Jatuhnya Rezim Soekarno dan Soeharto mempunyai kesamaan,
yaitu atas andil para mahasiswa dalam aksi unjuk rasa. Berikut
kamu akan memperoleh kejelasan mengenai kronologi
tumbangnya Orde Lama dan naiknya Orde Baru.
GANEFO diselenggarakan di
Jakarta dari tanggal 10–12 November
1963. Pesta olahraga ini diikuti
oleh 46 kontingen.
Wawasan Sosial
Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 71
a. Tumbangnya Orde Lama
Peristiwa G 30S/PKI dan melambungnya harga-harga barang
pokok memicu terjadinya demonstrasi yang dilakukan oleh
rakyat. Demonstrasi ini dipelopori oleh para mahasiswa dan
pelajar. Para mahasiswa mengoordinasikan gerakan unjuk
rasa mereka dengan membentuk KAMI (Kesatuan Aksi
Mahasiswa Indonesia), sementara para pelajar membentuk
KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia). Kegiatan
mahasiswa tersebut segera diikuti oleh elemen masyarakat
lain.
Pada tanggal 10 Januari 1966, KAMI dan KAPPI melakukan
unjuk rasa besar-besaran di depan kantor DPRGR.
Akhirnya, tercetuslah Tri Tuntutan Hati Nurani Rakyat atau
lebih dikenal dengan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) yang
terdiri atas tiga poin utama, yaitu sebagai berikut.
1) Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya.
2) Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI.
3) Turunkan harga barang-barang.
Setelah dikemukakannya Tritura, pemerintah tampaknya
tetap tidak mau mendengarkan tuntutan tersebut. Presiden
justru melakukan perombakan Kabinet Dwikora menjadi
Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan. Kabinet Dwikora
Yang Disempurnakan tersebut dijuluki Kabinet Seratus
Menteri karena terdiri atas banyak menteri.
Pada tanggal 24 Februari 1966, presiden hendak melakukan
pelantikan Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan di Istana
Merdeka. Saat itu, para mahasiswa berunjuk rasa dan
memblokir jalan-jalan menuju Istana Merdeka untuk
menggagalkan pelantikan tersebut. Dalam suasana seperti
itu, terjadi bentrokan antara mahasiswa dan tentara yang
menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa bernama Arief
Rachman Hakim. Keesokan harinya, pemerintah membubarkan
KAMI.
Angkatan darat yang pada masa demokrasi terpimpin
merupakan saingan PKI pun sejak awal jelas mendukung
aksi Tritura. Bentuk dukungan yang dilakukan oleh
angkatan darat meliputi beberapa hal. Misalnya, kodamkodam
se-Indonesia melarang pembentukan Barisan
Soekarno di wilayahnya masing-masing. Kemudian, Kodam
Jaya ikut memberikan perlindungan pada mahasiswa
mantan anggota KAMI saat membentuk Laskar Arief
Rachman Hakim.
Keamanan negara saat itu sangat gawat karena pemerintah
sudah tidak mempunyai wibawa di mata rakyat. Karena
itu, guna memulihkan keamanan negara, tiga orang perwira
tinggi angkatan darat, yakni Mayjen. Basuki Rahmat
(Menteri Urusan Veteran), Brigjen. M. Yusuf (Menteri
Perindustrian), dan Brigjen. Amir Mahmud (Panglima
Kodam Jaya) menghadap presiden di Istana Bogor. Pada
kesempatan itu, mereka menyampaikan bahwa Angkatan
Gambar 2.16 Rakyat menyambut pelantikan
Kabinet Dwikora
Yang Disempurnakan
dengan demontrasi yang
menelan korban, Arief
Rachman Hakim.
Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka
72 Ilmu Pengetahuan Sosial SMP dan MTs Kelas IX
Darat tidak akan pernah mengkhianati presiden. Selain itu,
mereka mengusulkan agar Men/Pangad Letjen. Soeharto
diberi kepercayaan untuk memulihkan keamanan.
Setelah itu, presiden mengeluarkan surat perintah kepada
Men/Pangad untuk mengambil segala tindakan yang
dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan
kewibawaan pemerintah. Surat itu dikenal sebagai Surat
Perintah Sebelas Maret (Supersemar).
Berdasarkan wewenang Supersemar, Men/Pangad segera
mengambil beberapa kebijakan yang dianggap perlu di
antaranya sebagai berikut.
1) Membubarkan PKI dan seluruh ormasnya serta
menyatakan PKI sebagai partai terlarang.
