuat kedudukan dan posisi presiden, karena tidak ada lagi kontrol dan kritik jalannya pemerintahan. Beberapa partai politik yang sering bersuara kritis terhadap kebijakan presiden pun dibubarkan. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 200 Tahun 1960 dan No. 201 Tahun 1960, pada tanggal 17 Agustus 1960 pemerintah membubarkan Partai Masyumi dan Partai Sosial Indonesia (PSI). g. Politik Poros dan Politik Mercusuar Pemikiran presiden yang revolusioner ketika itu akhirnya membawa Indonesia menyimpang dari peran politik luar negeri bebas aktif yang ditandai dengan berbagai kebijakan yang menempatkan Indonesia lebih dekat dengan negaranegara blok Timur. Padahal, Indonesia merupakan salah satu negara anggota Gerakan Nonblok. Pandangan politik presiden ketika itu menyatakan bahwa di dunia ini ada dua kekuatan yang saling berlawanan yakni kekuatan OLDEFO (Old Emerging Forces) atau blok Barat dan NEFO (New Emerging Forces) atau blok Timur. Menurut presiden, OLDEFO merupakan kekuatan lama yang beranggotakan negara-negara kolonialis yang bersifat kapitalis. Sementara NEFO adalah kekuatan baru yang mewakili sikap antikolonialis dan antikapitalis. Presiden menetapkan bahwa Indonesia merupakan salah satu pilar kekuatan NEFO. Sejak itu, Indonesia cenderung menjaga jarak dengan negara-negara blok Barat dan lebih dekat dengan negara-negara blok Timur. Politik akibat pandangan NEFO dan OLDEFO tersebut berkembang menjadi lebih keras dengan dilancarkannya politik poros oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, terjadilah politik luar negeri yang mengutamakan poros tertentu seperti Poros Jakarta–Peking (Indonesia dan Cina), Poros Jakarta–Phnom Penh–Hanoi–Peking–Pyongyang (Indonesia, Kamboja, Vietnam Utara, Cina, dan Korea Utara). Hal ini berarti Indonesia lebih memihak blok sosialis/komunis, sehingga politik luar negeri tidak bebas dan aktif lagi. Selanjutnya sebagai negara yang menjadi pilar NEFO, presiden melakukan kebijakan politik mercusuar dengan membuat berbagai proyek besar untuk memunculkan citra Indonesia sebagai negara kuat. Politik mercusuar meliputi pembangunan kompleks olahraga Gelora Bung Karno dan penyelenggaraan pesta olahraga GANEFO (Games of the New Emerging Forces)

Dekrit Presiden

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Setelah dilaksanakannya Pemilu 1955, Badan Konstituante mulai bersidang untuk menyusun undang-undang dasar sebagai pengganti UUDS 1950. Namun, hingga tahun 1958 sidang tidak kunjung usai. Perdebatan berlangsung berkepanjangan dalam Gambar 2.13 Suasana Pemilu 1955. Sumber: Sejarah Nasional Indonesia IV 66 Ilmu Pengetahuan Sosial SMP dan MTs Kelas IX setiap sesi persidangan karena tidak ada pihak yang mau mengalah. Salah satu sebab yang menjadi sumber perdebatan adalah dasar negara Indonesia yang hendak dicantumkan dalam undang-undang dasar yang baru. Di tengah kondisi yang tidak menentu tersebut, pada tanggal 22 April 1959 Presiden Soekarno berpidato di tengah Sidang Badan Konstituante. Dalam pidatonya, presiden menyarankan agar Badan Konstituante menempuh langkah singkat dengan kembali ke UUD 1945. Guna merespon usul tersebut, Badan Konstituante melakukan pemungutan suara dalam dua periode, yaitu pada tanggal 29 Mei dan tanggal 2 Juni 1959. Dalam kedua pemungutan suara itu, tidak semua anggota Badan Konstituante hadir sehingga sidang tidak memenuhi kuorum. Hal ini mengakibatkan masalah semakin berlarut-larut. Krisis pemerintahan pun terjadi dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. Hal tersebut diperburuk oleh terjadinya pergolakan-pergolakan di berbagai daerah karena keresahan masyarakat akan keadaan politik yang tidak menentu. Beberapa pergolakan berkembang menjadi pemberontakan yang bertujuan menjatuhkan pemerintahan yang sah. Indonesia semakin berada di ambang kehancuran akibat berbagai pemberontakan yang timbul dan kegagalan Badan Konstituante untuk menyusun undang-undang dasar baru. Atas pertimbangan itu, maka pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut. a. Membubarkan Badan Konstituante. b. Pencabutan UUDS 1950 dan pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. c. Presiden akan segera membentuk MPR Sementara dan DPA Sementara. Dekrit yang dikeluarkan Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 itu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Mahkamah Agung juga membenarkan dekrit tersebut. Bahkan, DPR hasil Pemilu 1955 melakukan sidang untuk membahas dekrit tersebut pada tanggal 22 Juli 1959. Dari hasil sidang tersebut, DPR pun menyetujui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 secara aklamasi dan menyatakan siap untuk bekerja berdasarkan UUD 1945. Sementara itu, dari kalangan militer juga memberikan dukungan. Hal itu ditunjukkan oleh Kepala Staff Angkatan Darat TNI dengan memerintahkan pada seluruh jajaran TNI–AD untuk melaksanakan dan mengamankan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sehubungan dengan pelaksanaan jalannya pemerintahan, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memberikan pengaruh yang luar biasa. Dengan diberlakukannya UUD 1945, Presiden Soekarno menyatakan bahwa demokrasi liberal ala Barat tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Oleh karena itu, beliau mencoba menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Tugas Mandiri Sebutkan hal-hal apa saja yang melatarbelakangi presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959! Tugas Mandiri Apa sisi positif dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959? Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 67 Sisi positif dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut. a. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan. b. Memberi pedoman yang jelas (UUD 1945) bagi kelangsungan negara. c. Merintis pembentukan MPR Sementara dan DPA Sementara selama masa demokrasi liberal tertunda