2) Mengamankan 15 orang menteri yang diduga kuat
terlibat atau mendukung G 30S/PKI
3) Membersihkan MPRS dan lembaga negara lain dari
unsur-unsur G 30S/PKI dan mengembalikan peran
lembaga-lembaga itu sesuai UUD 1945.
b. Naiknya Orde Baru
Sejak dikeluarkannya Supersemar, pemerintah mencoba
untuk menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Upaya penataan
tersebut difokuskan pada lembaga pemerintahan. Pada
pelaksanaannya, penataan tersebut berimbas pada jatuhnya
Soekarno dan naiknya Soeharto sebagai pemegang kekuasaan.
Sebagai tindak lanjutnya dilakukan reorganisasi MPRS.
MPRS yang pada masa demokrasi terpimpin tidak dapat
melaksanakan kedaulatan rakyat karena cenderung tunduk
pada kebijakan pemerintah, diupayakan agar kedudukannya
sebagai lembaga tertinggi negara dapat pulih. Selanjutnya
guna menciptakan stabilitas politik, MPRS mengadakan
Sidang Umum yang ke-4 di Jakarta pada tanggal 20 Juni
sampai 5 Juli 1966.
Keputusan penting yang dihasilkan dalam Sidang Umum
tersebut adalah sebagai berikut.
1) Menetapkan Supersemar sebagai ketetapan MPR.
2) Mengembalikan kedudukan seluruh lembaga negara
pada posisi yang diatur dalam UUD 1945.
3) Menetapkan rencana penyelenggaraan pemilu selambatlambatnya
pada 5 Juli 1968.
4) Mencabut ketetapan MPRS yang mengangkat Ir. Soekarno
sebagai presiden seumur hidup.
5) Menetapkan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya.
6) Menetapkan pelarangan penyebaran ajaran Marxisme
dan komunisme di Indonesia.
7) Menetapkan sumber tertib hukum RI dan tata urutan
peraturan perundang-undangan RI.
8) Menetapkan penegasan kembali politik luar negeri RI.
Dengan Surat Perintah 11 Maret
1966 dimulailah koreksi total atas
penyelewengan yang dilakukan
oleh Orde Lama serta usaha
untuk menegakkan Pancasila dan
UUD 1945 secara murni dan
konsekuen. Atas dasar itu,
tanggal 11 Maret dijadikan
sebagai hari lahirnya Orde Baru.
Supersemar merupakan tonggak
lahirnya Orde Baru.
Wawasan Sosial
Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 73
Untuk memperbaiki lembaga pemerintahan, Kabinet
Dwikora Yang Disempurnakan dibubarkan dan sebagai
gantinya dibentuk Kabinet Ampera (Amanat Penderitaan
Rakyat). Kabinet ini dibentuk untuk menjamin pelaksanaan
Tritura di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Kabinet
Ampera diresmikan pada 28 Juli 1966 untuk masa kerja dua
tahun. Kabinet Ampera masih berada di bawah Presiden
Soekarno, namun dalam pelaksanaannya Soeharto sebagai
pemegang mandat Supersemar ditempatkan sebagai ketua
presidium yang memimpin kabinet. Akibatnya, terjadi
dualisme kepemimpinan nasional. Di satu sisi, Soekarno
masih memegang jabatan presiden, sedang di sisi lain
Soeharto menjadi pelaksana pemerintahan.
Namun, pada tanggal 7–12 Maret 1967 MPRS menyelenggarakan
Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban
Presiden Soekarno. Pidato jawaban presiden atas tuntutan
MPRS yang diberi judul Nawaksara ditolak MPRS sehingga
Presiden Soekarno harus turun dari jabatannya. Peristiwa
tersebut melapangkan jalan bagi Soeharto sebagai orang yang
dianggap paling berjasa dalam penanganan peristiwa G 30S/
PKI. Kemudian MPRS mengangkat Soeharto sebagai Pejabat
Presiden RI. Akhirnya, dalam Sidang Umum MPRS 21–30
Maret 1968 secara resmi mengangkat Soeharto sebagai
Presiden RI. Maka, kekuasaan panjang Soeharto di Indonesia
selama 32 tahun pun dimulai.
Rabu, 16 November 2016
Masa Demokrasi Terpimpin
Istilah demokrasi terpimpin berasal dari penggalan sila ke
empat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Sejak
itu, praktis kepemimpinan dan pemerintahan bertumpu kepada
Presiden Soekarno. Namun setelah diberlakukannya UUD 1945
dan demokrasi terpimpin, presiden sangat mendominasi
pemerintahan dan sangat menentukan segala urusan yang
berkenaan dengan penataan kehidupan politik di Indonesia.
Akibat pemberlakuan demokrasi terpimpin, hakikat awal
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk menata kembali kehidupan
politik dan pemerintahan yang telah rusak pada masa
demokrasi liberal mengalami penyimpangan. Pemerintahan
cenderung menjadi sentralistik, karena terpusat pada presiden
saja. Kondisi tersebut menjadikan posisi presiden sangat kuat
dan berkuasa, sehingga berkali-kali terjadi penyimpangan dan
pelanggaran terhadap UUD 1945 dalam penyelenggaraan
pemerintahan Indonesia.
a. Pembentukan MPRS
Salah satu upaya yang dilakukan Presiden Soekarno untuk
menata kembali pemerintahan Indonesia adalah
membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
(MPRS) berdasarkan Penpres No.12 Tahun 1959. Menurut
penpres tersebut, tugas MPRS terbatas pada kewenangan
menetapkan GBHN.
Gambar 2.14 Presiden Soekarno sedang membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 di
Istana Merdeka.
Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka
68 Ilmu Pengetahuan Sosial SMP dan MTs Kelas IX
Dalam kurun waktu 1959–1965, MPRS sempat melaksanakan
Sidang Umum sebanyak tiga kali di Gedung Merdeka
Bandung. Beberapa hasil Sidang Umum tersebut
menunjukkan indikasi kuat bahwa MPRS hanya berfungsi
untuk memperkuat posisi presiden dan tunduk pada segala
keinginan presiden. Beberapa hasil persidangan tersebut
adalah sebagai berikut.
1) Penetapan pidato presiden (Manifesto Politik Republik
Indonesia) sebagai GBHN.
2) Pengangkatan Ir. Soekarno sebagai presiden seumur
hidup.
3) Penetapan pidato presiden yang berjudul ‘Berdikari’
(Berdiri di Atas Kaki Sendiri) sebagai pedoman revolusi
dan politik luar negeri Indonesia.
Ketetapan tersebut jelas sebuah pengingkaran terhadap UUD
1945. Karena GBHN merupakan hasil persidangan MPRS
yang mengacu pada kepentingan dan kebutuhan rakyat,
presiden hanya menjabat selama lima tahun, dan politik luar
negeri Indonesia bersifat bebas aktif dan tidak memihak.
b. Pembentukan DPRGR dan Pembubaran DPR Hasil Pemilu
1955
Presiden membubarkan DPR hasil pilihan rakyat pada
Pemilu 1955. Hal ini disebabkan DPR menolak RAPBN
tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Untuk mengganti
DPR, presiden membentuk DPRGR (Dewan Perwakilan
Rakyat Gotong Royong). Melalui Penpres No. 24 Tahun 1960
seluruh anggota DPRGR diangkat oleh presiden. Akibatnya,
DPRGR pun sangat berpihak pada pemerintah serta
mengikuti seluruh kebijakan dan keputusan pemerintah.
Pembubaran DPR hasil pilihan rakyat pada Pemilu 1955
merupakan sebuah pengkhianatan aspirasi rakyat. Selain itu,
pembubaran DPR oleh presiden sebenarnya merupakan
pelanggaran serius terhadap UUD 1945, karena posisi DPR
dan presiden adalah sejajar. Demikian pula dengan
pengangkatan anggota DPRGR oleh presiden, karena
anggota DPR seharusnya dipilih oleh rakyat.
c. Pembentukan DPAS
Salah satu upaya lain yang dilakukan oleh Presiden Soekarno
untuk menata pemerintahan adalah membentuk Dewan
Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) menurut Penpres
No. 3 Tahun 1959. Pada pelaksanaannya, DPAS diketuai oleh
presiden sendiri dan para anggotanya pun diangkat oleh
presiden. Seperti halnya MPRS dan DPRGR, DPAS pun
cenderung membela keinginan dan kebijakan pemerintah
karena para anggotanya diangkat oleh presiden sendiri. Hal
ini terbukti bahwa DPAS mengusulkan agar pidato presiden
yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita dijadikan
GBHN yang ditempatkan sebagai Manifesto Politik Republik
Indonesia.
Tugas Mandiri
Apakah tugas MPRS yang
dibentuk setelah keluarnya Dekrit
Presiden 5 Juli 1959?
Dengan berlakunya kembali UUD
1945, kemudian dibentuk kabinet
dengan Ir. Juanda sebagai
Menteri Pertama. Kabinet yang
terbentuk dinamai Kabinet Kerja
dengan program yang disebut Tri
Program.
– Sandang pangan
– Keamanan
– Perjuangan merebut Irian
Barat
Wawasan Sosial
Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 69
Lakukan diskusi dengan temanmu
sebangku mengenai akibat ajaran
Nasakom! Kumpulkan informasi
sebanyak-banyaknya dari buku
dan sumber yang lain!