Perencanaan dan Pelaksanaan Pemilu

UUDS 1950 menekankan bahwa sistem yang digunakan di Indonesia adalah sistem demokrasi liberal. Namun suasana demokratis belum terasa sepenuhnya karena orang-orang yang duduk di parlemen bukanlah wakil rakyat yang sesungguhnya, melainkan orang-orang yang diutus oleh partai politik saja. Untuk menumbuhkan suasana demokrasi yang sesungguhnya, masyarakat menuntut diadakannya pemilihan umum (pemilu). Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo I, pemerintah mencoba merintis penyelenggaraan pemilu dengan membentuk Panitia Pemilu (Papilu) pada bulan Mei 1954. Papilu merencanakan pelaksanaan pemilu dalam dua tahap, yakni sebagai berikut. 1) Pemilu tahap I diselenggarakan tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. 2) Pemilu tahap II diselenggarakan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Badan Konstituante (lembaga yang bertugas menyusun undang-undang dasar). Tugas Mandiri Mengapa rakyat menginginkan diadakan pemilu? Gambar 2.12 Tanda-tanda gambar pada pemilihan umum pertama tahun 1955. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka Tugas Mandiri Apa yang kamu ketahui tentang pengertian partai oposisi? Bandingkan jawabanmu dengan jawaban temanmu! Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 65 Pemilu baru dapat terlaksana pada masa Kabinet Burhanudin Harahap tahun 1955. Lebih dari 40 juta rakyat Indonesia berduyun-duyun datang ke tempat pemungutan suara untuk memberikan suaranya. Terlepas dari segala pergolakan dan kekacauan pada masa tersebut, pemilu pertama dapat berjalan dengan tertib, jujur, dan adil tanpa diwarnai politik uang atau paksaan pihak mana pun. Oleh karena itu, banyak ahli politik yang menyatakan bahwa Pemilu 1955 sebagai pemilu paling demokratis yang pernah dilaksanakan sepanjang sejarah Indonesia. Pemilu 1955 diikuti oleh 28 partai politik dan beberapa calon perorangan. Pemilu ini memperebutkan 272 kursi di DPR dan 520 kursi di Badan Konstituante. Pada pemilu ini, ada empat partai yang meraih kursi terbanyak. Keempat partai tersebut adalah Masyumi, PNI, PKI, dan NU. Berikut ini perolehan kursi di DPR pada Pemilu 1955. 1) Masyumi dengan perolehan 60 kursi. 2) PNI dengan perolehan 58 kursi. 3) NU dengan perolehan 47 kursi. 4) PKI dengan perolehan 32 kursi. 5) Sisa 75 kursi lainnya terbagi atas partai-partai lain dan calon perorangan. Adapun di Badan Konstituante, perolehan kursi adalah sebagai berikut. 1) Masyumi dengan perolehan 119 kursi. 2) PNI dengan perolehan 112 kursi. 3) NU dengan perolehan 91 kursi. 4) PKI dengan perolehan 80 kursi. 5) Sisa 118 kursi lainnya terbagi atas partai-partai lain dan calon perorangan. Walau Pemilu 1955 terlaksana dengan baik dan demokratis, DPR dan Badan Konstituante tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Partai-partai yang duduk di DPR maupun Badan Konstituante cenderung mementingkan kepentingan kelompoknya daripada aspirasi rakyat. Oleh karena itu, stabilitas politik menjadi tidak menentu. Keadaan tersebut memicu timbulnya pergolakan di sejumlah daerah yang memunculkan berbagai pemberontakan. Krisis politik semakin memuncak, sehingga mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit tersebut menandai berakhirnya masa demokrasi liberal di Indonesia.