Tugas Bersama
d. Penghapusan Jabatan Wakil Presiden
Sejak 1 Desember 1956, Wakil Presiden Mohammad Hatta
mengundurkan diri dari jabatannya. Sejak itulah jabatan
wakil presiden kosong. Selanjutnya Presiden menetapkan
jabatan wakil presiden dihapuskan dan untuk menggantikannya,
presiden membuat sebuah jabatan yang disebut Menteri
Pertama. Pada 9 Juli 1959, presiden membentuk sebuah
kabinet yang dinamakan Kabinet Kerja. Jabatan menteri
pertama dalam kabinet tersebut dijabat oleh Ir. Juanda.
e. Ajaran Nasakom
Ketika memasuki masa demokrasi terpimpin presiden
mencoba untuk merumuskan sebuah pemahaman
kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyatukan tiga
paham utama di Indonesia, yakni nasionalis, agama, dan
komunis. Pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara
tersebut dinamakan ajaran Nasakom.
Presiden menyatakan bahwa Nasakom merupakan cermin
kesatuan berbagai paham yang ada di Indonesia. Menurutnya,
persatuan seluruh Indonesia dapat terwujud dengan
menerima dan mengamalkan ajaran Nasakom. Sejak
dicetuskannya ajaran Nasakom, pemerintah giat memasyarakatkan
ajaran itu ke tengah-tengah masyarakat.
Pada kenyataannya, ajaran Nasakom ternyata dimanfaatkan
oleh PKI untuk kepentingan-kepentingan penyebaran paham
komunisme di Indonesia. Perlahan-lahan, ajaran Nasakom
digunakan oleh PKI untuk menggusur Pancasila sebagai
dasar negara.
f. Pembatasan Partai Politik
Ketika memasuki masa demokrasi terpimpin, presiden
mencoba membatasi kegiatan partai-partai politik. Presiden
mengeluarkan penpres yang isinya membatasi ruang gerak
aktivitas politik. Partai politik yang tidak memenuhi syarat
sesuai penpres akan dibubarkan. Akibatnya, dari 28 partai
politik yang ada menjadi 11 partai saja.
Gambar 2.15 Pimpinan Partai Masyumi dan PSI. Kedua partai tersebut kemudian
dinyatakan sebagai partai terlarang.
Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka
70 Ilmu Pengetahuan Sosial SMP dan MTs Kelas IX
Pembatasan jumlah dan kegiatan partai politik semakin
memperkuat kedudukan dan posisi presiden, karena tidak
ada lagi kontrol dan kritik jalannya pemerintahan. Beberapa
partai politik yang sering bersuara kritis terhadap kebijakan
presiden pun dibubarkan.
Berdasarkan Keputusan Presiden No. 200 Tahun 1960 dan No.
201 Tahun 1960, pada tanggal 17 Agustus 1960 pemerintah
membubarkan Partai Masyumi dan Partai Sosial Indonesia (PSI).
g. Politik Poros dan Politik Mercusuar
Pemikiran presiden yang revolusioner ketika itu akhirnya
membawa Indonesia menyimpang dari peran politik luar
negeri bebas aktif yang ditandai dengan berbagai kebijakan
yang menempatkan Indonesia lebih dekat dengan negaranegara
blok Timur. Padahal, Indonesia merupakan salah satu
negara anggota Gerakan Nonblok.
Pandangan politik presiden ketika itu menyatakan bahwa
di dunia ini ada dua kekuatan yang saling berlawanan yakni
kekuatan OLDEFO (Old Emerging Forces) atau blok Barat
dan NEFO (New Emerging Forces) atau blok Timur. Menurut
presiden, OLDEFO merupakan kekuatan lama yang
beranggotakan negara-negara kolonialis yang bersifat
kapitalis.
Sementara NEFO adalah kekuatan baru yang mewakili sikap
antikolonialis dan antikapitalis. Presiden menetapkan bahwa
Indonesia merupakan salah satu pilar kekuatan NEFO. Sejak
itu, Indonesia cenderung menjaga jarak dengan negara-negara
blok Barat dan lebih dekat dengan negara-negara blok Timur.
Politik akibat pandangan NEFO dan OLDEFO tersebut
berkembang menjadi lebih keras dengan dilancarkannya
politik poros oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu,
terjadilah politik luar negeri yang mengutamakan poros
tertentu seperti Poros Jakarta–Peking (Indonesia dan Cina),
Poros Jakarta–Phnom Penh–Hanoi–Peking–Pyongyang
(Indonesia, Kamboja, Vietnam Utara, Cina, dan Korea Utara).
Hal ini berarti Indonesia lebih memihak blok sosialis/komunis,
sehingga politik luar negeri tidak bebas dan aktif lagi.
Selanjutnya sebagai negara yang menjadi pilar NEFO,
presiden melakukan kebijakan politik mercusuar dengan
membuat berbagai proyek besar untuk memunculkan citra
Indonesia sebagai negara kuat. Politik mercusuar meliputi
pembangunan kompleks olahraga Gelora Bung Karno dan
penyelenggaraan pesta olahraga GANEFO (Games of the New
Emerging Forces)
Dekrit Presiden
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Setelah dilaksanakannya Pemilu 1955, Badan Konstituante
mulai bersidang untuk menyusun undang-undang dasar sebagai
pengganti UUDS 1950. Namun, hingga tahun 1958 sidang tidak
kunjung usai. Perdebatan berlangsung berkepanjangan dalam
Gambar 2.13 Suasana Pemilu 1955.
Sumber: Sejarah Nasional Indonesia IV
66 Ilmu Pengetahuan Sosial SMP dan MTs Kelas IX
setiap sesi persidangan karena tidak ada pihak yang mau
mengalah. Salah satu sebab yang menjadi sumber perdebatan
adalah dasar negara Indonesia yang hendak dicantumkan dalam
undang-undang dasar yang baru.
Di tengah kondisi yang tidak menentu tersebut, pada tanggal
22 April 1959 Presiden Soekarno berpidato di tengah Sidang
Badan Konstituante. Dalam pidatonya, presiden menyarankan
agar Badan Konstituante menempuh langkah singkat dengan
kembali ke UUD 1945. Guna merespon usul tersebut, Badan
Konstituante melakukan pemungutan suara dalam dua periode,
yaitu pada tanggal 29 Mei dan tanggal 2 Juni 1959. Dalam kedua
pemungutan suara itu, tidak semua anggota Badan Konstituante
hadir sehingga sidang tidak memenuhi kuorum. Hal ini
mengakibatkan masalah semakin berlarut-larut.
Krisis pemerintahan pun terjadi dalam penyelenggaraan
ketatanegaraan Indonesia. Hal tersebut diperburuk oleh
terjadinya pergolakan-pergolakan di berbagai daerah karena
keresahan masyarakat akan keadaan politik yang tidak menentu.
Beberapa pergolakan berkembang menjadi pemberontakan yang
bertujuan menjatuhkan pemerintahan yang sah.
Indonesia semakin berada di ambang kehancuran akibat
berbagai pemberontakan yang timbul dan kegagalan Badan
Konstituante untuk menyusun undang-undang dasar baru. Atas
pertimbangan itu, maka pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno
mengeluarkan sebuah dekrit.
Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut.
a. Membubarkan Badan Konstituante.
b. Pencabutan UUDS 1950 dan pemberlakuan kembali UUD
1945 sebagai konstitusi negara Indonesia.
c. Presiden akan segera membentuk MPR Sementara dan DPA
Sementara.
Dekrit yang dikeluarkan Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli
1959 itu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Mahkamah
Agung juga membenarkan dekrit tersebut. Bahkan, DPR hasil
Pemilu 1955 melakukan sidang untuk membahas dekrit tersebut
pada tanggal 22 Juli 1959. Dari hasil sidang tersebut, DPR pun
menyetujui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 secara aklamasi dan
menyatakan siap untuk bekerja berdasarkan UUD 1945.
Sementara itu, dari kalangan militer juga memberikan
dukungan. Hal itu ditunjukkan oleh Kepala Staff Angkatan Darat
TNI dengan memerintahkan pada seluruh jajaran TNI–AD
untuk melaksanakan dan mengamankan Dekrit Presiden 5 Juli
1959.
Sehubungan dengan pelaksanaan jalannya pemerintahan, Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 memberikan pengaruh yang luar biasa.
Dengan diberlakukannya UUD 1945, Presiden Soekarno
menyatakan bahwa demokrasi liberal ala Barat tidak cocok
dengan jiwa bangsa Indonesia. Oleh karena itu, beliau mencoba
menerapkan sistem demokrasi terpimpin.
Tugas Mandiri
Sebutkan hal-hal apa saja yang
melatarbelakangi presiden mengeluarkan
Dekrit Presiden 5 Juli
1959!
Tugas Mandiri
Apa sisi positif dikeluarkannya
Dekrit Presiden 5 Juli 1959?
Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 67
Sisi positif dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah
sebagai berikut.
a. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik
yang berkepanjangan.
b. Memberi pedoman yang jelas (UUD 1945) bagi kelangsungan
negara.
c. Merintis pembentukan MPR Sementara dan DPA
Sementara selama masa demokrasi liberal tertunda
Perencanaan dan Pelaksanaan Pemilu
UUDS 1950 menekankan bahwa sistem yang digunakan di
Indonesia adalah sistem demokrasi liberal. Namun suasana
demokratis belum terasa sepenuhnya karena orang-orang
yang duduk di parlemen bukanlah wakil rakyat yang
sesungguhnya, melainkan orang-orang yang diutus oleh
partai politik saja. Untuk menumbuhkan suasana demokrasi
yang sesungguhnya, masyarakat menuntut diadakannya
pemilihan umum (pemilu).
Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo I, pemerintah mencoba
merintis penyelenggaraan pemilu dengan membentuk
Panitia Pemilu (Papilu) pada bulan Mei 1954. Papilu
merencanakan pelaksanaan pemilu dalam dua tahap, yakni
sebagai berikut.
1) Pemilu tahap I diselenggarakan tanggal 29 September
1955 untuk memilih anggota DPR.
2) Pemilu tahap II diselenggarakan tanggal 15 Desember
1955 untuk memilih anggota Badan Konstituante (lembaga
yang bertugas menyusun undang-undang dasar).
Tugas Mandiri
Mengapa rakyat menginginkan
diadakan pemilu?
Gambar 2.12 Tanda-tanda gambar pada pemilihan umum pertama tahun 1955.
Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka
Tugas Mandiri
Apa yang kamu ketahui tentang
pengertian partai oposisi?
Bandingkan jawabanmu dengan
jawaban temanmu!
Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 65
Pemilu baru dapat terlaksana pada masa Kabinet Burhanudin
Harahap tahun 1955. Lebih dari 40 juta rakyat Indonesia
berduyun-duyun datang ke tempat pemungutan suara
untuk memberikan suaranya. Terlepas dari segala
pergolakan dan kekacauan pada masa tersebut, pemilu
pertama dapat berjalan dengan tertib, jujur, dan adil tanpa
diwarnai politik uang atau paksaan pihak mana pun. Oleh
karena itu, banyak ahli politik yang menyatakan bahwa
Pemilu 1955 sebagai pemilu paling demokratis yang pernah
dilaksanakan sepanjang sejarah Indonesia.
Pemilu 1955 diikuti oleh 28 partai politik dan beberapa calon
perorangan. Pemilu ini memperebutkan 272 kursi di DPR
dan 520 kursi di Badan Konstituante. Pada pemilu ini, ada
empat partai yang meraih kursi terbanyak. Keempat partai
tersebut adalah Masyumi, PNI, PKI, dan NU.
Berikut ini perolehan kursi di DPR pada Pemilu 1955.
1) Masyumi dengan perolehan 60 kursi.
2) PNI dengan perolehan 58 kursi.
3) NU dengan perolehan 47 kursi.
4) PKI dengan perolehan 32 kursi.
5) Sisa 75 kursi lainnya terbagi atas partai-partai lain dan
calon perorangan.
Adapun di Badan Konstituante, perolehan kursi adalah
sebagai berikut.
1) Masyumi dengan perolehan 119 kursi.
2) PNI dengan perolehan 112 kursi.
3) NU dengan perolehan 91 kursi.
4) PKI dengan perolehan 80 kursi.
5) Sisa 118 kursi lainnya terbagi atas partai-partai lain dan
calon perorangan.
Walau Pemilu 1955 terlaksana dengan baik dan demokratis,
DPR dan Badan Konstituante tidak mampu menjalankan
tugasnya dengan baik. Partai-partai yang duduk di DPR
maupun Badan Konstituante cenderung mementingkan
kepentingan kelompoknya daripada aspirasi rakyat. Oleh
karena itu, stabilitas politik menjadi tidak menentu. Keadaan
tersebut memicu timbulnya pergolakan di sejumlah daerah
yang memunculkan berbagai pemberontakan. Krisis politik
semakin memuncak, sehingga mendorong Presiden
Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit
tersebut menandai berakhirnya masa demokrasi liberal di
Indonesia.
kabinet
2) Kabinet Sukiman (April 1951–Februari 1952)
Kabinet ini dipimpin oleh Sukiman Wiryosanjoyo dari
Masyumi dan Suwiryo dari PNI. Kabinet ini merupakan
koalisi antara Partai Masyumi dengan PNI. Kabinet
Sukiman jatuh karena mosi tidak percaya akibat
dilaksanakannya kesepakatan antara Menteri Luar Negeri
Soebandrio dengan duta besar Amerika Serikat. Hal ini
disebabkan bantuan ekonomi dan militer menurut
parlemen tidak sejalan dengan kebijakan politik luar
negeri bebas aktif.