kabinet

 2) Kabinet Sukiman (April 1951–Februari 1952) Kabinet ini dipimpin oleh Sukiman Wiryosanjoyo dari Masyumi dan Suwiryo dari PNI. Kabinet ini merupakan koalisi antara Partai Masyumi dengan PNI. Kabinet Sukiman jatuh karena mosi tidak percaya akibat dilaksanakannya kesepakatan antara Menteri Luar Negeri Soebandrio dengan duta besar Amerika Serikat. Hal ini disebabkan bantuan ekonomi dan militer menurut parlemen tidak sejalan dengan kebijakan politik luar negeri bebas aktif. 3) Kabinet Wilopo (April 1952–Juni 1953) Kabinet ini dipimpin oleh Mr. Wilopo. Kabinet Wilopo disebut zaken kabinet, yakni kabinet yang terdiri atas para ahli di bidangnya. Kabinet Wilopo jatuh karena mosi tidak percaya akibat terjadinya Peristiwa Tanjung Morawa di Sumatra Utara, yakni peristiwa di mana para petani dan polisi terlibat bentrokan. 4) Kabinet Ali Sastroamijoyo I (Juli 1953–Juli 1955) Kabinet ini dipimpin oleh Ali Sastroamijoyo dari PNI. Kabinet Ali Sastroamijoyo merupakan koalisi antara PNI dengan Partai Nahdatul Ulama (NU). Kabinet Ali Sastroamijoyo I jatuh karena Partai NU menarik dukungannya dan mosi tidak percaya yang diajukan parlemen tentang pergantian pucuk pimpinan angkatan darat. Keberhasilan kabinet ini adalah menyelenggarakan Konferensi Asia–Afrika. 5) Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955–Maret 1956) Kabinet ini dipimpin oleh Burhanuddin Harahap dari Masyumi. Pada masa kabinet inilah pemilu untuk pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia, yaitu pada tahun 1955. Kabinet ini juga mencatat prestasi lainnya, yakni berhasil membubarkan Uni Indonesia–Belanda. Walau begitu, kabinet ini pun akhirnya jatuh karena kurang memperoleh banyak dukungan di parlemen. 6) Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956–Maret 1957) Ali Sastroamijoyo kembali memimpin kabinet setelah jatuhnya kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan Masyumi, dengan Partai NU. Kabinet Ali Sastroamijoyo II jatuh setelah banyak terjadi pergolakan di daerah yang berujung pada pemberontakan-pemberontakan bersenjata. Kabinet Ali Sastroamijoyo I mencatat prestasi tersendiri melalui penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Konferensi Asia Afrika tahun 1955 menghasilkan Dasasila Bandung yang melatarbelakangi lahirnya Gerakan Nonblok. Wawasan Sosial 64 Ilmu Pengetahuan Sosial SMP dan MTs Kelas IX 7) Kabinet Juanda (April 1957–Juli 1959) Kabinet ini dipimpin oleh Ir. Juanda dan disebut juga dengan Kabinet Karya. Seperti halnya Kabinet Wilopo, kabinet ini merupakan zaken kabinet yang terdiri atas para ahli di bidangnya. Kabinet Juanda kemudian jatuh karena keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Program Kabinet Juanda disebut Panca Karya yang isi pokoknya adalah sebagai berikut. a) Membentuk dewan nasional. b) Normalisasi keadaan RI. c) Mempercepat pembangunan. d) Pembatalan Konferensi Meja Bundar (KMB). e) Memperjuangkan Irian Barat.