3) Kabinet Wilopo (April 1952–Juni 1953)
Kabinet ini dipimpin oleh Mr. Wilopo. Kabinet Wilopo
disebut zaken kabinet, yakni kabinet yang terdiri atas para
ahli di bidangnya. Kabinet Wilopo jatuh karena mosi tidak
percaya akibat terjadinya Peristiwa Tanjung Morawa di
Sumatra Utara, yakni peristiwa di mana para petani dan
polisi terlibat bentrokan.
4) Kabinet Ali Sastroamijoyo I (Juli 1953–Juli 1955)
Kabinet ini dipimpin oleh Ali Sastroamijoyo dari PNI.
Kabinet Ali Sastroamijoyo merupakan koalisi antara PNI
dengan Partai Nahdatul Ulama (NU). Kabinet Ali
Sastroamijoyo I jatuh karena Partai NU menarik
dukungannya dan mosi tidak percaya yang diajukan
parlemen tentang pergantian pucuk pimpinan angkatan
darat. Keberhasilan kabinet ini adalah menyelenggarakan
Konferensi Asia–Afrika.
5) Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955–Maret 1956)
Kabinet ini dipimpin oleh Burhanuddin Harahap dari
Masyumi. Pada masa kabinet inilah pemilu untuk pertama
kalinya dilaksanakan di Indonesia, yaitu pada tahun 1955.
Kabinet ini juga mencatat prestasi lainnya, yakni berhasil
membubarkan Uni Indonesia–Belanda. Walau begitu,
kabinet ini pun akhirnya jatuh karena kurang
memperoleh banyak dukungan di parlemen.
6) Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956–Maret 1957)
Ali Sastroamijoyo kembali memimpin kabinet setelah
jatuhnya kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini
merupakan koalisi antara PNI dan Masyumi, dengan
Partai NU. Kabinet Ali Sastroamijoyo II jatuh setelah
banyak terjadi pergolakan di daerah yang berujung pada
pemberontakan-pemberontakan bersenjata.
Kabinet Ali Sastroamijoyo I mencatat
prestasi tersendiri melalui
penyelenggaraan Konferensi Asia
Afrika pada tahun 1955. Konferensi
Asia Afrika tahun 1955
menghasilkan Dasasila Bandung
yang melatarbelakangi lahirnya
Gerakan Nonblok.
Wawasan Sosial
64 Ilmu Pengetahuan Sosial SMP dan MTs Kelas IX
7) Kabinet Juanda (April 1957–Juli 1959)
Kabinet ini dipimpin oleh Ir. Juanda dan disebut juga
dengan Kabinet Karya. Seperti halnya Kabinet Wilopo,
kabinet ini merupakan zaken kabinet yang terdiri atas
para ahli di bidangnya. Kabinet Juanda kemudian jatuh
karena keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.
Program Kabinet Juanda disebut Panca Karya yang isi
pokoknya adalah sebagai berikut.
a) Membentuk dewan nasional.
b) Normalisasi keadaan RI.
c) Mempercepat pembangunan.
d) Pembatalan Konferensi Meja Bundar (KMB).
e) Memperjuangkan Irian Barat.
Peristiwa Politik Indonesia Pascapengakuan Kedaulatan
Setelah sekian lama bangsa Indonesia berjuang menegakkan
dan mempertahankan kemerdekaan dari rongrongan Sekutu
dan Belanda yang masih ingin menancapkan kekuasaannya,
akhirnya bangsa Indonesia berhasil kembali lagi pada cita-cita
semula, yaitu pembentukan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Perjuangan bangsa Indonesia belum selesai dengan
kembalinya ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hal itu karena di negara kita muncul gerakan-gerakan yang
berusaha untuk memecah belah Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Gerakan-gerakan itu justru muncul dari masyarakat
kita sendiri.
Tugas Mandiri
Sebutkan alasan rakyat Indonesia
ingin kembali ke dalam bentuk
negara kesatuan!
D. Peristiwa Politik Indonesia Pascapengakuan
Kedaulatan
Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 61
Gerakan-gerakan itu mencoba memisahkan diri dan
menghimpun kekuatan-kekuatan sendiri, baik secara
sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Mereka
berusaha memengaruhi rakyat dan menyebarkan fitnah-fitnah
yang menjadikan rakyat benci terhadap negara. Kelompokkelompok
yang berusaha memecah belah Negara Kesatuan
Republik Indonesia itu melakukan berbagai pemberontakan.
Pemberontakan tersebut antara lain pemberontakan PKI
(Madiun) 1948 dan pemberontakan DI/TII.