Peristiwa Politik Indonesia Pascapengakuan Kedaulatan

Setelah sekian lama bangsa Indonesia berjuang menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan dari rongrongan Sekutu dan Belanda yang masih ingin menancapkan kekuasaannya, akhirnya bangsa Indonesia berhasil kembali lagi pada cita-cita semula, yaitu pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia belum selesai dengan kembalinya ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu karena di negara kita muncul gerakan-gerakan yang berusaha untuk memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan-gerakan itu justru muncul dari masyarakat kita sendiri. Tugas Mandiri Sebutkan alasan rakyat Indonesia ingin kembali ke dalam bentuk negara kesatuan! D. Peristiwa Politik Indonesia Pascapengakuan Kedaulatan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 61 Gerakan-gerakan itu mencoba memisahkan diri dan menghimpun kekuatan-kekuatan sendiri, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Mereka berusaha memengaruhi rakyat dan menyebarkan fitnah-fitnah yang menjadikan rakyat benci terhadap negara. Kelompokkelompok yang berusaha memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu melakukan berbagai pemberontakan. Pemberontakan tersebut antara lain pemberontakan PKI (Madiun) 1948 dan pemberontakan DI/TII. 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun 1948 Pemberontakan ini dipimpin oleh Muso. Tujuan dilakukannya pemberontakan PKI Madiun adalah untuk meruntuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menggantikannya dengan negara komunis. Pemberontakan ini dapat ditumpas pada 30 September 1948.

Kembalinya Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan

Posisi Republik Indonesia yang hanya merupakan salah satu negara bagian di dalam RIS secara tidak langsung telah memperlemah posisi dan kedudukan RI sendiri. Hal inilah yang diharapkan oleh Belanda. Karena walau bagaimanapun, negaranegara bagian bentukan Belanda tersebut tentu lebih memberikan dukungan kepada Belanda sebagai pembentuknya daripada kepada Pemerintah Republik Indonesia yang jelas-jelas berseberangan dengan Belanda. Terbentuknya RIS mengakibatkan UUD 1945 hanya berlaku di Republik Indonesia yang berstatus sebagai salah satu negara bagian RIS. Sebagai undang-undang tertinggi, para pemimpin RI dan negara-negara bagian memberlakukan Konstitusi RIS. Kemudian, Ir. Soekarno diangkat sebagai presiden RIS dan Drs. Mohammad Hatta sebagai perdana menteri RIS. Karena diangkat sebagai presiden RIS, maka jabatan presiden RI kemudian dijalankan oleh Mr. Asaat dengan status sebagai pemangku tugas presiden RI. Namun dalam perkembangannya, rencana Belanda untuk tetap menanamkan pengaruhnya di Indonesia justru gagal total. Ini disebabkan sebagian besar rakyat Indonesia yang sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia mendukung Republik Indonesia, tidak menerima kenyataan bahwa negara yang mereka cintai hanya diakui sebagai salah satu negara bagian dalam RIS. Karena itu, muncul asumsi bahwa RIS merupakan negara bentukan Belanda, terutama karena adanya ketentuan pembentukan Uni Indonesia–Belanda yang dipimpin ratu Belanda. Di samping rasa syukur bahwa perjuangan bersenjata telah berakhir, di kalangan masyarakat terdapat pula rasa tidak puas terhadap hasil-hasil yang dicapai dalam KMB. Memang terbukti kemudian bahwa Belanda telah meninggalkan bom-bom waktu yang akan mengganggu ketenteraman bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan. Wawasan Sosial C. Kembalinya Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan 60 Ilmu Pengetahuan Sosial SMP dan MTs Kelas IX Akhirnya, Uni Indonesia–Belanda yang semula diharapkan Belanda akan menjadi sarana untuk memengaruhi pemerintahan di Indonesia tidak memberikan hasil apapun. Sarana RIS sebagai negara federal yang mereka ciptakan pun ternyata tidak bisa bertahan lama. Segera setelah pengakuan kedaulatan RIS melalui hasil KMB, muncul berbagai aksi protes atas pendirian RIS di berbagai wilayah Indonesia. Empat hari setelah didirikannya RIS, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang menyatakan diri keluar dari negara Jawa Timur dan kembali bergabung dengan Republik Indonesia. Kemudian disusul oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat yang keluar dari Negara Pasundan. Rangkaian aksi protes dan keluarnya kabupaten-kabupaten di berbagai negara bagian terus memuncak, hingga Negara Pasundan dan Jawa Timur lenyap begitu saja. Dalam berbagai aksi protes yang menuntut dikembalikannya bentuk negara kesatuan, banyak korban berjatuhan di manamana. Puncak semua itu terjadi saat Mohammad Natsir mengajukan mosi dalam parlemen agar pemerintah RIS mengambil tindakan tegas. Akhirnya, 13 dari 16 negara bagian RIS memenuhi tuntutan rakyat untuk membubarkan diri dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Pada 14 Agustus 1950, Parlemen dan Senat RIS sebagai perwakilan rakyat mengesahkan pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Setelah satu hari, Presiden RIS Soekarno menerima pengalihan mandat dari perdana menteri RIS dan kembali memangku jabatan presiden RI yang semasa RIS dijalankan oleh Mr. Asaat. Pada hari itu pula presiden menyatakan pembubaran RIS dan terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. RIS resmi dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950.