1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun
1948
Pemberontakan ini dipimpin oleh Muso. Tujuan dilakukannya
pemberontakan PKI Madiun adalah untuk meruntuhkan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menggantikannya
dengan negara komunis. Pemberontakan ini dapat ditumpas
pada 30 September 1948.
Kembalinya Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan
Posisi Republik Indonesia yang hanya merupakan salah satu
negara bagian di dalam RIS secara tidak langsung telah
memperlemah posisi dan kedudukan RI sendiri. Hal inilah yang
diharapkan oleh Belanda. Karena walau bagaimanapun, negaranegara
bagian bentukan Belanda tersebut tentu lebih
memberikan dukungan kepada Belanda sebagai pembentuknya
daripada kepada Pemerintah Republik Indonesia yang jelas-jelas
berseberangan dengan Belanda.
Terbentuknya RIS mengakibatkan UUD 1945 hanya berlaku
di Republik Indonesia yang berstatus sebagai salah satu negara
bagian RIS. Sebagai undang-undang tertinggi, para pemimpin
RI dan negara-negara bagian memberlakukan Konstitusi RIS.
Kemudian, Ir. Soekarno diangkat sebagai presiden RIS dan
Drs. Mohammad Hatta sebagai perdana menteri RIS. Karena
diangkat sebagai presiden RIS, maka jabatan presiden RI
kemudian dijalankan oleh Mr. Asaat dengan status sebagai
pemangku tugas presiden RI.
Namun dalam perkembangannya, rencana Belanda untuk
tetap menanamkan pengaruhnya di Indonesia justru gagal total.
Ini disebabkan sebagian besar rakyat Indonesia yang sejak
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia mendukung Republik
Indonesia, tidak menerima kenyataan bahwa negara yang
mereka cintai hanya diakui sebagai salah satu negara bagian
dalam RIS. Karena itu, muncul asumsi bahwa RIS merupakan
negara bentukan Belanda, terutama karena adanya ketentuan
pembentukan Uni Indonesia–Belanda yang dipimpin ratu
Belanda.
Di samping rasa syukur bahwa
perjuangan bersenjata telah
berakhir, di kalangan masyarakat
terdapat pula rasa tidak puas
terhadap hasil-hasil yang dicapai
dalam KMB. Memang terbukti
kemudian bahwa Belanda telah
meninggalkan bom-bom waktu
yang akan mengganggu ketenteraman
bangsa Indonesia dalam
mengisi kemerdekaan.
Wawasan Sosial
C. Kembalinya Republik Indonesia sebagai
Negara Kesatuan
60 Ilmu Pengetahuan Sosial SMP dan MTs Kelas IX
Akhirnya, Uni Indonesia–Belanda yang semula diharapkan
Belanda akan menjadi sarana untuk memengaruhi pemerintahan
di Indonesia tidak memberikan hasil apapun. Sarana RIS sebagai
negara federal yang mereka ciptakan pun ternyata tidak bisa
bertahan lama. Segera setelah pengakuan kedaulatan RIS melalui
hasil KMB, muncul berbagai aksi protes atas pendirian RIS di
berbagai wilayah Indonesia.
Empat hari setelah didirikannya RIS, Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Malang menyatakan diri keluar dari negara
Jawa Timur dan kembali bergabung dengan Republik Indonesia.
Kemudian disusul oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Sukabumi di Jawa Barat yang keluar dari Negara Pasundan.
Rangkaian aksi protes dan keluarnya kabupaten-kabupaten di
berbagai negara bagian terus memuncak, hingga Negara
Pasundan dan Jawa Timur lenyap begitu saja.
Dalam berbagai aksi protes yang menuntut dikembalikannya
bentuk negara kesatuan, banyak korban berjatuhan di manamana.
Puncak semua itu terjadi saat Mohammad Natsir
mengajukan mosi dalam parlemen agar pemerintah RIS
mengambil tindakan tegas.
Akhirnya, 13 dari 16 negara bagian RIS memenuhi tuntutan
rakyat untuk membubarkan diri dan menyatakan bergabung
dengan Republik Indonesia. Pada 14 Agustus 1950, Parlemen
dan Senat RIS sebagai perwakilan rakyat mengesahkan
pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar
Sementara (UUDS) 1950. Setelah satu hari, Presiden RIS
Soekarno menerima pengalihan mandat dari perdana menteri
RIS dan kembali memangku jabatan presiden RI yang semasa
RIS dijalankan oleh Mr. Asaat. Pada hari itu pula presiden
menyatakan pembubaran RIS dan terbentuknya kembali
Negara Kesatuan Republik Indonesia. RIS resmi dibubarkan
pada tanggal 17 Agustus 1950.










